• Home
  • News
  • Sikapi Soal Status Lahan RSU Tarutung, HKBP Minta Pemkab Taput Patuhi Kesepakatan Bersama Dengan Kejaksaan Negeri Taput
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 23 Februari 2020 09:18:00

Sikapi Soal Status Lahan RSU Tarutung, HKBP Minta Pemkab Taput Patuhi Kesepakatan Bersama Dengan Kejaksaan Negeri Taput

BAGIKAN:
ist
Rumah Sakit Tarutung
Tarutung (Pelita Batak): Menyikapi issue yang berkembang perihal status kepemilikan lahan RSU Tarutung, Biro Hukum HKBP menyikapi situasi yang berkembang saat ini. Apalagi sejumlah berita untuk menggiring opini publik telah beredar di banyak media. Biro Hukum HKBP berharap opini-opini tersebut tidak menyudutkan HKBP, terang Biro Hukum HKBP.

                                                             Kantor Pusat HKBP

Kepala Biro Hukum HKBP Pdt.Betty Sihombing, menyebutkan berita upaya pengukuran lahan RSU Tarutung sebagai tahapan dalam pemberian hak dan pendaftaran tanah untuk kepentingan Pemkab Taput, sepatutnya dilaksanakan secara hati-hati, sesuai dengan pemberitaan yang sudah beredar di beberapa media sejak tanggal 4 Februari 2020 yang lalu. 

Hak atas tanah yang akan diberikan kepada pemerintah daerah adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki pemkab. Namun sebelum hak tersebut diberikan melalui penerbitan sertifikatnya, Kantor BPN Taput, haruslah meneliti alas hak atas tanah tersebut. Bahkan sebelum pengukuran, riwayat tanah itu harus diselidiki dulu. Hak pakai ataupun hak-hak lainnya, tidak dapat diberikan atas tanah yang masih bersinggungan dengan hak dari pihak lain.

Oleh karena itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Taput seharusnya sudah menyadari dan tahu betul aturan yang berlaku. Lahan RSU Tarutung tidak dapat disertifikatkan dikarenakan adanya keberatan dari HKBP sebagai pemilik lahan. Sejarah beserta bukti-buktinya harus terlebih dahulu diteliti dengan seksama. Jangan hanya karena di atas tanah itu dikelola rumah sakit Tarutung serta merta itu menjadi dasarnya. Semua pihak dan juga masyarakat harus tahu sejarah rumah sakit tersebut yang diperoleh dari RMG dan sudah diserahkan ke HKBP. 

Lalu sejak era kemerdekaan, Pemerintah RI melalui Menteri Kesehatan telah menyerahkannya ke HKBP. Bahkan bukan cuma RSU Tarutung, tapi ada puluhan fasilitas kesehatan lainnya di Sumut ini. Pemkab Taput hanyalah mengelola tapi tidak termasuk memiliki aset tanahnya. Kalau mau disertifikatkan oleh Pemkab, maka HKBP harus melepaskan haknya dulu atas tanah tersebut. Tapi yang terjadi, kami (HKBP) tidak pernah melakukannya. 

Dokumen yang membuktikan kepemilikan lahan lengkap dimiliki HKBP termasuk Dokumentasi foto - foto acara penandatangan dan penyerahan yang tertuang di Surat Keputusan Penyerahan kepada HKBP pun juga tersimpan rapi. Termasuk salinan pidato Menteri pun ada. Sejarah tersebut tidak mungkin ditiadakan atau disangsikan begitu saja, lanjut Pdt. Sihombing

Terkait dengan hal ini juga, Biro Hukum HKBP menyesali kontradiksi sikap BPN Taput kepada pihaknya. Sebab sebelumnya, HKBP juga sudah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas nama HKBP tetapi justru Kantor BPN Taput tidak berani melakukan pengukuran karena keberatan pihak Pemkab Taput, yang anehnya justru keberatan itu baru muncul sehari sebelum pengukuran akan dilaksanakan pihak HKBP bersama dengan Kantor BPN Taput, kata Kabiro Hukum.

Kabiro Hukum menjelaskan situasi saat itu, pihaknya mempertanyakan kepada KKP BPN Taput soal penundaan pengukuran lahan RSU Tarutung untuk pensertifikatan, tapi justru pihak Kantor BPN Taput tidak berani karena kuatir ada terjadi kontak fisik melihat adanya pengawalan sejumlah Satpol PP di RSU Tarutung yang sebelumnya tanpa pengawalan.  
Situasi ini sudah sewajarnya kalau BPN Taput tidak bisa mensertifikatkan karena dua belah pihak masih menyatakan keberatan, walaupun Pemkab Taput tidak memiliki bukti dokumen kepemilikan selengkap yang dimiliki HKBP, kata Kabiro Hukum.

Lugasnya seputar lahan RSU Tarutung, Pimpinan HKBP juga telah melakukan pertemuan kepada beberapa Menteri Republik Indonesia khususnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Biro Hukum HKBP melihat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Pemkab Taput karena banyaknya berita dan issu yang beredar, seolah - olah HKBP di pihak yang mengklaim. Kami menegaskan, kalau sejak awal, HKBP tidak pernah mempersoalkan  RSU Tarutung digunakan untuk kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, justru HKBP sendiri pelopor kesehatan.Lahan RSU Tarutung itu persembahan (pelean) dari jemaat yang didorong imannya, itu sebabnya HKBP juga harus menjaga dan memelihara persembahan dari jemaat. 

"Lagi pula dalam sejarahnya para Bupati Taput sebelumnya tidak pernah mengklaim lahan RSU Tarutung milik Pemkab”, tegas Kabiro."Masalah itu justru berawal dari plank yang dibuat pihak Pemkab Taput dan RSU Tarutung, plank yang bertuliskan lahan dan bangunan milik Pemkab Taput secara sepihak, ini yang tidak bisa diterima HKBP, karena HKBP memiliki dokumen kepemilikan atau alas hak yang lengkap baik dari pemberian hibah jemaat ke Badan Zending Rheinische Mission Gesellschaff (RMG), kemudian pengelolaan kepada pemerintah dan penyerahan kepemilikan kembali kepada HKBP”, tegasnya.

"Lagipula sejak kapan pemerintah daerah Taput bisa punya suatu hak milik, seperti yang mereka sebutkan di plank yang bertuliskan,  "MILIK Pemkab Taput", lanjutnya.

Melihat kondisi yang terjadi, dimulai membuat plank kepemilikan, pembuatan spanduk, upaya pengukuran lahan jadi hak milik secara sepihak, terkesan ada yang dikejar Pemda Taput tentang penggunaan dana anggaran yang dikucurkan Kemenkes RI. Karena itu, semua pihak yang terkait harus berhati-hati karena ini juga bicara tentang penegakan dan kepastian hukum bagi pihak HKBP. 

Lebih dalam, dua belah pihak baik Pemkab Taput maupun HKBP sudah ada kesepakatan yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Taput dalam mediasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang lalu. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ephorus HKBP dan juga Wakil Bupati Taput. Dalam mediasi itu, Pihak Pemkab Taput diwakili oleh Wakil Bupati Taput, Direktur RSU Tarutung dan Wadir maupun staff, sementara HKBP dihadiri Pimpinan HKBP yang didampingi Biro Hukum HKBP, Badan Advokasi Hukum HKBP, Badan Asset HKBP. Kesimpulan sementara mediasi tersebut, akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait kepemilikan lahan RSU Tarutung dan kedua belah pihak harus saling bertukar informasi dan data terkait kepemilikan lahan RSU Tarutung. 

"Oleh karena itu, kami meminta supaya semua pihak khususnya Pemkab Taput maupun media yang ikut memberitakan tidak melakukan penggiringan opini kepada warga sebelum ada penyelesaian status kepemilikan lahan RSU Tarutung,"pungkasnya.(siaran pers Biro Hukum HKBP)  

  BeritaTerkait
  • Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Bersama Bupati Tobasa, Direksi BODT, Dishut Provsu Bersama Masyarakat Adat Marga Butarbutar Sigapiton

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan seluas 500 hektar antara masyarakat adat Desa Sigapiton, Sibisa dan Motung sekitarnya dengan Badan Pelaksana Otorita Par

  • Pemkab Taput, Dorong Poktan Melek Teknologi Pasca Panen

    4 tahun lalu

    Siborong-borong (Pelita Batak) : Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan terus mendorong kelompom tani (Poktan), untuk melek dan mampu menerapkan teknologi dalam pertanian. Pemerintah kini tela

  • Polda Sumut Diminta Menyikapi Perambahan Hutan di Jambur Nauli Taput

    4 tahun lalu

    Tarutung(Pelita Batak): Pemkab Tapanuli Utara melalui Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Taput Tony Simangunsong telah memberikan persetujuan pelayanan dokumen kayu kepada Jupial Justis Siregar untuk l

  • Penetapan Tersangka Kasus Patung Yesus di Tapanuli Utara Dinilai Terlalu Dini

    4 tahun lalu

    Taput(Pelita Batak):Penetapan tersangka oleh Polres Tapanuli Utara terhadap MS (rekanan) pembangunan Patung Yesus dan SP (PPK Dinas Cipta Karya) dinilai terlalu dini. Pasalnya Polres Taput belum me

  • Nikson: Universitas Negeri untuk Kemajuan Peradaban di Tanah Batak

    tahun lalu

    Taput (Pelita Batak):Kemajuan peradaban tanah Batak tentunya harus didukung dengan sarana dan rpasarana, khususnya dunia pendidikan yang memadai. Gagasan untuk membuka jalan keluar, Bupati Tapanuli Ut

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb