Selasa, 23 Agustus 2016 16:25:00

Danlanud Janji Sanksi Prajurit Penganiaya Jurnalis

Pelita Batak :
Pihak TNI AU menyatakan akan memberikan sanksi terhadap prajuritnya yang terlibat kasus penganiayaan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan bentrokan di Sari Rejo, Medan Polonia pada Senin (15/8/2016) lalu.

Komandan TNI AU Lanud Soewondo, Kolonel Arifien mengatakan, akan semaksimal mungkin mengusut tuntas kasus kekerasan yang dialami warga dan jurnalis ini.

"Saat ini tim Pangkoops AU dan Mabes TNI sedang melakukan investigasi, dan laporannya akan disampaikan. Apapun keputusannya akan kami lakukan. Tidak perlu khawatir, kita tidak akan keluar dari hukum," kata Arifien kepada Satgas Anti Kekerasan Terhadap Wartawan Dewan Pers dan Tim Advokasi Pers Sumut di Lanud Soewondo, Selasa (23/8/2016).

Hadir dalam pertemuan itu, Satgas Anti Kekerasan Terhadap Wartawan Dewan Pers, yaitu Kamsul Hasan, Pasaoran Simanjuntak dan Hendra Makmur.

Sementara, Tim Advokasi Pers Sumatera Utara merupakan gabungan organisasi jurnalis dan perusahaan media yang hadir, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Aliansi Media Cyber Indonesia (AMCI), Pewarta Foto Indonesia (PFII) Medan, Forum Jurnalis Medan (FJM), Harian Tribun Medan, MNC, Kontras Sumut, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Dirinya juga atasnama Lanud Soewondo juga menyesali insiden tersebut terjadi. "Saya memohon maaf terhadap korban yang timbul. TNI AU sudah merespon dengan mendatangi para korban. Kita juga telah membentuk tim untuk menyusuri para korban dan melakukan investigasi. Tim saat ini sedang bekerja dilapangan," ujarnya.

Menurut Arifien, apapun yang dibutuhkan Tim Satgas Anti Kekerasan Terhadap Wartawan Dewan Pers dan Tim Advokasi Pers Sumut akan diberikan TNI AU.

Sejauh ini pihaknya juga terus mencari data valid dilapangan terkait insiden ini. "Kami akan memeriksa prajurit yang terlibat
maupun mencari data di lapangan," ungkapnya.

Disinggung adanya indikasi penyidik POM TNI AU menghalang-halangi laporan korban kekerasan, Arifien membantahnya.

Ia mengaku, TNI AU sama sekali tidak pernah mempersulit laporan masyarakat. "Kami bukan bermaksud membela diri. Laporan itu akan diproses penyidik POM TNI AU," akunya.

Salah seorang Satgas Anti Kekerasan Terhadap Wartawan Dewan Pers Kamsul Hasan, mendesak  Panglima TNI untuk segera melimpahkan pengaduan jurnalis korban kekerasan prajurit TNI AU ke Mahkamah Militer (Mahmil).

Pasalnya, kekerasan tersebut sudah di luar batas kewajaran. "Panglima TNI harus segera menyidik kasus kekerasan ini. Prajurit TNI AU yang terlibat harus disidangkan ke Mahkamal Militer," ungkap Kamsul.

POM Lanud Soewondo maupun POM Mabes TNI diharapkan  menegakkan hukum seadil-adilnya. Jika hukum tidak ditegakkan, tentu kepercayaan masyarakat terhadap TNI AU akan luntur.

"Kami berharap penegakan hukum dilakukan dengan adil, sehingga masyarakat bisa percaya dengan hukum dan TNI. Oknum prajurit TNI AU yang terlibat harus dijatuhi sanksi," katanya.
(TAp)