• Home
  • Opini
  • Perkara Jedun dan Kegagalan Penegakan Hukum
KSP Makmur Mandiri
Senin, 30 Juli 2018 21:26:00

Perkara Jedun dan Kegagalan Penegakan Hukum

BAGIKAN:
Ist
Anang Iskandar
Oleh: Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, Ka BNN 2012 - 2015, Kabareskrim 2015 - 2016, Dosen FH Universitas Trisakti 

Perkara yang melilit Jenniver Dunn hingga tiga kali sebagai tersangka penyalah guna narkotika namun malang baginya tidak seindah yang dialami Tio Pakusadewo dan Ridho Rhoma yang akhirnya mendapatkan hukuman rehabilitasi meskipun Tio dan Ridho juga merasakan hotel "pordeo" yang mestinya tidak perlu terjadi,  apabila penegak hukum memahami tujuan dibuatnya UU narkotika sebagai petunjuk arah kemana muara dari penegakan hukum terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. 

Apa tujuan penegakan hukum terhadap penyalah guna dapat di baca dalam pasal 4 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Intinya penyalah guna dijamin mendapatkan rehabilitasi, kalau sudah menjadi pecandu justru wajib hukumnya direhabilitasi (pasal 54) kalau pengedar harus di "berantas" sampai ke akar akarnya.

Penyalah guna itu embrio pecandu narkotika, oleh karena itu penyalah guna di jamin direhabilitasi sebagai hukuman meskipun diancam dengan hukuman pidana.

Jedun dan jedun lainnya dalam kaca mata seorang ahli kesehatan jiwa adalah pasien pengidap sakit adiksi kronis, tidak akan sembuh kalau diterapi dengan hukuman penjara, sayangnya penegak hukum "ngotot" ingin membuat jera dengan cara menahan dan memenjarakan agar kapok . Cara pandang yang berbeda inilah yang membuat jedun dan jedun lainnya babak belur mengikuti proses criminal yang bermuara di Lapas, yang seharusnya berdasarkan UU nomor 35 tahun 2008 tentang narkotika, muaranya di lembaga rehabilitasi. 

Padahal UU Narkotika kita sudah mengintegrasikan cara pandang ini dengan menyatakan; hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2) demikian pula masa pemempatan dilembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Penegak hukum pun diberi kewenangan berdasarkan turunan UU Narkotika yaitu pada pasal 13 PP 25 tahun 2011 dimana penyidik, penuntut umum, hakim diberi kewenangan menempatkan penyalah guna ke lembaga rehabilitasi dengan rekomendasi dokter yang ditunjuk, demikian pula ada PERBER tahun 2014 yang juga bisa dipedomani sebelum menempatkan ke lembaga rehabilitasi.

Khusus hakim, diberi senjata pamungkas berupa kewenangan memutus perkara penyalahgunaan narkotika, baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah hukumannya rehabilitasi. Hukuman tehabilitasi ini sifatnya wajib lho.

Oleh karena itu kalau ada perkara penyalah guna yang dihukum penjara dan bermuara di lapas berarti kegagalan penegakan hukum, khususnya tentang penerapan hukum, upaya paksa dan penghukuman terhadap penyalah guna (pasal 127) karena UU narkotika menjamin penyalah guna untuk direhabilitasi (pasal 4). Ingat, ini adalah amanat tertulis dalam tujuan dibuatnya UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kegagalan penegakan hukum terhadap penyalah guna dengan memenjarakan penyalah guna dapat dilihat dari perkara jenniver dunn (jedun) artis indonesia yang sudah 3 kali berurusan dengan penegak hukum narkotika, kasus pertama terjadi tahun 2005, gara gara kepemilikan 1 linting ganja jedun masuk penjara untuk pertama kali, kegagalan kali pertama menghentikan sakit adiksi karena salah terapi dengan hukuman penjara, menyebabkan jedun tidak sembuh / pulih, malah kambuh lagi. 
Kedua tahun 2009 pada acara pesta narkotika dirumah temennya dengan kepemilikan 1 paket sabu dengan alat hisapnya diganjar 4 tahun penjara. Penjara kedua ini juga gagal menghentikan penyakit adiksi yang diderita jedun, karena salah terapi lagi sehingga kambuh / relaps lagi untuk ketiga kalinya.
Ketiga tahun 2018  pada awal tahun jedun ditangkap aparat karena kepemilikan narkotika bagi diri sendiri diganjar 8 bulan penjara. Ini juga salah terapi lagi.

Saya bukan ahli ramal, tapi saya bisa memperkirakan setelah keluar dari lapas kalau tidak direhabilitasi jedun akan tertangkap lagi untuk ke empat kalinya.

Kesemua perkara jedun di vonis penjara dan ditahan selama proses penyidikan penuntutan dan peradilan. Ini beda jauh dengan Perkara Tio dan Ridho meskipun amar putusannya sama bunyinya. 

Jerakah jedun, kapokkah dia ketika dihukum penjara? Jawabannya tidak, karena dia sakit adiksi dengan ketergantungan kronis tidak pernah mendapatkan terapi untuk sakitnya karena lapas tidak memiliki fungsi rehab. Jadi wajar kalau selama dan setelah dipenjara mengulangi lagi atau kambuh, bahasa kesehatannya relaps tapi dimata penegak hukum ini namanya residivis harus dihukum lebih berat.

Ada contoh keberhasilan penegakan hukum yang bermuara di lembaga rehabilitasi. Ingat kasus Sammy Simorangkir vonis hakim berakhir di lembaga rehabilitasi milik BNN di Lido, Tessy juga mendapatkan vonis rehabilitasi dilaksanakan dilembaga rehabilitasi Jakarta Timur milik swasta, keduanya sukses lepas dari pengaruh narkotika ketika kembali ke masyarakat.

Dampak penegakan hukum dengan menahan dan memenjarakan jedun dan jedun lainnya bisa kemana2 dan itu kita rasakan hari ini antara lain ;
1. Lapas over load dengan segala tetek bengek permasalahannya
2. Menjadi sumber enerji bagi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika makin  lama permasalahan makin besar.
3. Negara menghasilan generasi hipies / generasi adiksi / generasi linglung setelah keluar dari penjara 
4. Biaya menghukum jadi mubajir mestinya dapat digunakan biaya menyembuhkan.
5. Keluarga penyalah guna babak belur mengikuti proses penegakan hukumnya.
6. Mematikan usaha masyarakat untuk menyembuhkan keluarga yang sakit adiksi secara mandiri dan usaha pemerintah melalui program wajib lapor untuk menyembuhkan penyalah guna (mending kalau ditangkap penyidik terus di rehabilitasi kalau ditahan dulu berabe deh) 

Oleh karenanya penegakan hukum harus kompak jangan "silih genje" mengarahkan penegakan hukum sesuai UU nomor 35 tentang narkotika dengan mengawasi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memastikan penyalah guna ditempatkan dilembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan serta divonis rehabilitasi.

Supaya penyalah guna seperti Jedun dan jedun lainnya tidak diperlakukan sebagai pengedar tapi diperlakukan sebagai tersangka sakit adiksi kronis yang membutuhkan rehabilitasi.
Terhadap pengedarnya harus keras, sidik tuntut dengan tindak pidana pencucian uang nya, putus jaringan komunikasinya.
#stopnarkoba
#stopvonispenjara
  BeritaTerkait
  • Jaksa Diperintah Hakim agar Tio Direhabilitasi

    2 tahun lalu

    Oleh: DR Anang Iskandar, SIK,SH, MH , Ka BNN 2012 - 2015, Kabareskrim 2015 - 2016, Dosen Universitas TrisaktiHakim yang mengadili Tio Pakusadewa atas dasar kewenangan yang diberikan oleh UU narkotika

  • Perkara Farid RM dan Penegakan Hukum Rehabilitatif

    2 tahun lalu

    Oleh: Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH.Ka BNN 2012 - 2015Kabareskrim 2015 - 2016Dosen FH Universitas Trisakti Perkara Farid RM hasil tangkapan polres jakarta utara tanggal 24 agustus 2018 dimana un

  • Berikut Refleksi Penegakan Hukum Tahun 2016 Menurut Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia

    4 tahun lalu

    Jakarta Pelita Batak): Lembaga Peyananan dan Bantuan Hukum (LPBH) Yayasan Komunikasi Indonesia menyebutkan sepanjang tahun 2016, banyak kasus hukum yang menarik perhatian publik. Penegakan hukum di

  • Hakim dan Sangsi Rehabilitasi

    2 tahun lalu

    Oleh: Dr Anang Iskandar,SIK, SH, MHKa BNN 2012 - 2015Kabareskrim 2015 - 2016Dosen Universitas TrisaktiBanyak amar putusan hakim menyatakan terdakwa penyalah guna terbukti secara sah dan menyakinkan me

  • Hakim Salah Kaprah, Kok Lama Banget Benernya

    2 tahun lalu

    Oleh: DR. Anang Iskandar, SIK, SH, MH. Ka BNN 2012 - 2015 Kabareskrim 2015 - 2016 Dosen Universitas Trisakti. Hakim wajib memvonis rehabilitasi dan kewajiban penegak hukum untuk menempatkan kedala

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb