• Home
  • News
  • Terjadi OTT di Dinas Kebersihan, Pemkab Jepara Belajar ke Pemko Medan
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 22 November 2016 10:35:00

Terjadi OTT di Dinas Kebersihan, Pemkab Jepara Belajar ke Pemko Medan

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Ketua DPRD Kabupaten Jepara saat menerima cenderamata berupa ulos dari Staf Ahli Wali Kota Medan

Medan (Pelita Batak) :
Meski baru saja Pemerintah Kota Medan dihebohkan dengan terjadinya penangkapan terhadap sejumlah pegawai di Dinas Kebersihan yang diduga melakukan Pungutan liar, Pemerintah Kabupaten Jepara justeru ingin belajar dan berbagi informasi terkait ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, zona integritas dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) baik dalam tataran regulasi maupun implementasinya.

Seperti dikatakan pimpinan rombongan Pemkab Jepara, Drs. Junarso yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jepara dalam kunjungan kerjanya bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, beberapa pejabat eksekutif seperti Staf Ahli, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Inspektorat Kabupaten Jepara ke Pemerintah Kota Medan, Senin (21/11/2016). Pihaknya ingin bertukar informasi terkait penerapan kebijakan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK tersebut.

Hal itu disampaikan saat diterima Staff Ahli Wali Kota Medan Bidang Pemerintahan, Ristanto, SH, SPN didampingi oleh Kepala Inspektorat Kota Medan, Farid Wajedi di Ruang Rapat I Kantor Walikota Medan.

Mengawali sambutannya, Ristanto mengapresiasi Kabupaten Jepara karena telah menjadikan Kota Medan sebagai tujuan kunjungan kerja. "Kunjungan kerja ini kiranya dapat semakin mempererat tali silaturahmi antara Kota Medan dengan Kabupaten Jepara, serta saling bertukar informasi terkait tata kelola pemerintahan daerah yang baik," ungkap Ristanto.

Menanggapi tujuan kedatangan rombongan, Kepala Inspektorat Kota Medan menjelaskan bahwa terkait zona integritas, berdasarkan arahan dan bimbingan dari KPK dan BPK RI sejak beberapa tahun lalu, Kota Medan telah menerapkan zona intergritas diantaranya melalui penandatanganan pakta integritas kepada seluruh aparatur Pemko Medan, penegakan kode etik pegawai, pembuatan SOP, menyediakan layanan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penilaian integritas oleh KPK yang bekerjasama dengan BPS.

"Terkait ketentuan KPK tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pemko Medan telah menerbitkan Perwal Kota Medan No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Medan dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Medan (UPG) Kota Medan, melakukan sosialisasi aturan gratifikasi melalui surat edaran Walikota Medan, serta melakukan pemetaan zona rawan gratifikasi," lanjut Farid Wajedi.

Demikian juga dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Saber Pungli, Pemko Medan telah membentuk tim Saber Pungli Kota Medan, serta mewajibkan kepada seluruh SKPD di Kota Medan untuk segera membentuk tim Saber Pungli di setiap SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemko Medan.

Pimpinan rombongan mengucapkan terima kasih atas kesempatan baik untuk bertukar informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik. "Kami merasa senang bisa belajar dari tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemko Medan, tentunya kami harus bermimpi bahwa Jepara bisa seperti Kota Medan kedepannya," ujar Junarso. (TAp)

  BeritaTerkait
  • Wujudkan Kebersihan di Medan DKP Siapkan Masterplan Tata Kelola Sampah

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan (DKP) sampai kini masih mempersiapkan masterplan terkait tata kelola sampah di Kota Medan. Dengan masterplan ini nantinya, pengelolaan s

  • Pemko Medan Bersama Masyarakat TNI dan Polri Gelorakan Gotong Royong

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Masyarakat bersama aparat TNI dan Polri menggelar gotong royong massal di Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (12/11/2016). Selain pengorekan parit tersumbat sebagai pemicu terjadinya banjir maupun

  • DPRD Gunung Kidul Belajar Penyelenggaraan Barang Melalui ULP

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia, Tungga SH menerima kunjungan kerja (kunker) rombongan Komisi C DPRD Kab

  • DPD PIKI Sumut Minta Gubernur Evaluasi Penempatan Pejabat SKPD

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Pasca terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polda Sumut terhadap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben), sejumlah elemen menyampaikan ma

  • Komisi A DPRD Pemkab Grobogan Belajar Pelayanan Publik ke Medan

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Rombongan DPRD Komisi A Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berkunjung ke Pemko Medan, Kamis (9/8) untuk mempelajari sekaligus berkonsultasi soal pelayanan publik pada OPD yang melak

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb