• Home
  • Opini
  • Cara Mencegah Timbulnya Pencemaran Danau Toba
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 03 April 2021 12:39:00

Cara Mencegah Timbulnya Pencemaran Danau Toba

BAGIKAN:
Ist|pelitabatak
Henry Sitanggang
BERKACA dari bagaimana para ahli lingkungan hidup internasional terutama mereka yang menggeluti pencemaran laut, kita bisa belajar suatu hal dari pakar internasional itu  untuk kita terapkan di danau Toba.

Sekarang ini pencemaran Danau Toba (DT) sudah menjadi ancaman terhadap lingkungan hidup yang sehat. Malah di beberapa lokasi sudah rusak berat sementara kehidupan masyarakat lokal masih juga miskin. Perlu misalnya Keramba Jaring Apung ( KJA). Jumlahnya saat ini sekitar 16.000 KJA. Ribuan ton pakan ikan dituang ke DT setiap hari. Jika misalnya 20% hilang dan ditambah kotoran ikan maka jumlah limbahnya bisa ribu ton mengendap di dasar danau Toba.

Perda yang seksama belum ada untuk Kawasan Danau Toba (KDT). Limbah domestik juga ada yang dibuang ke danau sehingga banyak enceng gondok di danau Toba. Mayat manusia juga dari kapal tenggelam pastilah mencemari DT selain limbah dari kapal dan pencucian tangki.

Limbah di danau Toba itu bisa dibagi 2,  yaitu limbah berbasis darat dan aktivitas berbasis air seperti kotoran dari kapal di danau Toba yang dibuang ke danau Toba. 

Belum ada aturan Perda agar semua kapal tidak boleh menyapu dan membuang sampahnya ke danau Toba. Limbah di danau Toba berakibat eutrofikasi dan deplesi oksigen air, punahnya ikan Toba dan kerugian biodiversitas.

Sekeliling  danau Toba ada ribuan rumah. Bahkan hotel juga ada di bibir danau Toba. Pembuangan limbah domestik ke danau Toba pasti merugikan semua stakeholder.

Polutan dari kapal bisa berupa oli kapal yang bocor atau dibuang ke danau Toba. Pollutan bisa juga dari daerah Kawasan Danau Toba yang muara sungainya ke danau Toba.

Ada ratusan ribu rumah di daerah atas DT. Belum ada one system agar semua limbah di KDT ditreatment dengan cara baku.

Ada juga limbah pertanian seperti pestisida dan insektisida. Yang pasti pada akhirnya masuk ke DT kecuali di daerah asalnya sudah dihentikan.
Rakyat masih diminta pakai pupuk kimia dan insektisida. Ini jika masuk ke DT maka plankton- plankton mati.
Otomatis ikan teri yang dulu banyak di danau Toba jadi punah.

Bahaya kerusakan lingkungan bisa puluhan tahun atau bahkan perlu ratus tahun untuk memulihkannya.

Jika dalam lingkungan laut internasional ada banyak Dumping Treaty sejak tahun 1972, di 7 kabupaten KDT belum ada Perjanjian Bersama dari ke-7 kabupaten untuk mengatasi limbah secara menyeluruh.

Bahwa fokus perhatian bukan pada mengatasi pencemaran DT tapi pada upaya pencegahan. Jadi PERDA 7 kabuparen KDT harus ada yang bersifat seksama: preventif dan coersif.

Jadi harus ada kewajiban kerjasama 7 kabupaten KDT dan ada Badan Khusus. Tidak bisa individual.
Harus ada kewajiban bagi masing-masing ke-7 KDT membuat Laporan Lingkungan Hidup.

Harus ada kewajiban yang bisa dipaksakan oleh Badan Khusus tersebut. Jika ada laporan pelanggaran harus ditindaklanjuti.

Dalam marine internasional ada _Montreal Guideline_ dan Aneka Prptokol (Athena, Kuwait, Bucharest, Manila, Helsinki)? Dan sebagainya. Ada konferensinya. 
Ada pencatatan limbah apa saja yang masuk ke laut. Dalam hal ini tentu perlu untuk catatan KDT.
Semua mengarah ke proteksi Lingkungan Hidup (LH) dan kesejahteraan masyarakat.
International Court of Juistice ( ICJ) pada tahun 2010 juga memutuskan bahwa pabrik kertas harus menaati aturan hukum internasional. Pulp Mills tidak boleh mengingkari tanggung jawabnya atas dasar non foreseeability if it has not conducted environmental impact assesment.

Penulis perlu menguraikan makna "non foreseeability" ini.

Dalam hukum perdata dan Tort orang atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas dampak yang " *foreseeable" atau " terduga ".* 
Ibarat pengendara di jalan, dia tidak bisa bilang bahwa ia menabrak karena tidak menduga akan ada orang menyeberang jalan di jalan sepi. Kewajiban penghatihati harus ada dan "sepatutnya" harus bisa " membayangkan" ada akibat .

Jadi Pulp Paper Toba Pulp Lestari (TPL)   tidak bisa ngeyel berdalih bahwa letak TPL itu rendah, lebih rendah dari DT. Pollutan juga bisa berupa bau pesing atau bau kimia. 

Di dunia international dalam Helsinki Convention ada reporting system. Ini bisa kita adopsi di 7 kabupaten KDT. Harus ada standard form
Dalam Ospar Convention 1992 ada prosedur kontrol internasional. Ini juga bisa kita tiru.

Pada intinya, danau itu adalah tanggung jawab KDT untuk menjaga kesehatannya.

Harus ada pemeriksaan semua resto dan hotel sekeliling danau Toba juga untuk memastikan ketaatan.

Penulis mengusulkan Belt atau sabuk sekeliling danau toba agar limbah berbasis darat TIDAK masuk ke Kawasan Danau  Toba (KDT), dan limbah dari kapal tidak boleh dibuang ke danau Toba.

Untuk Toba Pulp Lestari (TPL) dan pabrik lain dan hotel serta resto harus diberlakulan "Strict Liability Rules.
Maksudnya, ya, mereka yang harus membuktikan bahwa segala upaya pencegahan  pencemaran TELAH dan HARUS selalu mereka penuhi.
Harus ada liability rules
Preventive measures;

 *Invasive alien species* 

Perlu kontrol ketat agar jangan ada memasukkan species asing ke danau  Toba. Misal, ikan brutal/predator.

Sekian dulu.
Jakarta
1/4/2021
  BeritaTerkait
  • GMKI Sumut-Nad : Pemprov Harus Seriusi Lingkungan Kawasan Danau Toba, Jangan Hanya Menang Slogan PATEN Saja

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Danau Toba Bersih adalah salah satu bukti untuk mengembangkan Pembangunan Pariwisata, dalam hal ini danau Toba harus bersih dari segala limbah pabrik maupun limbah perusaha

  • GMKI Sebut Bupati Samosir Gagal Paham Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Penyertaan dua perusahaan yang diduga telah melakukan perusakan lingkungan di kawasan Danau Toba dan Tapanuli dalam Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir XIII Tahun 2017 dis

  • Hentikan Isu SARA Dalam Pilkada dan Pilgubsu 2018, Akhiri Gerakan Intoleran, dan Dukung Pemekaran Sumut

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Hentikan Isu SARA dalam kampanye pilkada dan pilgubsu 2017, semua bentuk gerakan intoleran (ekstrimis) harus diakhiri, dukung pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi berbagai P

  • Arif Menyikapi Keramba Jaring Apung Danau Toba

    5 tahun lalu

    Danau Toba menjadi pembicaraan hangat beberapa hari terakhir. Kali ini bukan soal rencana pembentukan badan otorita, tetapi tentang keramba jaring apung (KJA). Dipicu matinya ikan sebanyak 850 ton

  • Sekali Lagi Soal Himbauan Tidak Menjual Tanah di Kawasan Danau Toba: Kajian Hukum Batas Minimal dan Maksimal

    4 tahun lalu

    Oleh Ronsen LM PasaribuSejak bergulir rencana Pembangungan Pariwisata di KDT, muncul opini  pro kontra di kalangan orang Batak, tentang  adanya himbauan agar tidak menjual tanah di Kawasan D

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb