• Home
  • News
  • Tempel Surat Edaran di Rumah Warga, Pomparan Oppu Ondol Butar Butar Kecewa Sikap BPODT
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 13 Juni 2019 11:59:00

Tempel Surat Edaran di Rumah Warga, Pomparan Oppu Ondol Butar Butar Kecewa Sikap BPODT

BAGIKAN:
ist|pelitabatak
Sigapiton (Pelita Batak):
Masyarakat Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) resah dengan tindakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Bahkan, pihaknya menilai tindakan kali ini sangat tidak menghargai ketenteraman warga sekitar.

Pasalnya tindakan pihak BPODT yang dianggap mengklaim sepihak tanah tempat tinggal warga sebagai miliknya dengan dalih mengantongi sertifikat HPL (Hak penggunan Lahan). Anehnya, BPODT dalam isi surat yang tertanggal 10 Juni 2019 tesebut ditanda tangani langsung Arie Prasetyo selaku Dirut. Tindakan ini dinilai warga sebagai upaya meneror warga untuk membongkar rumah tempat tinggal yang berada disekitar zona HPL dimaksud.

Informasinya, surat edaran tertempel di rumah warga tanpa sepengetahuan warga. Seolah warga dituding sebagai penghuni ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Mangatas Togi Butarbutar selaku perwakilan masyarakat Dusun Sileang-leang (Keturunan Oppu Ondol Butarbutar) kepada wartawan melalui Whatsapp nya, Kamis (13/6/2019). Menurutnya penerbitan sertifikat HPL (Hak Pengelolaan) BPODT seluas 279 ha yang mencaplok tanah adat Marga Butarbutar Sigapiton seluas 120 hektar dipaksakan dan terindikasi ilegal.



Sementara persoalan tuntutan status tanah milik masyarakat belum dituntaskan dengan Clean and Clear malah sertifikat tanah atas nama BPODT sudah terbit.

Ironisnya salah satu Direktur BPODT juga beraninya melarang pihak PLN untuk pemasangan listrik ke rumah-rumah masyarakat yang ada di Dusun Sileangleang tanpa persetujuan pihaknya.

"Kami Masyarakat selaku pemilik tanah dituding sebagai penghuni liar atau ilegal. Luar biasa petinggi BPODT ini?! Kami miris dan sedih lihat fakta dan kenyataan pahit ini. Kebijakan pemerintah pusat ini jelas-jelas telah mencoreng dan mencederai program pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kita agung-agungkan pro rakyat!!" ujarnya via.

Sementara itu Ketua DPD Sumut Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Pamostang Hutagalung mengatakan agar BPODT jangan sesuka hati mengklaim tanah tersebut miliknya karena masih sengketa. Dan terkait surat edaran yang ditempeli di rumah warga sangat tidak manusiawi karena rumah itu adalah hak warga kenapa tidak langsung ke personnya.

"Jadi BPODT janganlah menyakiti hati masyarakat dan terkait sertifikat BPODT kita akan melakukan langkah hukum ke Tata Usaha Negara (TUN)," ujarnya.

Sementara itu Direktur Pemasaran BOTD Basar Simanjuntak saat dihubungi mempersilahkan GMPK menempuh jalur hukum, "Karena ini negara hukum, akan sangat baik kalau lewat hukum. Kehadiran BPODT adalah dalam rangka pelayanan umum. Sama seperti membangun jalan tol, maka program prioritas pemerintah ini akan jalan terus, baik ada sengketa atau tidak," ujarnya lewat pesan tertulis Whatsapp.

Dan terkait sertifikat yang dimiliki BOTD Basar mengatakan bahwa BPOTD diberikan tanah oleh pemerintah, "Lae, harus paham urutannya. BPODT diberikan tanah oleh Pemerintah/KLHK dalam bentuk sertifikat HPL itu. Artinya itu tanah pemerintah," ujar Basar. (tim)

  BeritaTerkait
  • Saksi Tergugat Akui Permasalahan Lahan belum Clear and Clean, Didalam Dokumen Desa Sigapiton Masuk Objek HP BPODT

    6 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Suasana sidang gugatan atas dua bidang sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 279 hektar atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba oleh masyarakat Sigapiton dari Keturun

  • Ratusan Masyarakat Sigapiton Aksi Tuntut Tanah Adat Dibebaskan

    10 bulan lalu

    Balige (Pelita Batak): Ratusan Massa yang menamakan diri keturunan Adat Turunan Bius Raja Naopat gelar aksi demo di Kantor Bupati Toba Samosir, Kamis (26/9).Kehadiran masyarakat Desa Sigapiton di

  • Daompung Nahinan

    4 tahun lalu

    Tardok do jolma nahinan Daompung nahinan. Jolma nahinan ima sundut na mengalami zaman Boladda, Nippon, Sukarno sahat tu masa ni Suharto. Tukkang do Oppung doli. Hira sude do na berbahan hau boi dit

  • Russel Butarbutar, SH, ST, MH, MM : Penerbitan Sertifikat HPL BPODT Abaikan Prosedur dan Salah Objek

    6 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pasca dilaksanakannya pemeriksaan lapangan terkait sengketa lahan di zona pariwisata Kaldera Danau Toba antara masyarakat dari Keturunan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton selaku pen

  • Sertipikat HPL BPODT Digugat Warga Ke PTUN Medan

    9 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Dua bidang lahan berstatus hak pengelolaan (HPL) zona Pariwisata Sibisa atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb