• Home
  • News
  • Wabup Taput Ikuti Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Peran OJK dan BPD di Sumatera Utara
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 30 Juni 2020 19:30:00

Wabup Taput Ikuti Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Peran OJK dan BPD di Sumatera Utara

BAGIKAN:
IST|Pelita Batak
Taput (Pelita Batak):
Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si yang diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD )di Sumatera Utara, yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait optimalisasi pendapatan daerah dan pencegahan korupsi dalam sektor Perbankan, pada Selasa (20/06/2020).

Rapat yang dipimpin oleh Maruli Tua Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah I, juga diikuti  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati yang didampingi Asisten Administrasi Umum Satya Dharma Nababan, Kepala BPKPAD James Simanjuntak dan Inspektur Manoras Taraja mengikuti rakor tersebut dari ruang kerjanya di Kantor Bupati Tapanuli Utara-Tarutung juga membahas terkait beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemkab Tapanuli Utara dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah seperti pembuatan Zona Nilai Tanah oleh BPN Taput dan Izin Galian C. 

"Izin Galian C yang  menjadi kewenangan Provinsi, dimana ada pengambilan galian C di daerah kita ini namun kontribusinya ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum ada, kami berharap agar ada perhatian Pemerintah Provinsi. Kita juga berharap agar PT. Bank Sumut segera mendirikan Capem di Kecamatan Pangaribuan agar penyetoran lebih cepat. Selain itu kita juga menyarankan penerbitan Izin Mendirikan Bantuan (IMB) melalui sistem OSS agar lebih disederhanakan lagi sehingga masyarakat lebih cepat untuk mengurus IMB sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah," ucap Wabup Taput pada sesi diskusi.

Menanggapi beberapa permasalahan tersebut, pihak KPK memberikan beberapa solusi dan berharap Pemerintah Kabupaten/Kota tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut sehingga Pendapatan Daerah lebih optimal. "Terkait pengurusan IMB melalui Online Single Submission (OSS) akan kita tindak lanjuti kepada Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait," ucap Maruli Tua.(*)
  BeritaTerkait
  • Walkot Padangsidimpuan Ikuti Rakor Dengan Wagubsu

    5 hari lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) :Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, KPK, OJK, Pemda se-Sumatera Utara

  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Labuhanbatu Mengalami Peningkatan

    4 minggu lalu

    Labuhanbatu (Pelita Batak):Pembangunan manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di labuhanbatu terus mengalami kemajuan. Hal ini di tandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Labuhanbatu sebes

  • Pembangunan Danau Toba Tak Boleh Hilangkan Budaya Batak

    3 tahun lalu

    Geliat pembangunan di wilayah Danau Toba, Sumatera Utara, mulai terlihat sejak 2016. Kala itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 49/2016 tentang Badan Otorita Pengelola Danau Toba tertanggal 1 Juni

  • Ribuan Masyarakat Hadiri Syukuran Tahun Baru 2018 di Bukit Inspirasi Doloksanggul

    3 tahun lalu

    Doloksanggul (Pelita Batak): Ribuan masyarakat dari berbagai elemen hadiri acara syukuran tahun baru 2018 yang dilaksanakan di Perkantoran Bupati Humbahas Bukit Inspirasi Doloksanggul, Jumat 12 Januar

  • Jokowi Minta Jaga dan Lindungi Danau Toba,  

    4 tahun lalu

    Presiden Joko Widodo beserta Ny Iriana didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi dan Ketua TP PKK

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb