Senin, 20 Juni 2016 17:28:00

Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Wajib Dibentuk Tiga Bulan Ini

ILustrasi

Medan (Pelita Batak): Perpres No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) menyatakan Badan Pelaksana harus sudah terbentuk paling lambat tiga bulan sejak diundangkan. Dalam copy Perpres yang diterima redaksi, Minggu 19 Juni 2016, Peraturan Presiden tersebut ditandatangani Presiden Jokowi 1 Juni 2016, dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 13 Juni 2016.

Sesuai pasal 9 ayat 3, susunan organisasi Badan Pelaksana terdiri atas Kepala. Pejabat Keuanga dan Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah. Badan Pelaksana menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Lembaga baru ini berkedudukan di kawasan pariwisata Danau Toba, dan bisa membuka perwakilan di Jakarta atau tempat lainnya.

PNS berpeluang menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Namun itu tak mutlak, sebab nonPNS yang memang profesional tetap dimungkinkan. Masa jabatannya ditetapkan selama lima tahun, dan bisa diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Apabila tersangkut kasus pidana dan menjadi terdakwa, maka jabatan Kepala Badan Pelaksana otomatis akan copot.(**)