• Home
  • News
  • Tolak Wilayahnya Diklaim Sebagai Hutan, Warga Desa Tanjung Bunga Samosir Lakukan Aksi
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 24 Juli 2018 10:18:00

Tolak Wilayahnya Diklaim Sebagai Hutan, Warga Desa Tanjung Bunga Samosir Lakukan Aksi

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Keterangan photo: Salah satu spanduk yang akan dibentangkan saat unjuk rasa besok, Selasa, 24 Juli 2018 ke kantor DPRD dan Bupati Samosir.
Samosir (Pelita Batak):
Warga Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir menolak pematokan tapal batas kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumut.Pematokan dilakukan awal tahun 2018 lalu, berpedoman dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara yang diklaim seluas 3.055.795 Ha.

Dari 70.708,39 Ha wilayah Kabupaten Samosir yang diklaim sebagai kawasan hutan, sepenuhnya wilayah Desa Tanjung Bunga termasuk di dalamnya. Menyikapi hal tersebut, sekitar seribuan masyarakat yang mengaku sebagai Perkumpulan Masyarakat Adat Desa Tanjung Bunga akan menggelar unjuk rasa ke Kantor DPRD Samosir dan Kantor Bupati Samosir pada Selasa, 24 Juli 2018.

Hal itu dikatakan salah satu perwakilan Perkumpulan Masyarakat Adat Desa Tanjung Bunga, Bachtiar Uji Simalango, Senin, 23 Juli 2018.

Menurutnya, SK 579 Tahun 2014 seharusnya didasari kegiatan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan hasilnya menjadi penetapan bersama patok kawasan hutan.

Tim ini adalah independen antara pemerintah Kabupaten Samosir dengan masyarakat, dan hasilnya inilah yang seharusnya dikatakan menjadi areal kehutanan. Dengan kata lain, penetapan kawasan hutan di luar register harus didasari kemufakatan dengan masyarakat terkait dengan hak dan tanah adat.

"Namun faktanya, di Kabupaten Samosir tidak demikian. Hak rakyat dan hak adat justru tidak dilindungi melalui pencaplokan sebagai kawasan hutan. Sehingga kami menilai tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan pencaplokan sepihak yang mengklaim tanah adat kami, Desa Tanjung Bunga masuk hutan milik negara," kata Bachtiar Uji Simalango.

Untuk itulah, lanjutnya, sehingga Perkumpulan Masyarakat Adat Desa Tanjung Bunga menyatakan sikap untuk menolak SK Menhut No. 579 tahun 2014 karena merupakan pencaplokan hak rakyat dan hak ulayat.

Berikut pernyataan sikap dan tuntutan Perkumpulan Masyarakat Adat Desa Tanjung Bunga yang disampaikan salah satu tokoh adat desa Tanjung Bunga, Mangapar Nadeak. Yakni, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD Samosir agar berdiri bersama rakyat untuk turut berjuang menyelamatkan hak-hak tanah adat Desa Tanjung Bunga.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Samosir agar sesegera mungkin meneguhkan Desa Tanjung Bunga sebagai tanah adat. Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Samosir bersama DPRD Samosir secepatnya mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar tanah adat kami yang dicaplok sebagai kawasan hutan melalui SK 579/2014 dilepaskan dari kawasan hutan secara utuh dan berkekuatan hukum tetap," kata Mangapar Nadeak.

Selain itu, mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Samosir segera membentuk tim penanganan penyelesaian klaim Kemenhut atas sebagian besar tanah masyarakat dan tanah adat sebagai kawasan hutan.

Tuntutan ini akan disampaikan secara tertulis dan akan disampaikan kepada Ketua DPRD Samosir dan Bupati Samosir saat unjuk rasa Perkumpulan Masyarakat Adat Desa Tanjung Bunga, besok, Selasa, 24 Juli 2018 yang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

"Karena gerakan ini demi kepentingan bersama, kami rencanakan unjuk rasa ini akan dihadiri seluruh masyarakat Desa Tanjung Bunga yang ada di Bona Pasogit," jelas Bachtiar Uji Simalango.

Sebelumnya, Masyarakat Desa Tanjung Bunga mengetahui wilayahnya diklaim sebagai kawasan hutan pada awal tahun 2018 lalu saat pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mematok tapal batas kawasan hutan di sejumlah titik di Desa Tanjung Bunga. Juga melalui sosialisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang digelar Pemerintah Desa Tanjung Bunga pada Minggu, 8 April 2018 lalu yang berujung penolakan dari masyarakat.

"Atas dasar apa Kementerian Kehutanan mengklaim Desa Tanjung Bunga sebagai kawasan hutan?. Desa Tanjung Bunga merupakan tanah adat yang sudah sejak dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, dihuni oleh nenek moyang kami. Kenapa sekarang malah dikatakan kawasan hutan?," kata Mangapar Nadeak kala itu.

Pada rapat itu, mayoritas masyarakat Desa Tanjung Bunga menolak TORA. Dengan kata lain, masyarakat menolak harus meminta atau membuat permohonan ke pemerintah melalui TORA agar tanahnya dilepas dari kawasan hutan.

"Desa Tanjung Bunga bukan hutan lindung. Oppung kami sudah mendiami tanah Tanjung Bunga sebelum Indonesia Merdeka. Masa sekarang kami harus memohon kepada pemerintah atas tanah yang sudah kami tempati ratusan tahun lalu. Kami ini marga Batak bukan marga satwa," tegas Mangapar Nadeak. (SBS).
  BeritaTerkait
  • Menelusuri Liku-liku Jalan di Bonapasogit dan Merajut Semangat Leluhur

    3 tahun lalu

    Pulang ke kampung saya, Sigolang di lereng pebukitan Bukit Barisan di deretan Tapanuli Selatan sangat berkesan. Keberangkatan kali ini, diawali dihari Kamis, tanggal 27 April 2017 dengan bangun san

  • Jokowi Minta Jaga dan Lindungi Danau Toba,  

    4 tahun lalu

    Presiden Joko Widodo beserta Ny Iriana didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi dan Ketua TP PKK

  • Hasil Gandum & Anggur Makmurkan Bangso Batak Seperti Dinikmati Bangso Yahudi, Eropa dan Amerika

    5 bulan lalu

    Oleh: Maruba SihalohoSelama di rumah sudah lebih dari sebulan karena wabah Covid19 yang kutonton adalah NHK TV dan YouTube mengenai kesempurnaan karya budaya tani, jenis dan rasa makanan  dan min

  • Pahitnya Kehidupan Antarkan DL Sitorus 'Rebut' Kesempatan Hidup

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Ternyata kisah hidup yang pahit semasa kecil yang menempah DL Sitorus atau pemilik nama lengkap Darianus Lungguk memaksanya untuk merebut kehidupan yang sukses itu baginya. Bukan

  • Saksi Tergugat Akui Permasalahan Lahan belum Clear and Clean, Didalam Dokumen Desa Sigapiton Masuk Objek HP BPODT

    8 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Suasana sidang gugatan atas dua bidang sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 279 hektar atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba oleh masyarakat Sigapiton dari Keturun

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb