Selasa, 18 Februari 2020 19:37:00

Hasil Rekrutmen PPK Se Labuhanbatu Jadi Perbincangan, Bawaslu Angkat Bicara

Labuhanbatu (Pelita Batak):
Pengumuman hasil rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) Nomor : 40/PP.04.2-PU/1210/PKPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal (15-02-2020) ditanda tangani ketua KPU Wahyudi. 

Menjadi isu dan perbincangan, pasal nya ada dugaan beberapa nama yang di umumkan dan dinyatakan lolos menjadi PPK karena memiliki hubungan personal dengan komisioner KPU, berstatus sebagai PNS, Guru, Perangkat Desa serta profesi lain nya yang mendapat honor dari APBN.

Ketua DPK PKPI Labuhanbatu Lamhot Juliher Sitorus, yang dimintai tanggapan oleh wartawan, senin (18-02-2020) di Rantauprapat, menegaskan bahwa hal ini harus segera di luruskan agar tidak menimbulkan dampak dalam pelaksanaan pilkada nanti nya. 

Untuk itu saya menghimbau dan mengajak masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki bukti-bukti yang akurat untuk segera melapor ke Bawaslu agar segera di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Ini penting untuk memastikan semua proses dan tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, serta kita tidak ingin Pilkada ini dikotori dengan prilaku oknum yang memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tegas Larus.

Sementara itu ketua Bawaslu Labuhanbatu, Makmur Munthe, SH ketika dikonfirmasi via telepon seluler menjelaskan bahwa didalam UU tentang pemilu tdk ada menyatakan bahwa Guru/Asn di larang dalam mengkuti tes dan menjadi anggota PPK, asalkan mendapatkan izin atasan berkaitan dengan  pekerjaan penuh waktu sebagai petugas PPK.

Dan bila merujuk UU lainnya yakni UU. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 51 huruf i, berbunyi 'Perangkat desa dilarang merangkap jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan anggota BPD pada pasal 64 huruf i, berbunyi : Disebutkan bahwa terdapat larangan bagi BPD merangkap sbg jabatan lainnya yg di tentukan dlm peraturan perundangan- undangan.

Dalam menindak lanjuti hal ini, kita akan menyurati KPU Labuhanbatu dan dinas PMD utk mengkonfirmasi kebenaran orang-orang  yg diduga masuk sebagaianggota PPK tersebut adalah berprofesi sebagai pendamping desa atau BPD.(TAp|J)