Selasa, 11 September 2018 07:15:00

Resensi Buku Kisah di Balik "PK" Sengkon-Karta

Buku
Oleh: Djalan Sihombing

Ingat kasus  Sengkon dan Karta?  Ini tentang penderitaan dua penduduk Bekasi  yang masuk penjara dengan tuduhan membunuh pasangan suami-istri, tapi ternyata pembunuh yang sebenarnya adalah orang lain,  yang menjadi pusat pemberitaan media massa tahun 1980-an.

Seorang wartawan dan mantan anggota DPR-RI  menceritakan kisah di balik penderitaan  Sengkon dan Karta dalam buku "Negara dan Hukum Di Mata Seorang Wartawan-Advokat", yang terbit Agustus 2018 lalu. 
Bachtiar Sitanggang, SH., penulis buku kumpulan tulisan ini, mengungkapkan proses panjang  mengenai peliputan  kasus Sengkon-Karta dengan segala problematiknya.  Sementara  Dr.  Albert Hasibuan, SH.,  yang ketika itu anggota Komisi III DPR,  menguraikan rangkaian upaya membebaskan kedua terhukum dari penjara setelah pembunuh yang sebenarnya divonis pengadilan.

Albert pertama kali mengunjungi Sengkon dan Karta di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta, pada Oktober 1980. Setelah itu,  Albert  aktif menemui dan melobi para petinggi hukum agar kedua terpidana dibebaskan. Semua upaya tersebut diliput Bachtiar,  dan hasil liputan diperkaya dengan mewawancarai narasumber lain, terbit di koran sore Sinar Harapan.

Tidak lama kemudian, Sengkon dan Karta dibebaskan sementara dari LP Cipinang. Albert dan Bachtiar menjemput keduanya  di LP Cipinang dan mengantarkannya ke rumah masing-masing di Bekasi. Selanjutnya Sengkon dan Karta dibebaskan berdasarkan putusan herziening atau  peninjauan kembali (PK).  Nah, tentang PK ini, sebenarnya  sejak 1970  sudah dicabut, namun diberlakukan lagi tahun 1980-an dan yang pertama untuk Sengkon-Karta.

Buku "Negara & Hukum" adalah kumpulan 100 tulisan Bachtiar Sitanggang,  yang pernah diterbitkan dalam buku, media cetak, dan media on-line antara 1982 dan 2018. Setelah bagian kata pengantar penulis, kata pengantar editor, dan tulisan (kesan dan pandangan) lima figur tentang perjalanan karier Bachtiar sebagai wartawan dan advokat,  buku ini dibuka dengan  tulisan pertama,  "Penderitaan Sengkon-Karta Aib  Dunia Peradilan Kita", sedang tulisan ke-100 adalah "Rancangan KUHP dan Eksistensi KPK".

Editor buku ini,  Enderson Tambunan,  menyusun buku dalam 10 bagian. Bagian Pertama berjudul "Bernegara dan Menegakkan Hukum" terdiri dari 11 tulisan, enam di antaranya karya yang disebut "lawas", mengupas berbagai hal tentang pengelolaan negara dan penegakan hukum secara adil. Bagian Kedua berjudul "Menghormati Hak Tersangka  Dan Terdakwa" berisi tujuh tulisan. Di antaranya,  persidangan Jessica Kumala Wongso pada kasus racun dalam kopi yang secara live ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi nasional,  dan dugaan upaya  melemahkan KPK yang disorot oleh beberapa kalangan.  

Bagian Ketiga berjudul "Bukan Negara Hakim"  dengan delapan tulisan, menyoroti keinginan agar hakim tetap mengedepankan langkah  adil, arif, dan bijaksana di negara hukum ini. Hakim diharapkan menjadi pahlawan antikorupsi. Bagian Keempat, "Menanggulangi Malapetaka dan Kemiskinan"  berisi 10 tulisan. Satu di antaranya adalah perjalanan jurnalistik penulis dan dua rekannya menyusuri Pulau Sumatra pada 1982, yang menyoroti, antara lain, masalah kemiskinan dan pungutan liar di jalan raya. 

Kemudian Bagian Kelima "Pemimpin Berintegritas dan Tegas", terdiri atas 10 tulisan, menyoroti masalah kepemimpinan,  baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Di Bagian Keenam dengan judul "Merawat Kebangsaan Untuk NKRI" dipasang 15 tulisan. Bagian ini berbicara tentang masalah-masalah dalam upaya negara kita membangun kebangsaan. Di antaranya, menumbuhkan saling percaya di negara yang berdasarkan Pancasila sangat penting. 

Bagian Ketujuh dengan judul "Figur dan Peristiwa" sarat dengan nama tokoh-tokoh yang sering disebut-sebut dalam pemberitaan media. Berisi 12 tulisan, pada bagian ini dapat kita baca, antara lain,  tentang Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, tentang Tere Pardede yang memilih mundur dari DPR, mengenai Karen Agustiawan, mantan Dirut Pertamina, dan tokoh tua, Mahathir Mohamad, yang kembali memimpin negara tetangga, Malaysia.

Bagian Kedelapan berjudul "Kekuasaan Dan Kewenangan Untuk Rakyat" menampilkan 14 tulisan yang berintikan bahwa kekuasaan yang  "melahirkan" kewenangan hendaknya digunakan secara bijak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kesejahteraan mereka yang dipimpin. 

Satu tulisan  tentang Lembaga Bantuan Hukum sebagai rumah keadilan bersama 13 tulisan lainnya mengisi Bagian Kesembilan yang berjudul "Menjaga Tetap Optimistis". Pada bagian ini dikupas perihal kesejahteraan buruh sebagai kesejahteraan rakyat, lalu harapan agar pemerintahan Jokowi-JK dapat secara tuntas memberantas  mafia peradilan. Juga terdapat topik menyangkut Rancangan KUHP dalam kaitannya dengan keberadaan KPK. 

Buku yang diterbitkan oleh PT Suara Harapan Bangsa bekerja sama dengan mitranya,  Perkumpulan Na Ringgas Manjaha,  ditutup dengan Bagian Kesepuluh yang berisi riwayat perjalanan karier Bachtiar Sitanggang sebagai wartawan dan kini menekuni profesi advokat.  "Darah jurnalistik" tetap mengalir di tubuhnya, walaupun sibuk dengan pekerjaan membela terdakwa di pengadilan dan jadi konsultan hukum. Tulisannya tersebar di beberapa media on-line,  di antaranya, Pelita Batak.com. Seperti sebelumnya,  dia tidak hanya menulis tentang hukum bidang  yang paling diminatinya, dan politik,  tapi juga masalah sosial dan lingkungan.

Dengan demikian,  buku "Negara & Hukum", yang diluncurkan 15 Agustus 2018 di Balai Pustaka Jakarta, adalah paduan dari pandangan dan analitis lima tokoh,  100 tulisan pilihan,  dan enam petikan dari biografi penulis.  Banyak topik yang terhidang dalam buku ini,  maka tak berlebihan menyebutkannya sebagai "perpustakan kantung", yang dapat dibawa-bawa.(Penulis adalah advokat dan aktivis organisasi kemasyarakatan)