• Home
  • Opini
  • Belum Bahas P APBD 2018 dan RAPBD 2019, Pemprov Sumut Kembali Langgar Permendagri
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 26 Agustus 2018 21:37:00

Belum Bahas P APBD 2018 dan RAPBD 2019, Pemprov Sumut Kembali Langgar Permendagri

BAGIKAN:
Ist
Sutrisno Pangaribuan
Oleh: Sutrisno Pangaribuan, ST
Sekretaris Komisi D/ Anggota Badan Anggaran/ Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki kebiasaan melanggar Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tidak berubah. Tahapan pembahasan APBD Perubahan TA.2018 dan APBD TA.2019 seharusnya sudah dimulai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Pada Lampiran terkait Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. 
IV. Teknis Penyusunan APBD, pada poin 13 sebagai berikut:
Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2018, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. 

Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2018, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5. Dalam hal Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Dengan tahapan sebagai berikut:
Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah Paling lambat minggu I bulan Agustus.

Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan Paling lambat minggu II bulan Agustus. Proses ini dapat berlangsung selama 1 minggu.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan September. Proses tersebut ini dapat berlangsung selama 3 minggu.

Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Sedangkan untuk APBD TA.2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pada Lampiran terkait Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, padab bagian IV. Teknis Penyusunan APBD Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2018. 

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, paling lambat tanggal 30 Nopember 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah.

Dengan tahapan sebagai berikut:
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli.

Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu I bulan Agustus. Kedua proses ini dapat berlangsung selama 4 minggu.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipastikan Penjabat Gubernur Sumatera Utara bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak mampu mematuhi kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. 

Kondisi ini merupakan pengulangan hampir setiap tahun karena ketidakjelasan sanksi yang diberikan oleh pemerintah.

Kondisi ini sama sekali tidak berbeda, sekalipun Penjabat Gubernur Sumatera Utara saat ini merupakan Pejabat Eselon II di Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini seharusnya tidak akan terjadi, jika Penjabat Gubernur dapat memberi perintah yang tegas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sebelumnya juga merupakan Pejabat Eselon II di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 

Sebuah ironi, ketika Penjabat Gubernur dan Sekretaris daerah belum mampu mengonsolidasikan seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Proses penyusunan APBD Perubahan TA. 2018 dan APBD TA. 2019 sesungguhnya merupakan pengulangan setiap tahunnya. Sehingga tidak ada alasan rasional untuk menyatakan bahwa ini harus selalu berulang. Tindakan ini semakin menegaskan bahwa peran dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga stempel. Berulangkali Gubernur Sumatera Utara tidak mematuhi Permendagri, berulangkali juga DPRD tidak berdaya untuk menyatakan tidak. 

Tindakan ini merupakan pembangkangan kolektif yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Penjabat Gubernur, padahal Penjabat Gubernur memiliki kewewenangan penuh untuk melaksanakan tugas Gubernur sampai serah terima jabatan kepada Gubernur baru.

Oleh karena itu, kami memberi batas waktu 1 minggu kepada Penjabat Gubernur, untuk segera mengirimkan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan TA.2018 dan KUA dan PPAS TA.2019 kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat menjadwalkan pembahasan- pembahasan berbasis komisi, sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan tidak buru- buru.(*)
  BeritaTerkait
  • Pendapatan Daerah Provinsi Sumut Terealisasi 97,43%, Ini Kata Edy Rahmayadi

    8 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Realisasi belum mencapai 100%, Gubernur Sumut memberikan respon positif untuk Pendapatan Daerah Provinsi Sumut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Dari

  • Pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2019 Sumatera Utara Sudah Final

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Sidang Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2019 te

  • Effendi Simbolon Silaturahmi ke Kelompok Cipayung Plus Sumut

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Muara Sakti Simbolon bersilaturahmi dengan para pimpinan kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Kamis (31/8/2017).Effendi Simbolo

  • Semoga Bekerja dengan Baik, 1.500 Roda Dua untuk Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan bantuan 1.500 kendaraan roda dua untuk babinkamtibmas, babinsa, kepala desa/lurah plus tokoh masyarakat pada tahun angga

  • Wali Kota Terima Reses Anggota DPRD Sumut Dapil II

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Wali Kota Medan Drs HT  Dzulmi Eldin S  MSi diwakili Sekda Ir  H Syaiful Bahri Lubis menerima kunjungan reses anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb