• Home
  • News
  • Yasonna Laoly Pemerintah Belum Terima Surat Keberatan Pencekalan Novanto
KSP Makmur Mandiri
Senin, 17 April 2017 22:25:00

Yasonna Laoly Pemerintah Belum Terima Surat Keberatan Pencekalan Novanto

BAGIKAN:
detik.com
Jakarta (Pelita Batak) :
Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku belum menerima surat keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto dari parlemen. Pemerintah juga, menurutnya, tak bisa mencampuri urusan hukum yang tengah berjalan.
 
"Saya belum dapat. Nggak (ada komunikasi), belum. Ya, kita ikuti proses hukum saja," ungkap Yasonna di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4/2017).
 
Proses hukum yang dimaksud Yasonna adalah mengikuti prosedur yang berlaku. Jikapun surat nota keberatan dikirimkan DPR ke pihak eksekutif, menurutnya, pemerintah tak bisa ikut campur.
 
"Kita ikuti mekanisme saja, tidak bisa kita ini kan. Ya, mekanismenya kalau mau dicabut oleh yang berwenang. Kan namanya ketentuan hukum," jelasnya.
 
Soal pencekalan ini disebut Yasonna mengacu pada UU KPK dan keimigrasian. Pemerintah akan patuh terhadap perundang-undangan.
 
"Dua-duanya kan begitu jalannya, tapi mekanismenya begitu, ya kita laksanakan. Soal proses hukum seperti apa, lihatlah institusi hukum yang melihatnya," terang Yasonna.
 
"Belum ada, belum ada. Kan bukan ke saya. Urusan itu bukan urusan kita. Itu sudah mekanisme dari dulu. Apa polisi yang mengirim, apa jaksa yang mengirim," sambung dia.
 
Dirjen Imigrasi pun, ditegaskan Yasonna, tak bisa menolak permintaan pencekalan atas seseorang oleh pihak berwajib. Sebab, menurutnya, itu adalah perintah undang-undang.
 
"Ya, memang begitu, aturannya memang begitu. Nggak bisa dong (menolak), namanya aturan hukum," tegas Yasonna.
 
Sebelumnya diberitakan, DPR menunda pengiriman surat keberatan pencekalan atas Novanto. Meski demikian, alasan penundaan pengiriman surat kepada Presiden Joko Widodo belum jelas.
 
"Kayaknya (pengiriman surat keberatan pencekalan Novanto) ditunda. Saya tidak tahu, sejauh ini saya tidak tahu. Itu teknis," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/4). 
(detik.com|TAp)
  BeritaTerkait
  • Inilah Pokok-Pokok UU Pengampunan Pajak yang Disahkan Presiden

    4 tahun lalu

    Dalam UU itu ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana dia

  • Menkum HAM Tambah Kapasitas Lapas 3.100 Orang di Sumut

    4 tahun lalu

    Lubukpakam (Pelita Batak) : Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi meresmikan Bangunan Permasyarakatan, Balai Harta Peninggalan serta Rumah da

  • Baiq Nuril: Saya Sangat Bangga Punya Presiden Seperti Bapak Jokowi

    tahun lalu

    Bogor (Pelita Batak):Setelah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, pada Senin (29/7) lalu, Presiden Joko Widodo menerima pegawai tata usaha S

  • Ini Parpol yang Bisa Usung Calon KDH di Pilkada

    4 tahun lalu

    Dalam UU ini diatur antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Tak Boleh Suka-suka Lagi, Pemerintah Tetapkan Wajib Kerja Dokter Spesialis

    4 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Dokter Spesialis dengan pertimbangan dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, pemerintah memandang perlu d

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb