Jumat, 11 September 2020 12:37:00

Pasangan Calon vs Kolom Kosong

BEBERAPA waktu lalu muncul di HP saya foto harian Sinar Indonesia Baru (SIB) ternyata koran ternama di Medan itu memuat berita “Calon Tunggal di Humbahas, PMKL akan Edukasi Warga Terkait ‘Kotak Kosong’ dilengkapi dengan foto pengurus dan anggota PMKL (Persatuan Muda-Mudi Kecamatan Lintongnihuta) yang mengadakan pertemuan di satu tempat di Jakarta.

Ternyata ancaman kotak kosong semakin menjadi-jadi, tahun 2015 hanya ada 3 pasangan calon, 2017 ada 9 pasangan, 2018 menjadi 16 pasangan dan tahun 2020 dari 270 Pilkada ada 28 pasangan yang akan berhadapan dengan “kolom kosong”. 

Edukasi terhadap masyarakat tentang “kotak kosong” memang perlu, dan menjadi tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebab peranan dan hakekat  pasangan tunggal itu sama dengan “kotak kosong” tersebut. 
Tidak begitu tahu ada berapa kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan mengapa hanya muda-mudi Kecamatan Lintongnihuta, dan betapa kepedulian anak-anak muda ini terhadap “kotak kosong” ini, serta bagaimana pengaruhnya kejadian ini sehingga dijadikan berita utama di harian SIB koran berpengaruh di Sumut? Dengan pertanyaan tersebut saya jadi tertarik menelusurinya.
Walaupun sebenarnya saya kurang antusias tentang Pilkada termasuk di tempat kelahiran saya Samosir, sebab apa yang disebut sebagai pesta demokrasi itu saya anggap “pemainan” para elit saja untuk “memperdaya emosi” masyarakat yang diramaikan para petualang dan komporador politik.

Apalagi Humbahas yang tidak begitu saya ikuti, hanya yang saya tahu bahwa pernah ada Bupatinya yang cukup tersohor bebas dari korupsi dan membangun daerahnya sepenuh hati, namanya Maddin Sihombing (2005-2015), siapa penggantinya juga hampir tidak saya ikuti.

Kembali ke soal pemilihan umum dan kotak kosong. Tahun 1988 di era Orde Baru (era Soeharto-Adam Malik) saat menjelang Pemilu, anak saya bertanya, “kenapa sih Pak disebut pemilu, pada hal calonnya hanya satu"?  Kalau hanya satu kenapa harus dipilih? Saya sulit menjelaskannya, sebagai wartawan dan sarjana hukum. Dapat dibayangkan kecewanya sang anak mencerna teori dan kenyataan.
Oleh karenanya, saya dapat merasakan betapa kegundah-gulanaan PMKL tersebut menghadapi Pilkada dengan Kotak Kosong, apakah karena peduli atau mereka masih punya hak pilih di sana.

Sebenarnya, peraturan perundang-undangan kita tidak mengenal kotak kosong, sesuai Pasal 54 C UU No. 10/2016 yang disebut adalah “kolom kosong”.

Ceritanya menurut Menkopolhukam Prof. Mahfud MD ada diskusi mencegah calon tunggal pada 2014. Saat itu ada usulan membatasi dukungan terhadap pasangan calon agar tidak boleh lebih dari 30 persen kursi DPRD. Ada pula usulan pasangan calon tidak boleh memiliki dukungan lebih dari dua kali jumlah kursi dukungan minimal. 

Tujuannya, agar terjadi kontestasi. Namun akhirnya usulan itu tidak diterima karena dianggap menghalangi hak partai politik memberi dukungan. "Diputuskan sudahlah, gak bagus. Kan, haknya partai juga biar berapa aja," kata Mahfud dalam pidato kuncinya di webinar Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kemungkinan muncul calon tunggal tidak bisa dihindari.

Mahkamah Konstitusi pun menyatakan memperbolehkan adanya calon tunggal, tetapi harus ada lawannya, namanya tabung kosong. Maksudnya orang boleh memilih kalau gak setuju dengan calon itu pilih tabung kosong. Itu yang sekarang berlaku," ujarnya. 

Mudah-mudahan adanya upaya PMKL di atas yang berniat mengedukasi masyarakat tentang apa bagaimana kotak kosong, kolom kosong atau tabung kosong itu bukan karena faktor tidak senang, kalau untuk demokrasi serta memperjuangkan hak-hak rakyat adalah suatu hal yang perlu dan bahkan kewajiban.

Memang “kolom kosong” ini akan mengancam demokrasi terutama kepercayaan terhadap partai politik, sebab selain menunjukkan kegagalan partai membina kadernya alias tidak berperan dalam meningkatkan kesadaran politik serta menampung dan menyalurkan aspirasi, masyarakat. Belum lagi “pembinaan” paslon terhadap elit setempat.
Dilemma bagi paslon tunggal, menang tidak terhormat dan kalah akan menanggung malu. Ibarat hata ni natua-tua : “di jabu digariang huting, di alaman diharat biang”.

Kita menunggu upaya PMKL bagaimana menghadapi paslon dan kolom kosong di daerah asal mereka, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan untuk perbaikan demokrasi seperti dikemukakan Prof. Mahfud, menghidupkan kembali diskusi mencegah kotak kosong (calon tunggal). 

Atas dasar penelitian dan pengkajian PMKL sebaiknya menyusun suatu laporan ke Pemerintah (Mendagri dan Menkopolhukam- keduanya tidak berasal dari parpol) agar Kolom Kosong tidak ada lagi, dan bila perlu menguji UU 10/2016 ke Mahkamah Konstitusi, daripada memilih lebih baik “menetapkan” saja agar tidak menghabiskan biaya dan membodohi diri sendiri. Juga, nilai demokrasi melawan kolom kosong hampir tidak ada. Semangat PMKL.***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.