• Home
  • News
  • Tidak Pro Rakyat, Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata Minta Pemerintah Pikir Ulang Tentang Pajak Sekolah dan Sembako
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 12 Juni 2021 15:43:00

Tidak Pro Rakyat, Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata Minta Pemerintah Pikir Ulang Tentang Pajak Sekolah dan Sembako

BAGIKAN:
Ist|pelitabatak
Pdt Willem TP Simarmata, Anggota DPD RI

Medan (Pelita Batak):

Anggota DPD RI Pdt Willem TP Simarmata menilai rencana pemerintah untuk mengadakan Pajak Pertambahan Nilai atas Sekolah dan produk pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sejenisnya tidak pro rakyat. Terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat ini yang sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.

“Kebijakan ini kurang pro rakyat, tidak berpihak kepada mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Justru, dugaan kita, akan semakin memperkeruh situasi jika sampai pajak atas sekolah dan bahan pokok ini diberlakukan,” ujar Senator asal Sumut itu kepada wartawan, Sabtu (12/6/2021), menanggapi rencana Pemerintah akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% atau jasa pendidikan lainnya. Pemerintah berencana menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP) pada pasal 4a draf perubahan UU No 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal yang sama, disebutkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak di hapus dalam RUU KUP sebagai barang, akan dikenakan PPN. Dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud, yakni beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian. Justru dalam draf RUU KUP ayat (1) tarf PPN dapat dubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Padahal pengaturan tentang sembako yang merupakan barang sangat dibutuhkan masyarakat sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Atas dasar itu, Ephorus (emeritus) HKBP ini sangat berharap agar pemerintah memikirkan ulang pelaksanaan rencana kebijakan tersebut. Bahkan, menurutnya kondisi perekonomian masyarakat sedang sangat terpuruk saat ini. “Bangsa ini tidak akan kuat tanpa dukungan segenap lapisan masyarakat. Bukan mau mengatakan bahwa pajak tidak perlu, sangat perlu dan penting. Tetapi untuk sektor pendidikan, pertanian, perikanan maupun peternakan belum waktunya. Kondisi perekonomian saat ini harus menjadi perhatian,” ujar Anggota Komite III DPD RI itu.

Bahkan, Pdt Willem sependapat bahwa seluruh warga Negara wajib membayar pajak. Sebagai bukti kepatuhan kepada Negara dan pemerintahnya. Namun, saat ini seluruh lapisan masyarakat terdampak akan pandemi yang melanda ini.

Berbagai tanggapan telah diolontarkan di media termasuk Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, yang tidak membantah mengenai kemungkinan pemungutan PPN sembako. Dia menyebutkan pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak. Adanya ruang yang dibuka dalam draf RUU tersebut akan menjadi kendala di masa mendatang dengan adanya celah untuk memberlakukan PPN untuk kebutuhan pokok dan jasa pendidikan tersebut.

“Kita minta dengan sangat, agar pemerintah memikirkan ulang untuk menerapkan peraturan dan kebijakan tersebut,” katanya. (TAp)

  BeritaTerkait
  • Gubernur Minta Penerapan Gerbangswara

    5 tahun lalu

    Gunungsitoli (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi meresmikan gedung kantor Walikota Gunungsitoli Di Jl. Pancasila No.14 Desa Mudik, Kota Gunungsitoli. Sabtu (26/11/2016),

  • Peran Politik Warga dan Pelayan HKBP Tinjauan Perspektif Alkitabiah (1)

    2 tahun lalu

    Oleh Pdt Dr. Robinson Butarbutar, Ketua Rapat Pendeta HKBPI. PengantarSebagai Gereja Protestan yang berakar pada ajaran reformator Martin Luther dan para reformator lainnya maupun dari para penge

  • 2020, Gubsu Harus Lebih Fokus Pada Pembangunan Yang Pro Rakyat

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut)  meminta Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi  harus lebih fokus dalam  pembangunan Sumut yang pro rakyat pada tahun ang

  • KedaiKOPI: 68% Generasi Z Puas Pada Jokowi‎

    4 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan survei yang menyasar pada generasi Z dengan usia maksimal 22 tahun. Hasilnya generasi m

  • Gubsu Ingatkan Dirut Inalum Soal Penyelesaian Pajak APU

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubenur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi berharap sengketa terkait pajak Air Permukaan Umum (APU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dapat segera

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb