Jumat, 09 April 2021 14:00:00

BPK Diminta Kegiatan DPRD Sidimpuan di Sibolga Jadi Temuan

BPK Diminta Kegiatan DPRD Sidimpuan di Sibolga Jadi Temuan
Padangsidimpuan (Pelita Batak) : 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara diminta menjadikan penggunaan anggaran pada pelaksana pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2020 dan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2019 - 2023 oleh DPRD Kota Padangsidimpuan yang digelar di salah satu hotel di Kota Sibolga pada 23 s.d 25 Maret 2021 menjadi sebuah temuan.

Pasalnya, rapat DPRD Sidimpuan yang dipimpin Ketua DPRD Siwan Siswanto di luar gedung DPRD tersebut tidak memenuhi asas dan aturan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 sehingga penggunaan dana APBD untuk rapat tersebut dinilai ilegal.

Aktifis Sutan Maruli kepada wartawan di Padangsidimpuan, Senin 9 April 2021 mengatakan sesuai PP nomor 12 tahun 2018 Pasal 91 disebutkan  bahwa Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

"Tidak ada alasan bagi DPRD untuk melakukan rapat diluar gedung DPRD terkait pembahasan LKPJ tahun 2020 dan Rencana Awal Perubahan RPJMD 2019 - 2023. Gedung DPRD Sidimpuan cukup ruang banyak ruang rapat," pungkasnya.

Dimasa pandemi Covid 19 harus nya DPRD memperhatikan efesiensi dan efektifitas dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai wujud empati dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah berkurang.

Maruli mengatakan, DPRD Sidimpuan pasti tahu adanya pemotongan pengurangan maupun pengalihan pendapatan daerah kota Padangsidimpuan yang selama ini masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat berupa DAU, DAK, DBH dan lainnya.

Sejalan dengan hal itu, selaku masyarakat Kota Padangsidimpuan, ia akan melayangkan surat kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara agar menganulir dan menjadikan temuan atas laporan penggunaan dana rapat DPRD Sidimpuan yang di gelar di Sibolga yang diperkirakan bersumber dari dana pembahasan pertanggung jawaban APBD sebesar Rp.223.204.960 pada sekretariat DPRD tahun anggaran 2021. " Harapan saya, taat asas dan aturan tidak hanya ucapan belaka. Pelanggaran harus ada sanksi."pungkasnya.

Sekretaris DPRD Irpan Bahri ketika akan dikonfirmasi perihal tersebut, tidak berhasil ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/4)

Demikian juga,  konfirmasi kepada Ketua DPRD Siwan Siswanto via WhatsApp, tidak memperoleh jawaban hingga berita ini dikirimkan.(Saut Togi Ritonga)