• Home
  • News
  • Warga Setempat Tak Dilibatkan, Staf Ahli Presiden Nilai Pembentukan Badan Otorita Danau Toba Tidak Transparan
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 14 Desember 2016 05:59:00

Warga Setempat Tak Dilibatkan, Staf Ahli Presiden Nilai Pembentukan Badan Otorita Danau Toba Tidak Transparan

BAGIKAN:
Ist
Ilustrasi
Jakarta(Pelita Batak): Terbentuknya Badan Otorita Danau Toba (BODT) atau yang dikenal juga dengan nama Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) masih menyisakan polemik yang harus dijawab oleh pemerintah.
 
Soalnya, sejak awal, Pemerintahan Jokowi berjanji akan melibatkan masyarakat di Kawasan Danau Toba (KDT) secara langsung dalam proses pembangunan dan pembentukan Badan Otorita itu agar sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat di Kawasan itu.
 
Namun sayangnya, dari struktur personalia Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dilantik Menteri Pariwisata RI, 30 November 2016, tidak mencerminkan partisipasi dan ruang masyarakat Danau Toba untuk mengurusi Tanah Leluhurnya sendiri.
 
Bukan hanya Masyarakat Kawasan Danau Toba (KDT) yang tidak dipedulikan dan tidak tahu mengenai proses pembentukan Badan Otorita itu, ternyata Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI M Riza Damanik pun tidak tahu bagaimana proses pembentukan Badan Otorita tersebut.
 
"Kaitan dengan BODT, saya tidak mencampuri dalamnya mereka. Tentu ada dinamika sebagai lembaga yang baru. Kita belum pernah berdiskusi dengan beliau (Arie Prasetyo sebagai Direktur Utama BOPKPDT-Red). Kita tidak pernah terlibat atau dilibatkan. Saya lihat dari beberapa pertemuan, Arie sepertinya think thank atau dipercaya untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi kami tidak berniat bertemu dengan beliau," tutur Riza di Jakarta, sebagaimana dikutip dari rmol.co, Selasa 13 Desember 2016.
 
Dalam diskusi itu, pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 17 Oktober 1980 yang kini juga masih menjadi Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) itu menjelaskan, seharusnya keterlibatan riil Masyarakat Kawasan Danau Toba dalam mengurusi Badan Otorita itu harus dilaksanakan.
 
Selain sudah merupakan komitmen Presiden Jokowi, partisipasi langsung masyarakat adalah wujud dari kedaulatan masyarakat untuk mengelola Tanah Leluhurnya sendiri.
 
Riza Damanik menyampaikan, untuk pembangunan Kawasan Danau Toba, unsur-unsur utama masyarakat seperti elemen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Katolik yang dominan di sana harusnya ikut terlibat langsung.
 
"Rupanya mereka tidak dilibatkan juga ke sana. Dan ini berita tidak bagus. Secara gamblang, kita ingin menyampaikan lembaga (BPODT)-ini dibentuk tidak transparan dan tidak baik," ujar dia.
 
Selain itu, Damanik mengusulkan, kaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Danau Toba, keterlibatan dan partisipasi Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) pun sejak awal sudah melakukan hal-hal nyata.
 
"Karena YPDT sudah membuat studi, saya usul agar YPDT bisa mempresentasikan itu di Kantor KSP. Usulan saya adalah bahwa ada kritik adalah iya, itu tetap perlu disampaikan dengan tepat. Tetapi disaat lain adalah bisa menyampaikan secara imaginatif, dan imaginasinya itu apa? Karena kita akan ketemu kantor think thank-nya presiden. Sehingga kita bisa memberikan masukan juga," tandasnya.(R2/rmol.co)
  BeritaTerkait
  • Bernilai Rp. 4,04 Triliun, Pembangunan Kawasan Kaldera Resort Ditenggat Enam Bulan

    tahun lalu

    Sigampiton (Pelita Batak):Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) melakukan acara peletakan batu pertama (Groundbreaking) Pembangunan Toba Kaldera Resort dan Glamping Camp, di kawasan wisata The Ka

  • Pembangunan Danau Toba Tak Boleh Hilangkan Budaya Batak

    4 tahun lalu

    Geliat pembangunan di wilayah Danau Toba, Sumatera Utara, mulai terlihat sejak 2016. Kala itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 49/2016 tentang Badan Otorita Pengelola Danau Toba tertanggal 1 Juni

  • BOPKPDT Bersama H3 Sosialisasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Badan Pelaksana-Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) mengadakan sosialisasi program kerja kepada seratusan tokoh masyarakat di Hotel Mercure Meda

  • Mengapa Tragedi Sigapiton ?

    tahun lalu

    SETELAH kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana ke Kawasan Wisata DanauToba Juli lalu, ada tulisan di kompasiana.com berjudul: "Tragedi Sigapiton" yang disembunyikan dari Jokowi di Danau

  • Rencana Pembangunan Kawasan Danau Toba dan Peluang Masyarakat Adat Diseminarkan di Parapat

    4 tahun lalu

    Parapat (Pelita Batak): KSPPM, BAKUMSU, CAPPA dan Sajogyo Institute bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan seminar

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb