• Home
  • News
  • Wiranto dan Sri Mulyani Dapat Tugas Khusus dari Presiden
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 28 Juli 2016 13:38:00

Kabinet Kerja

Wiranto dan Sri Mulyani Dapat Tugas Khusus dari Presiden

BAGIKAN:
(Foto: Humas/Jay)
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana memberikan ucapan selamat kepada Wiranto yang baru dilantiknya sebagai Menko Polhukam, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Tampak menyaksikan Wapres Jusuf Kalla.

Jakarta (Pelita Batak)

Presiden Joko Widodo ternyata telah memberikan tugas khusus bagi para menteri yang baru saja masuk dalam barisan kabinet kerjanya. Seperti halnya untuk Menko Polhukam Wiranto yang menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Tugas khusus ini pun disampaikan presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). "Yang berkaitan dengan reformasi hukum, saya minta Menko Polhukam Pak Wiranto mulai bisa mempresentasikan, minggu depan, baik yang berkaitan dengan legislasi nasional maupun di daerah. Yang kedua yang berkaitan dengan aparat hukum kita, mereformasi di aparat hukum. Yang ketiga, yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya hukum kita, dan mungkin tambahan-tambahan yang lain," pinta Jokowi.

Juga meminta Menko Polhukam Wiranto agar segera merumuskan, agar secepatnya bisa dilakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan hukum, kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. "Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Pandjaitan mengenai ini, saya kira agar bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya. Saya kira timnya juga sudah ada," ujarnya.

Tugas Sri Mulyani Sukseskan Amnesty

Untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Jokowi mengingatkan yang berkaitan dengan pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Saya ingin memberikan peringatan saja, pada Dirjen Pajak, pada Menteri Keuangan, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada, ada yang datang orangnya enggak ada; ada yang datang, di KPP, ada yang datang orangnya ada tapi tidak bisa menjelaskan secara detil hal-hal yang ditanyakan. Ditelepon sulit masuk tapi saya kira ini saya masih bisa menyadari karena mungkin yang ingin bertanya lewat telepon banyak,” kata Presiden.

Presiden meminta agar yang dua di depan tadi (petugas di desk tidak ada, dan petugas di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tidak bisa menjelaskan) diperbaiki. “Saya minta nanti hari Kamis (28/7) besok, Kanwil-Kanwil, KPP, semua dihadirkan, saya akan bicara langsung. Ini harus berhasil. Tax amnesty harus berhasil,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program besar yang nantinya akan membawa ekonomi kita lebih baik, menjadi sebuah bola salju yang baik. "Momentumnya sekarang, tidak ada lagi momentum selanjutnya. Saya harapkan, sekali lagi, checking lapangannya, lebih diperkuat lagi ke Bu Menteri Keuangan,” tutur Jokowi.

Yang berkaitan dengan Poso dan sandera di Filipina, Presiden meminta para menteri terkait juga menindaklanjutinya. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba agar ditindaklanjuti dan diteruskan.

Yang terakhir yang berkaitan dengan pelayanan publik, Presiden berharap rumusan-rumusan baik yang terkait dengan sistem-sistem IT mulai dipersiapkan. Sehingga tahun depan, semuanya bisa terintegrasi dengan baik antar Kementerian/Lembaga, Daerah, dan Pusat. Sehingga e-government kita betul-betul bisa berjalan secara terintegrasi.

Sekarang ini, lanjut Presiden, untuk e-government kita ini berjalan sendiri-sendiri. Kementeriannya beli sendiri-sendiri sistemnya dan daerah beli sendiri-sendiri. “Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang perlu kita betulkan. Baik yang berkaitan dengan e-budgeting, e-audit, e-purchasing, dan e-, e- yang lain. Saya kira harus mulai kita persiapkan dengan baik,” ujarnya.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menko, dan para menteri Kabinet Kerja, termasuk para menteri yang baru saja dilantik sebagai bagian dari perombakan atau reshuffle kabinet. (TAp/Setkab)
 

  BeritaTerkait
  • Inilah Pokok-Pokok UU Pengampunan Pajak yang Disahkan Presiden

    4 tahun lalu

    Dalam UU itu ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana dia

  • Pertemuan Kapolri dengan Firman Jaya Daeli, Ini yang Dibahas

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bertemu dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di Pansus DPR-RI) yang membahas tentang komitmen dan konsistensi akan reformasi Polri, pemaknaan dan percepatan program Polri, pen

  • Ini Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Sejak 2017

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Menu

  • Pembumian Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta Penguatan NKRI dan UUD 1945

    3 tahun lalu

    Indonesia Raya selalu berdiri kuat dan semakin bergerak kokoh dari dahulu, kini, dan seterusnya karena memiliki ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, yang mengakui, melindungi, memfasilit

  • Bupati Dosmar Lantik Anggota Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Humbang Hasundutan

    3 tahun lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor melantik anggota unit pemberantasan pungutan liar untuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembentukan unit pemberantasan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb