• Home
  • News
  • Temuan BPK: Rekanan Tak Kembalikan Kerugian Negara, Pemko Padangsidimpuan Tak Raih WTP
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 22 Juni 2019 09:27:00

Temuan BPK: Rekanan Tak Kembalikan Kerugian Negara, Pemko Padangsidimpuan Tak Raih WTP

BAGIKAN:
Saut Togi Ritonga |Pelitabatak
Ketua Pansus DPRD Marataman Siregar Ketika Menyerahkan Hasil Pembahasan LHP LPJ Pemko Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018 kepada Walikota Irsan Effendi Nasution

Padangsidimpuan (Pelita Batak) :

Adanya sejumah rekanan yang bermasalah dan belum melakukan pengembalian temuan BPK RI tahun anggaran 2018 dinilai menjadi penyebab gagalnya Pemko Padangsidimpuan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus atas Pembahasan  LHP BPK RI terhadap Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018, di gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, Jumat  21 Juni 2019.

Rapat paripurna dewan itu dipimpin Ketua DPRD Taty Ariyani Tambunan dan dihadiri Walikota Irsan Efendi Nasution bersama Wakil Walikota Arwin Siregar beserta sejumlah pimpinan OPD se jajaran Pemko Padangsidimpuan.

Ketua Pansus DPRD Marataman Siregar menyampaikan hasil pembahasan pansus terhadap LHP BPK RI atas LPJ APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018 yang terkhusus menyoroti masih adanya rekanan yang belum melakukan pengembalian atas temuan BPK RI hal ini dinilai merugikan terhadap perolehan opini BPK maupun terhadap keuangan daerah.

Usai rapat paripurna, Walikota Padangsidimpuan Irsan Effendi Nasution ketika dikonfirmasi wartawan terkesan enggan membeberkan  sejumlah rekanan yang bermasalah itu. Utara.

"Tidak ingat saya semua jumlahnya, by name by angka itu yang menjadi temuan BPK RI, sehingga kita gagal mencapai WTP. Seharusnya kita mendapatkan predikat tersebut, akibat tidak ada niat baik rekanan untuk memulangkan hasil temuan maka kita hanya mendapatkan WDP," ujarnya.

Walau terkesan enggan membeberkan sejumlah rekanan yang belum melakukan pengembalian itu, namun Irsan mengatakan Pemkot Padangsidimpuan akan segera memblack list rekanan yang bermasalah tersebut jika tidak ada upaya pengembalian temuan tersebut.

"Kita juga tidak sungkan untuk memblack list rekanan jika bandel dan melanggar aturan," katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Padangsidimpuan Marataman Siregar mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap rekanan yang bermasalah dan belum mengembalikan uang kepada pemerintah daerah atas temuan BPK RI.

Dikatakannya, sedikit nya ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Padangsidimpuan yang dinilai bermasalah dengan rekanan, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial.

"Memang ada yang sudah membayar, kemudian belum membayar, dan ada yang mencicil, itu berdasarkan keterangan dari masing-masing OPD berdasarkan temuan BPK RI tersebut.

Jika tidak ada niat baik rekanan dalam mengembalikan uang rakyat yang mencapai miliaran rupiah, maka alternatifnya akan ditempuh jalur hukum," pungkasnya. (Saut Togi Ritonga)

  BeritaTerkait
  • Disangkakan Korupsi Proyek Traffic Light, Kadishub Kota Padangsidimpuan Ditahan

    2 tahun lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) : Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemko Padangsidimpuan berinisial IH bersama mantan Kadishub, ABL ditahan Satreskrim Polresta Sidimpuan atas dugaan korupsi pengada

  • Polisi Bidik Rekanan Kasus Dugaan Korupsi Traffic light Padangsidimpuan

    2 tahun lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) : Penyidik kepolisian berencana menahan oknum kontraktor berinisial BL atas pengerjaan proyek traffic light di Jalan Merdeka, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padan

  • Pemko Padangsidimpuan Apresiasi Kejari Berhasil Kembalikan Kerugian Keuangan Negara

    3 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) :Pemerintah Kota Padangsidimpuan memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan yang berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara melalui pengembalian a

  • Penetapan Tersangka Kasus Patung Yesus di Tapanuli Utara Dinilai Terlalu Dini

    4 tahun lalu

    Taput(Pelita Batak):Penetapan tersangka oleh Polres Tapanuli Utara terhadap MS (rekanan) pembangunan Patung Yesus dan SP (PPK Dinas Cipta Karya) dinilai terlalu dini. Pasalnya Polres Taput belum me

  • Pemko Padangsidimpuan Terima LHP LKPD Tahun 2019

    6 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) :Pemerintah Kota Padangsidimpuan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Rep

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb