Selasa, 17 Mei 2016 21:54:00

Wali Kota Medan dan Kepala Dinas TRTB Diadukan ke Ombudsman

Jakarta(Pelita Batak):

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Samporno Pohan dilaporkan ke Ombudsman RI karena diduga telah melakukan tindakan diskriminatif kepada warga dengan membiarkan oknum pengembang melakukan pelanggaran UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang.

Pelanggaran tersebut yaitu oknum pengembang CVCM membangun pagar setinggi 3 meter yang menutup akses warga ke jalan umum. Pembangunan pagar di kawasan Jl. Pelajar Timur Kota Medan itu diduga tanpa adanya izin mendirikan bangunan (IMB).    

Komisi D DPRD Kota Medan pun telah menilai oknum pengembang ini melanggar ketentuan serta merekomendasikan pagar tersebut dibongkar, namun tidak diindahkan oleh si oknum pengembang.

Seolah-olah oknum pengembang ini mendapat dukungan dari instansi berwenang. "Kalau rekomendasi wakil rakyat saja tidak digubris, bagaimana pula dengan instansi lain yang tidak sekuat DPRD? Pasti diabaikan juga," kata Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Untuk Transparansi (FORSI) Berman Nainggolan Lumbanraja kepada pers di Jakarta, Selasa (17/5).

Berman juga bertanya-tanya kenapa Wali Kota Medan sebagai atasan Dinas TRTB bergeming saja. Wali Kota terkesan abai terhadap nasib rakyat yang dirugikan oknum pengembang, padahal rakyat yang bersangkutan sudah mengadukan nasibnya ke instansi yang berwenang.    

"Kami mengetuk hati Wali Kota Medan agar segera bertindak. Kalau tidak juga, kami desak Ombudsman memeriksa Wali Kota dan jajarannya agar segera menertibkan setiap pelanggaran dalam bentuk apa pun," ucap Berman yang membenarkan bahwa FORSI telah melaporkan kasus ini ke Ombudsman.

Apabila kasus ini dibiarkan, menurut Berman, bukan tidak mungkin nantinya bakal banyak oknum pengembang lain melakukan tindakan semena-mena kepada warga masyarakat. "Makanya sebelum telanjur, kasus ini harus segera diselesaikan," katanya.            

Dia pun mempertanyakan, ada apa antara pihak berwenang dengan si oknum pengembang. "Apakah ada udang di balik batu? Wah, di era transparansi sekarang ini tidak boleh ada yang demikian, dan itu pelanggaran berat," ujarnya.

Berman juga mengutip pesan Presiden Jokowi baru-baru ini yang menginstruksikan semua kepala daerah untuk berlaku transparan dalam melayani masyarakat. Tidak boleh lagi ada diskriminasi dalam pelayanan. "Apakah Wali Kota Medan tidak mengindahkan instruksi presiden tersebut?" tanya Berman.(**)