Minggu, 24 November 2019 12:49:00

Jalan di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan Terlantar

Medan (Pelita Batak):
Sungguh ironis memang, kalau seorang pejabat pendahulu yang bagus dan hebat digantikan pejabat sekarang yang kurang bagus atau tidak sebagus pejabat terdahulu. 

Fakta inilah yang dialami oleh Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan. 
Menurut pengakuan beberapa orang tua di Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbahas. Sejak sepeninggalan Bupati Humbang Hasundutan Drs. Makdin Sihombing, MM pada tahun 2015 yang lalu, mereka mengalami pembiaran dan kurang diperhatikan Bupati yang baru, yang mereka pilih pada Pilkada 4 tahun silam  yang dimenangkan oleh Dosmar Marbun  untuk memerintah pada periode  2015-2020 tersebut. 

Hal itu terbukti dari beberapa hal yang mereka rasakan pada pemerintahan yang lalu, maka dalam pemerintaha sekarang tidak mereka rasakan lagi. Kata bapak ini, Misalnya jalan masuk ke kampung kami inilah. Misalnya, Kalau semasa pemerintahan pak Makdin Sihombing, semua jalan ini sampai jalan ke ladang saja pun diperbaiki beliau, tambahnya. 

Namun pada saat pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan  Dosmar Marbun, jalan kami ini menjadi terlantar. Lihatlah jalan utama sebagai akses ke kampung kami ini sudah berubah menjadi kubangan. Demikian orang tua kita ini bercerita. 

Apakah Nasib kami sudah sama dengan nasib Provinsi DKI Jakarta? Tanya beliau. 
Sembari mengatakan, kalau nanti ada pemilihan tahun 2020 apabila Dosmar Marbun mencalonkan diri, kami tidak akan memilihnya lagi. Kami mau memilih orang yang benar-benar peduli dan berpihak kepada masyarakat kecil. 

Menanggapi hal tersebut Ralwin Rakerson Lumbantoruan, Ketua LSM PERTARA yang juga merupakan Ketua Relawan Jokowi Peduli Rakyat Nusantara, sangat menyayangkan keadaan tersebut. Ralwin Rakerson menghimbau kepada bapak Bupati Humbahas, agar segera mengambil tindakan yang nyata. Jangan tunggu pak Jokowi turun tangan untuk hal remeh temeh kecil begitu, tambahnya. Apalagi pak Jokowi sangat konsen dengan INFRA STRUKTUR, jangan sampai terjadi kontra produktif kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah haruslah sinkron. 

Apakah memang begitu keadaanya? Namun ketika kami hubungi Bapak Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Marbun via pesan singkat atau wa, bapak Bupati tidak merespon atau tidak ada menjawab. 

Apa tanggapan dan langkah selanjutnya sang bupati Humbahas, kita belum tahu dan kita masih menunggu.(tim)