• Home
  • News
  • Tingkatkan Layanan Publik, OJK Gandeng Ombudsman Republik Indonesia
KSP Makmur Mandiri
Senin, 30 Januari 2017 11:11:00

Tingkatkan Layanan Publik, OJK Gandeng Ombudsman Republik Indonesia

BAGIKAN:
Ist
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad
Jakarta(Pelita Batak): Otoritas Jasa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyepakati nota kesepahaman tentang koordinasi antara kedua belah pihak khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
 
"Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, edukasi dan sosialisasi, pertukaran informasi serta bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi kedua lembaga," kata  Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Jakarta, Senin 30 Januari 2017.
 
Muliaman mengatakan, nota kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka memperlancar tugas, fungsi, dan wewenang kedua belah pihak.
 
 "Terutama yang berkaitan dengan upaya menciptakan pelayanan publik yang baik dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat," ujarnya.
 
Menurutnya, fungsi dan tugas Ombudsman Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, perlu lebih disinergikan untuk menjamin bahwa masyarakat atau konsumen keuangan mendapatkan pelayanan yang baik oleh OJK sebagai regulator industri jasa keuangan.
 
"OJK sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelayanan publik terus melakukan berbagai kebijakan untuk menjadi otoritas yang melayani, bersih dan kredibel, serta menjawab harapan masyarakat luas," katanya.
 
Dikatakan, sejak tahun 2013 sampai dengan 20 Januari 2017, Layanan Konsumen OJK telah menerima layanan sebanyak 76.850, dengan rincian layanan pertanyaan 52.992, layanan informasi 20.002 dan pengaduan 3.856.
 
Pihaknya juga mengatakan, OJK terus meningkatkan tata kelola (governance) secara berkesinambungan antara lain di bidang pengendalian internal melalui penerapan konsep combined assurance.
 
"OJK telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk proses internal audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan Whistle Blowing System," ujarnya.(R2)
 
  BeritaTerkait
  • Wali Kota Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) :Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Menurut UU 25/2009 dari lembaga negara pengawas publik, Ombudsman Republik Indonesia di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Ba

  • Ombudsman Republik Indonesia Beri Petingkat Ini Untuk Sumut

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak):Upaya Pemeritah Provinsi Sumatera Utara yang terus menerus meningkatkan pelayanan publik mendapat apresiasi dari lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Ind

  • Seluruh OPD Pemko Medan Diminta Percepat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2020

    8 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Guna menindak lanjuti percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2020, Pemko Medan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pen

  • Warga Antusias Urus Administrasi Kependudukan Di Stand Disdukcapil

    12 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pekan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut berlangsung meriah di Open Stage Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (23/10). Sebanyak

  • Ombudsman Perwakilan Sumut Minta Pemko Medan Berinovasi Layani Warga

    9 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si  diwakili Asisten Umum Setda Kota Medan Renward Parapat menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb