Jumat, 21 April 2017 11:13:00

Komnas Anak Minta Gubernur DKI Terpil Pduli Anak

Arist Merdeka Sirait

Jakarta (Pelita Batak) :
Sebagai kota mega metropolitan tertinggi diantara 34 kota propinsi terhadap angka pelanggaran hak anak (darurat pelanggaran hak anak), Gubernur DKI terpilih diharapkan peduli terhadap anak.

Eksploitasi anak sebagai anak jalanan untuk tujuan ekonomi, perdagangan untuk seksual komersial anak, penculikan anak untuk tujuan adopsi ilegal dan tebusan, penganiayaan, penelantaran, kekerasan seksual bahkan diskriminasibatau perlakuan salah lainnya, demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Adalah berbagai tindak kekerasan yang dialami anak-anak di ibu kota negara tersebut.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mendesak Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih agar mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota megapolitan yang sungguh-sungguh ramah dan nyaman bagi anak dan bukan retorika politik dan lauk janji-janji.

"Komnas Anak sebagai lembaga representasi perlindungan anak di Indonesia, mengharapkan Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di masa depan harus mampu menunjukkan indikator keberhasilan yang dapat diukur dalam memberikan perlindungan Anak seperti hak sipil anak untuk mendapatkan akta lahir, terkuranginya jumlah anak jalanan yang terpaksa hidup dan bekerja di jalanan, terbebasnya anak dari penggunaan dan sebagai kurir Narkoba, terkuranginya anak putus sekolah dan terlindunginya anak  yang hidup di daerah kumuh (slump area) serta terlindunginya anak berkebutuhan kkusus," jelas Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam relisnya, Jumat (21/4/2017).

DKI Jakarta yang oleh Presiden Republik Indonesia telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak Juli 2015. Jadi sudah sepatutnya dalam penyusunan program kerja dan rencana pembangunan memasukkan program perlindungan anak. Jangan justru abai terhadap hak anak dan lebih fokus pada kerja-kerja menjawab kepentingan politik, dan ekonomi kelompok tertentu dan atau lebih fokus menyusun rencana strategi  peristiwa politik di tahun 2019.

Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta sebagai baromter perlindungan anak. Anak-anak di DKI Jakarta sebagai makluk yang diamanahkan dan dititipkan Tuhan kepada masing-masing keluarga harus mendapat kepastian dan komitmen terlindungi hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat. Komnas Anak akan terus melakukan desakan dan pengawalan agar janji-janji politik dan komitmen untuk melindungi anak di masa kampanye dan debat di implementasikan dengan baik.

Komitmen ini sejalan dengan dengan Amanah international yang tertuang dalam traktat  Konvensi PBB tentang Hak Anak dan konvensi hak-hak sipil, politik, hukum, sosial dan budaya, dan sejalan juga dengan ketentuan nilai-nilai yang diatur dalam Konstitusi Dasar Republik Indonesia.

Tiga puluh satu (31) hak anak yang menjadikan indikator sebuah kota dinyatakan layak anak juga harus menjadi komitmen yang sungguh-sungguh dijalankan dari keterpanggilan hati Gubernur dan jajarannya.

Arist Merdeka Sirait menambahkan, demi kepentingan terbaik anak di DKI Jakarta, Komnas Perlindungan Anak akan menempatkan diri secara organisatoris sebagai garda terdepan untuk memberikan kritik dan masukan strategis terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya. (TAp|rel)