Sabtu, 01 April 2017 10:47:00

Hak 'Ora' Sebagai Budaya Tidak Menjual Tanah Bagi Orang Batak

Lahan pertanian di Danau Toba
Tidak menjual tanah bagi orang Batak sudah sering penulis suarakan, dengan melihat tidak adanya istilah jual beli tanah di tengah orang batak itu sendiri.  Setelah diteliti didalam peraturan perundangan, seperti UU no 5 Tahun 1960 dan aturan pelaksanaannya, dikenal aturan Absentee. Larangan menjual tanah pertanian kepada masyarakat di luar Kecamatan. 
 
Jika demikian halnya, apa yang menjadi pedoman? Hukum adat tidak memberikan peluang menjual tanah, kecuali hukum pribadi yang tunduk pada hukum nasional yang membolehkan asal kepada pembeli yang memenuhi syarat didalam status penduduk di kecamatan itu sendiri. Sementara tanah non-pertanian untuk bangunan, oleh ketentuan diijinkan dilaksanakan jual beli, tentu dengan batasan. Jika Hak Milik, maksimun 5 (lima bidang), jika dijumlahkan maksimum 5000 M2, serta tidak diijinkan lebih 2000 M2 untuk satu bidang di perkotaan.
 
Guna lebih memperjelas hukum adat, sebagai pedoman orang batak untuk tidak menjual tanahnya, kami mencoba menggali hukum adat apa lagi yang mendukung larangan menjual itu?. Berdasarkan percakapan dengan bapak Huta Sitorus, anggota Dewan Pembina Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) , memberikan penjelasan adanya "hak ora" bagi masyarakat adat batak.
 
Diceritakan "pada jaman awal kemerdekaan, di akhir 1949, Ssatu keluarga Orang Batak di Samosir, bermaksud merantau ke Wilayah Timur, tepatnya Siantar. Keluarga orang batak tersebut berencana menjual tanah pertanian 7(tujuh) turpuk/bidang, agar ada modal diperantauan karena rencana ini tidak bisa dibendung lagi. Kesepakatan atau ketentuan untuk  menjual tanah ini, namun pembeli dibatasi kepada keluarga. 
 
Namun, harga  tidak ada kecocokan.  Kemudian disepakat lagi untuk menjual kepada sesama masyarakat di desa yang sama, dengan persetujuan Raja Desa.  Diserahkanlah Raja yang menangani transaksi jual beli itu. Dalam kenyataan, pemilik tanah keberatan karena harga relatif murah, tapi menurut pembeli kemahalan. Namun, keputusan sudah ada pada raja dan mengikat.
 
Pembeli minta kelonggaran supaya diberi waktu pelunasan 2 (dua) tahun supaya bisa diambil dari hasil panen, karena hanya 4 bidang yang bisa dibayar tunai, berarti 3 bidang tidak bisa dibayar tunai.  
 
Sementara, ada pembeli dari daerah asing (Negeri naasing), yang mampu membeli sekaligus sejumlah 7 (tujuh) bidang itu dengan harga yang lebih tinggi, dari keputusan Raja (Kepala Negeri). Tetapi Niat pembelian dari Wilayah lain itu tidak disetujui oleh Raja dan keluarga.  Walaupun pemilik tanah kecewa, tidak dapat menjual kepada penduduk dari wilayah lainnya, namun dalam hal ini tidak dapat berbuat apa apa, karena adanya HAK ORA. 
 
Hak Ora ini melekat pada masyarakat secara bertingkat mulai dari keluarga, teman sekampung termasuk tanah berbatasan, bahkan desa yang berbatasan tidak mengijinkan terjadi transaksi jual beli itu. Sebagai contoh, marga sipukka huta (pembuka kampung) misal Nairasaon.  
 
Sebagai suatu Hak, begitu melekat pada masyarakat untuk menyatakan pendapat, tentu dengan maksud agar tanah pertanian itu tidak jatuh pada orang yang lain, demi untuk menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat di kampung itu. Sungguh baik kepedulian sesama anggota masyarakat soal peralihan tanah ini, sekalipun dia tidak ikut sebagai pemilik tanah, sebagai pewaris atau ahli waris. 
 
Cerita bapak Huta Sitorus ini, walau didasarkan pada ingatan semata, menarik untuk dicermati justru Hak Ora (Hak Melarang/Ora=tidak/bahasa batak), inilah sebagai "hukum adat" yang diangkat menjadi aturan dalam hukum pertanahan berikutnya sebab materi dalam ketentuan "absentee" melarang pembeli tanah pertanian dari luar Kecamatan. Istilah waktu penjajahan belanda disebut Nagori/negeri yang dalam istilah Undang-undang Pemerintahan Daerah disebut Kecamatan.
 
Penutup tulisan ini, perlu diulangi lagi, bagi daerah yang memungkinkan adanya Investor luar untuk menanam modalnya di Kawasan Danau Toba misalnya, bagaimana jalan keluarnya, agar tanah pertanian tidak jatuh pada orang luar bahkan penanaman modal asing?.  Disini, kita tidak menolak investasi, karena Presiden sudah mengambil kebijakan mengintrodusir BODT. 
 
Pemilik tanah melakukan perbuatan hukum sewa menyewa secara keperdataan, kepada investor secara notariat. Lalu pemilik memberikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Miliknya. Kemudian, akta itu didaftarkan di Kantor Pertanahan berkebumian guna mendapatkan sertipikat Hak Guna Bangunan, selama 30 Tahun dan dapat diperpanjang lagi, sebagai jaminan berinvestasi jangka panjang. 
 
Dengan skema ini, tidak ada lagi masalah apapun, karena bargaining potition, antara pemilik tanah dan investor sejajar. Ini namanya penguatan hak, dan kemandirian usaha. Sekaligus bermakna, pemilik tanah tidak tergusur dari negerinya sendiri (tanah leluhurnya), tetapi sudah dapat mengatakan bahwa saya menjadi tuan di negeri sendiri dengan memanfaatkan tanah dari sewa selama 60 tahun. 
 
Terlebih jika pemilik tanah bisa sebagai pemegang saham di perusahaan yang baru itu. Jadi pendapatannya bisa berlipat ganda, dari sewa maupun dari pembagian keuntungan, dalam jangka panjang. Inilah indikator kesejahtraan itu. Tentu didahului dengan ijin perubahan pemanfaatan tanah dari penerintah daerah.
 
Hak Ora, hak menyatakan tidak untuk menjual tanah, saat ini masih relevan kita perhatikan dan laksanakan, generasi muda untuk menyelamatkan tanah demi kehidupan bagi generasi mendatang. Sebab, tanah adalah nyawa bagi orang Batak. (Ronsen Pasaribu, Ketua Umum FBBI dan Pemerhati Hukum Agraria dan Pertanahan)