Sabtu, 09 Juli 2016 23:21:00

KPUD Didesak Segera Gelar Pilkada Siantar

Survenof, Calon Wali Kota Siantar

Jakarta (Pelita Batak): Relawan salah satu Pasangan Calon Pilkada Pematangsiantar Surfenov Sirait - Parlindungan Sinaga (SSPS), Sabar Sirait mendesak KPUD Siantar menghentikan upaya kasasi atas putusan PTUN dan segera melaksanakan pemlihan walikota Pematang Siantar. Musyawarah untuk percepatan pelaksanaan Pilkada Pematangsiantar merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri krisis politik di Siantar.

"Hari ini, persis tujuh bulan Pilkada Siantar tertunda. Kemelut di Siantar harus disudahi ," ujar Relawan Surfenov Sirait - Parlindungan Sinaga, Sabar Sirait Sabtu 9 Juli 2016 kepada wartawan di Jakarta. Menurut Sabar Sirait, jika KPUD tetap akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), hal itu akan sia-sia. Kasasi itu hanya buang-buang waktu saja.

Dikatakan Sabar, Putusan Panwaslih yang memerintahkan KPUD Siantar untuk menetapkan Pasangan Surfenov - Parlin adalah final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan eksekulator, yang harus dilaksanakan semua pihak. Presiden RI pun harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Apalagi KPUD. Rakyat, penyelenggara pilkada serta semua orang harus tunduk pada aturan hukum bahwa Putusan Panwaslih adalah final dan mengikat. PTUN Medan juga mengakui hal itu, makanya ada putusan sela 8 Desember 2015 lalu PTTUN juga mengakui makanya banding yang diajukan KPUD Siantar ditolak oleh PTTUN Medan. Saya yakin MA juga akan berpedoman sama jika KPUD kasasi.

Panwaslih diberi wewenang sesuai UU No 1 tahun 2015 jo UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilukada. Pada Pasal 144 dijelaskan, bahwa putusan Panwaslih mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan akhir dan mengikat. Sesuai UU No 1 Tahun 2015 diperbaharui dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, gugatan Pasangan Calon Pilkada Pemtangsiantar Surfenov Sirait - Parlindungan Sinaga sudah tepat dan memang harus diajukan ke PTUN Medan, bukan ke PTTUN Medan sebagaimana keinginan KPUD Pematangiantar dan berbagai pihak lainnya. Sebab objek sengketa gugatan SSPS adalah soal pencoretan SSPS sebagai Paslon yang sudah disyahkan dengan Nomor Urut 5 dalam Pilkada Serentak 2015.

"PTTUN tidak berwenang menerima langsung gugatan SSPS. PTUN lah yang berwenang. Ketika SSPS menang di PTUN Medan, barulah PTTUN bisa menerima kelanjutan upaya hukum banding sebagamana yang diajukan KPUD Pematangsiantar." Demikian Relawan SSPS warga Siantar ini.(R3)