Selasa, 21 Januari 2020 19:22:00

Didanai Rp.1,578 Milyar, Pemko Padangsidimpuan Dinilai Gagal Tertibkan Rute Line Angkot

Padangsidimpuan (Pelita Batak) :
Pemerintah Kota Padangsidempuan melalui Dinas Perhubungan dinilai gagal melakukan penertiban rute line Angkutan Kota (Angkot) yang selama ini dinilai semakin tidak beraturan walau pada tahun anggaran 2019 terdapat dana kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya mencapai Rp.1,578 Miliar.

Jalan Sudirman eks Merdeka seputaran alaman bolak hingga depan kantor Walikota dan kantor DPRD Kota Padangsidempuan diketahui bukan rute yang dapat dilalui angkot. 

Tetapi dalam kurun waktu yang lama belakangan ini terpantau selalu dilalui angkot dari hampir seluruh line yang ada di Kota Padangsidempuan. 

Kondisi ini tentu acap kali menyebabkan kemacetan dan terlihat tidak ada tindakan berarti dari pihak berkompeten sehingga seolah olah terjadi pembiaran.

"Sepanjang yang saya ketahui rute angkot melalui jalan stombol ke Serma Lian kosong melewati belakang kantor walikota, sementara yang dari tugu siborang melalui menuju jalan mesjid raya baru. 

Karena itu sekarang kita heran ketika melihat angkot simpang siur dari jalan depan kantor walikota ataupun depan kantor DPRD Padangsidimpuan," ujar Kurniawan warga Padangsidimpuan kepada Wartawan, Selasa 21 Januari 2020.

Menurutnya, Pemko Padangsidimpuan melalui dinas terkait hendaknya melakukan penertiban terhadap rute line angkot sehingga tidak menimbulkan kesembrautan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan. 

Selanjutnya agar penggunaan dana APBD hendaknya diperuntukkan kepada hal hal yang berhasil guna seperti memasang rambu lalu lintas agar angkot tidak melalui jalan depan kantor walikota ataupun DPRD kota Padangsidimpuan.

Pardamean salah seorang Kepala Seksi di Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan ketika dikonfirmasi wartawan (21/1) membenarkan bahwa jalan di depan kantor walikota maupun depan kantor DPRD bukan rute yang dapat dilalui angkot.

Terkait penertiban, Pardamean mengaku pihak sudah berupaya maksimal untuk melakukan upaya agar angkot melalui jalur rute yang sesuai dengan KPS nya. 

"Kita sudah berupaya melalukan sosialisasi bahkan hingga kepada supir angkot, namun hasilnya belum memuaskan," ujarnya seraya mengatakan perlu kerjasama dengan pihak berkompeten lainnya sehingga apabila ada pelanggaran dapat diberikan sanksi tegas yang dapat menimbulkan efek jera. (Saut Togi Ritonga)