Rabu, 18 Juli 2018 13:02:00

Mantan Anggota DPRD Sumut, Arifin Nainggolan Ditahan KPK

Arifin Nainggolan saat mengenakan rompi orange dan menutup wajahnya dengan map putih
Jakarta (Pelita Batak):
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tersangka kasus suap DPRD Sumut pada hari ini, Senin (16/7/2018).

Ketiga tersangka itu adalah RDP, BPU dan ANN. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, satu dari tiga tersangka tersebut, yakni RDP, tidak memenuhi panggilan pada hari ini.

"Belum diterima informasi alasan ketidakhadirannya," kata Febri melalui aplikasi WhatsApp.

KPK juga menahan satu dari tiga tersangka tersebut, yaitu Arifin Nainggolan, politisi daeri partai Demokrat Sumut.

"Tersangka Arifin Nainggolan (ANN) ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Pusat," kata Febri.

Penahanan terhadap ANN menambah deretan nama anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang telah ditahan KPK. Sebelum ANN, KPK telah lebih dulu menahan Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah dan Tiaisah.

Seperti diketahui, KPK menetapkan 38 tersangka baru dalam kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. 38 tersangka baru itu adalah anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka.

Penetapan tersangka itu dikonfirmasi Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurut Agus, KPK sudah mengeluarkan surat pada 29 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut.

Surat itu perihal pemberitahuan penyidikan oleh KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi oleh para anggota DPRD Sumut itu. Dalam surat itu dilampirkan nomor surat perintah penyidikan (sprindik) per tanggal 28 Maret 2018.

"Itu surat pengantar, dilampiri sprindik untuk masing-masing tersangka, dan ditandatangani pimpinan," kata Agus, lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (30/3/2018) malam.

Arifin Nainggolan resmi ditahan 20 hari ke depan untuk mempermudah pemeriksaan terkait suap menyetujui laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2012 dan pengesahan perubahan APBD 2013, 2014 dan 2015 oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. (DDC)