Jumat, 04 Desember 2020 01:40:00

Kejujuran Yang Utama

LIMA hari lagi, penguasa baru akan terpilih di beberapa daerah, ada benar-benar baru tetapi ada juga yang stok lama (petahana) yang terpilih kembali.

Bagi sebagian masyarakat Pemilihan umum itu sudah hal rutin sejak Orde Baru apalagi di era reformasi ini, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
Hanya sebagian masyarakat bertarung menghadapi pergantian kepemimpinan lima tahunan itu seperti Pilkada, Pilpres dan Pileg seolah “hidup-mati”-nya ada di situ.

Ya, kalau politisi memang dunianya di situ. Sebagai pengendali partai, mengatur dan menentukan calon bukan hal yang enteng, salah pilih akan berakibat “rontoknya” prestise partainya.
Akan kita saksikan pada  pemungutan suara, pengumpulan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) sampai ke Kecamatan dan Kabupaten/Kota sampai Provinsi.

Ada mempertanyakan masih adakah  yang “main uang” (money politics) pada Pilkada tahun ini? Apa tidak takut tertangkap.  Ada yang jawab, mana mungkin lagi ada pemilihan bebas dari “beli suara” dengan “serangan fajar”-nya. Itu sudah menjadi cacat demokrasi di Indonesia.

Para paslon dan Tim Sukses masing-masing tahu sama tahu  “permainan uang” di lapangan itu, menurut orang karena semua sama-sama tidak bersih, maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) seolah tutup mata. Menurut orang, karena terlalu banyak tidak cukup jumlah penyidik  menanganinya.  

Dapat dimengerti, kalau ada 10 kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota ada tiga calon semua TS-nya main, dua kasus saja dari satu paslon di satu kecamatan sudah 60 kasus. Bagaimana gakkumdu menanganinya. Itulah penyebabnya, pengaduan-pengaduan itu “hampir” menguap.

Selama  kampanye saja pelanggaran itu masif oleh semua paslon, biasanya petahana yang getol meminta agar pelanggaran rivalnya diproses, bagaimana memprosesnya pelanggaran timnya lebih banyak.

Dalam hal ini beruntung paslontung, “seng ada lawan” (tidak ada lawan) tapi bukan berarti bisa seenaknya karena diawasi Bawaslu. 

Tetapi petahana yang baik dan benar akan jauh lebih unggul dari pendatang baru. Selama lima tahun membina hubungan baik dengan masyarakat serta aparat di bawahnya SKPD, Camat, Kepala Desa, Guru, para pemborong dan keluarganya.

Petahana yang seperti itu “paripurna”-pun tidak pantas dijadikan partai-partai paslontung, kecuali karena faktor uang untuk sewa perahu serta membeli suara,
Paslontung yang sudah teruji kadarnya tidak perlu khawatir akan kalah dengan kolom kosong, sebab juga kolom atau kotak kosong tidak mungkin “main uang”. Menang-kalahnya petahana adalah bukti “baik dan benar” ia selama lima tahun memimpin, apalagi kalah dengan Koko (na so niida).

Menjadi perhatian Humbang Hasundutan dan Kodya Pematang Siantar, bagaimana strategi melawan Koko. Tetapi ada sedikit perbedaan, dimana kabupaten Humbang Hasundutan calon bupatinya adalah petahana sedangkan calon Walikota Kodya Pematang Siantar bukan dari petahana. 

Memang  “perangai” petahana menjadi makanan empuk bagi rivalnya baik paslon lain apalagi dengan koko.

Sebenarnya, di era keterbukaan saat ini masyarakat sebenarnya mudah mengetahui baik tidaknya seorang petahana, melalui media, apakah semen, pasir, besi beton dan kayu serta batubata ada yang masuk dompet. 
Apalagi “kebijakan”-nya selama lima tahun memakmurkan rakyat atau sekedar ada saja seperti tari “poco-poco” , salah kaprah atau membohongi rakyat?

Bahwa pilkada itu adalah alat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat lima tahun ke depan, untuk itu seharusnya semua pihak gunakan nurani, tidak asal calonkan diri apalagi asal pilih.

Kalau prestasi pas-pasan (auto-pilot) buat apa dipaksakan dan wajar pulalah orang enggan memilihnya, adalah sangat merugikan apabila dalam demokrasi terpengaruh oleh fanatisme dan primordialisme dan kedaerahan.
Tetapi apapun itu biarlah menjadi “kembang” indah yang berwarna-warni menghiasi demokrasi itu untuk terpilihnya pasangan pemimpin lima tahun ke depan.

Dalam berdemokrasi kejujuran adalah yang paling utama dari semua pihak walaupun itu sulit, siap menang-siap kalah, jangan  ada intervensi kekuasaan dan cukong. Sebab biasanya di mana ada cukong sering dikaitkan dengan kacung.

Kadangkala sudah jelas-jelas kalah suara secara signifikan, masih menggugat ke Mahkamah Konstitusi, memang baik tetapi menghabiskan energi, kecuali sebagai pertanggungjawaban kepada pendana.

Selamat berdemokrasi bagi daerah yang menyelenggarakannya.***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.