Sabtu, 03 Agustus 2019 13:13:00

Walau Tidak Ditempati, APBD Tapsel TA 2019 Biayai Rumah Jabatan Bupati di Sipirok

Tapsel (Pelita Batak) :
Keberadaan 2 (dua) unit rumah jabatan Bupati Tapanuli Selatan dinilai tidak sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing masing sebuah rumah jabatan.

Dua rumah jabatan Bupati Tapanuli Selatan yaitu berada di Jalan Tapian Nauli Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidimpuan dan di Jalan Lafran Pane, Kompleks Perkantoran Pemkab Tapsel-Kecamatan Sipirok.

Walau tidak ditempat, Rumah Jabatan yang berada jalan Lafran Pane, Kompleks perkantoran Pemkab Tapsel - Kecamatan Sipirok memperoleh kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 berupa pengadaan perlengkap dan biaya pemeliharaan.

Sesuai informasi publik yang diperoleh wartawan, terdapat alokasi anggaran pada sekretariat daerah kabupaten Tapanuli Selatan berupa Pengadaan perlengkapan rumah jabatan berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih lain nya sebesar Rp.62.100.000, pengadaan modal AC Rp.35.000.000, pengadaan inventaris kantor Rp.6.000.000.

Kemudian belanja pengadaan peralatan dapur Rp.45.000.000, pengadaan meubelair lainnya Rp.75.000.000, pengadaan karpet/ambal Rp.50.000.000, dan pengadaan kamera cctv rp.50.000.000 dan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan Rp.170.000.000 berupa belanja pengisian tabung gas, pemeliharaan perlengkapan kantor, pemeliharaan meubelair dan pemeliharaan alat listrik.

Kemudian pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan berupa belanja pemeliharaan kebersihan taman, makam dan penerangan jalan Rp.90.840.000, pemeliharaan instalasi Rp.50.000.000, pemeliharaan rutin belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian taman rp.620.000.000.

Aktivis Tapsel Sutan Maruli Ritonga kepada wartawan, Sabtu 3 Agustus 2019 menilai pengalokasian anggaran pengadaan perlengkapan dan biaya pemeliharaan rumah jabatan yang tidak ditempati itu adalah hal yang tidak efektif dan efisien yang tidak sesuai dengan pasal 280 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Sangat tidak elegan dalam tatanan pengelolaan keuangan daerah membiayai rumah jabatan yang tidak digunakan, apalagi jika sampai membiayai kedua rumah jabatan itu tentu sudah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan," ungkap nya.

Menjawab wartawan, ia kembali menegaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah, kepala daerah hanya di fasilitasi sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya.

"Bila lebih dari satu maka saya berpendapat itu merupakan perbuatan melawan hukum dan harusnya menjadi ranah bagi yudikatif untuk melakukan penyelidikan," ujarnya.

Kabag Umum Setdakab Tapanuli Selatan Yohannes ketika dikonfirmasi perihal tersebut via WhatsApp terkirim dan terbaca, namun tidak memberi jawaban hingga berita ini di kirimkan. (Saut Togi Ritonga)