• Home
  • News
  • Tender Proyek Balige By Pass Senilai Rp 30 Miliar Dituding Sarat Rekayasa PDL
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 12 April 2017 11:44:00

Tender Proyek Balige By Pass Senilai Rp 30 Miliar Dituding Sarat Rekayasa PDL

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak

Medan (Pelita Batak) :
Proyek pembangunan Balige By Pass di Kabupaten Tobasa berbiaya Rp 30 miliar dengan panjang 10,1 Km dituding sarat kolusi yang dikait-kaitkan dengan oknum-oknum petinggi di jajaran Pemkab Tobasa dan pejabat tertentu di Kementerian PU-PR serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Medan.

Indikasi yang mengarah adanya permainan atau kolusi itu, menurut penelusuran sejumlah rekanan peserta lelang, baik rekanan asal Medan maupun kawasan Tobasa sendiri, adalah tindakan semacam rekayasa Persyaratan Dokumen Lelang (PDL) yang menyimpang dari ketentuan (item-item) semula, misalnya persyaratan agar rekanan memiliki tenaga ahli geodesi (pemetaan topografi tanah) dan harus memiliki alat concrete pump yang secara teknis dinilai tidak relevan dalam pelaksanaan proyek jalan Balige By Pass tersebut.

"Proses semula, persyaratan untuk pekerjaan jalan raya Balige By Pass ini tampak wajar, sesuai tipe proyek yang sifatnya membuka jalan baru sesuai tahapan teknisnya. Tapi belakangan, persyaratan ini diubah dan ditambahi secara sepihak dengan alasan addendum. Hal ini dianggap sebagai trik untuk mengarahkan proyek ini agar dimenangkan rekanan tertentu, yang santer disebut-sebut sudah lama digadang-gadang dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan rekanan atau penyedia jasa," ujar Batara Batubara Sekretaris Himpunan Perusahaan Kontruksi Indonesia (Hipsindo) kepada wartawan, Selasa (11/4/2017).

Di hadapan sejumlah rekanan, baik selaku peserta dan non peserta lelang proyek Balige By Pass, dia menunjukkan tabel persyaratan kelengkapan alat untuk proyek pekerjaan jalan raya Balige By Pass, yang meliputi 22 item yaitu: bulldozer, compressor, concrete mixer, dump truck 3-5 ton, dump truck 10 ton, excavator, flat bed truck, generator set, motor grader, wheel loader, three wheel roller, tandem roller, tire roller, concrete vibrator, water pump, water tanker, pedestrian roller, tamper, jack hammer, concrete pump dan tronton.

Sedangkan persyaratan tenaga ahli yang dibutuhkan, adalah tiga kategori ahli teknik sipil untuk pekerjaan general superintendent, manajer kendali mutu dan petugas K3 dengan keahlian atau profesi ahli teknik jalan tingkat madya atau sertifikat K3.

Proyek pekerjaan atau pembukaan jalan raya baru Balige By Pass itu meliputi lokasi mulai dari Desa Lumban Gaol, Baru Ara, Huta Bulu Mejan, Hutagaol Peatalun, Lumban Gorat, Parsuratan, Paindoan, Sianipar Sihail-hail, Sitangkar Nihuta, hingga Desa Hinalang Nababan, Silalahi Pagar Batu dan Longat.

"Profil pekerjaan seperti ini sebenarnya tidak harus menggunakan concrete pump, sehingga kesannya akan dimenangkan rekanan yang punya alat itu karena alat itu memang terbatas atau hanya dimiliki rekanan tertentu. Lalu, persyaratan tenaga ahli geodesi itu sama sekali tidak tertera tetapi kemudian sekarang dipaksakan harus ada. Ini benar-benar rekayasa, seolah poyek ini tanpa perencanaan yang matang, padahal statusnya proyek strategis nasional dengan dana APBN murni," ujar Batara dan dibenarkan sejumlah rekanan lainnya.

Bahkan, menurut Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, yang sejak awal memantau setiap proses dari proyek Pembangunan Jalan Balige By Pass ini, kemunculan syarat-syarat yang tidak relevan dalam dokumen lelang seringkali menjadi senjata untuk mengunci agar proyek itu jatuh ke tangan perusahaan tertentu yang memang sudah dikondisikan sejak awal.

Namun, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-II Medan tidak banyak berkomentar ketika dikonfirmasi SIB.

"Waduh, saya sedang rapat dan sibuk dengan kegiatan kunjungan menteri. Sebentar lagi saya langsung berangkat ke Jakarta mengikuti rapat-rapat. Tanya ke pihak Pokja saja ya. Sudah ada bagian khusus yang menangani proses lelang (proyek jalan Balige By Pass) itu," ujar Paul Ames Halomoan Siahaan, kepala BBPJN-II Medan, kepada SIB melalui telepon selulernya, Rabu (5/4).

Demikian juga dengan Kepala Satker Wilayah I, Rikwanto Marbun yang tidak bisa dihubungi hingga sepekan ini karena telepon selulernya tidak aktif terus, hingga Kamis jelang petang (Kamis 6/4) kemarin. Sementara Sekretaris Pokja Pembangunan Jalan Balige By Pass Ferry Napitupulu ST, ketika dihubungi SIB Rabu petang kemarin menyatakan pihaknya akan mengatur jadwal untuk memberikan penjelasan tentang proses pelaksanaan proyek Balige By Pass tersebut.

"Semua sedang diproses sesuai adendum. Kalau soal ahli geodesi, itu memang dibutuhkan karena butuh tahap pemetaan lokasi jalan tersebut. Semua proses sesuai mekanisme dan kebutuhan kok," katanya kepada SIB.

Sebelumnya, ketika meninjau lokasi proyek setelah melakukan aanwizyng, Ferry Napitupulu juga menanggapi keberatan sejumlah rekanan perusahaan atas persyaratan peralatan concrete pump pada proyek itu Dia menegaskan agar para rekanan mengajukan keberatannya melalui website Panitia Lelang, karena prosesnya bisa dilakukan addendum dokumen lelang.

Dilaksanakan kementerian PU-PR

Sementara itu, terkait tudingan sarat kolusi yang dikaitkan-kaitkan dengan oknum-oknum petinggi di jajaran Pemkab Tobasa tentang pembangunan Balige By Pass, Pemkab Toba Samosir melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Bresman Simangunsong, tidak terlalu jauh mengomentari hal tersebut, karena proses tender pembangunan Jalan Balige By Pass dilaksanakan Kementerian PU-PR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Medan.

"Proses tendernya di Kementerian PU-PR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Mana mungkin kita bisa campuri ataupun intervensi pelaksanaan tendernya. Bagaimana mungkin tingkat kementerian kita atur, sedangkan untuk proyek kabupaten dengan sistem tender saja belum tentu bisa kita arahkan," kata Bresman.

Pemkab Toba Samosir dalam pembangunan Jalan Balige By Pass tersebut, kata Bresman berperan sebatas pelepasan ataupun pembayaran ganti rugi. Sedangkan tahap pertama pelepasan lahan ini, pembayarannya dilakukan Pemkab Toba Samosir.

Setelah itu, katanya, pembebasan lahan tahap lanjutan, akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian PU-PR. "Tahap pertama pembebasan oleh Pemkab Toba Samosir dan pengerjaannya dilakukan kementerian. Jadi dalam hal ini Pemkab hanya sebatas pembebasan lahan tahap  pertama saja," katanya. (SIB|TAp)

  BeritaTerkait
  • Proyek Lift RS Haji Medan Mestinya Dapat Pengawasan Tim Saber Pungli

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Direktur Komunitas Indonesia Bersih (KIB) Indra Sanjaya meminta Tim Saber Pungli untuk mengawasi proses tender pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Haji Medan, khususnya penga

  • Konsorsium Pertamina, Marubeni, dan Sojitz Tandatangani PPA Jawa 1 dengan PLN

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Konsorsium PT Pertamina (Persero), Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation bersinergi dengan PT PLN (Persero) untuk kesuksesan program 35.000 MW melalui pembangunan

  • Pengadaan KWH Elektronik di PLN Diduga Sarat Korupsi

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane menyayangkan sikap PLN yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi pada proyek pengadaan KWH meter elektro

  • Andi Narogong Pengusaha E-KTP Dilarang Terlibat Tender di Polri

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelitabatak): Pemenang tender KTP elektronik Andi Narogong dilarang terlibat disemua tender proyek yang dilakukan Mabes Polri, termasuk pengadaan Mambis, yakni teknologi pengungkapan identi

  • Korupsi Patung Yesus Rp6,2 Miliar, Terdakwa Divonis 1,3 Tahun

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Dua terdakwa yakni Murni Alan Sinaga, dan Sondang M Pane, divonis masing-masing 1,3 tahun, di Pengadilan Tipikor Medan, kasus korupsi pembuatan patung Yesus senilai Rp 6,2 miliar

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb