• Home
  • News
  • Seputar Gugatan Perdata Walikota Sidimpuan Dkk, Keterangan Saksi Tergugat Mentahkan Gugatan Penggugat
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 04 Desember 2020 22:27:00

Seputar Gugatan Perdata Walikota Sidimpuan Dkk, Keterangan Saksi Tergugat Mentahkan Gugatan Penggugat

BAGIKAN:
Saut Togi Ritonga |Pelita batak
Padangsidimpuan (Pelita Batak) :
Sidang Gugatan Perdata salah  seorang warga Padangsidimpuan SH terhadap Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution (Tergugat I), Kadis Kesehatan Sopian Sobri Lubis (Tergugat II), Kadis Kominfo Islahuddin Nasution (Tergugat III) dan Waspada Group (Tergugat IV dan V) kembali di gelar Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jumat 4 Desember 2020.

Pada persidangan hari itu, kuasa hukum tergugat Romi Iskandar Rambe, SH dkk menghadirkan dua orang saksi, Manaon Lubis dan Khairul Arif Nasution. Yakni dua di antara wartawan yang hadir dalam konfrensi pers digelar Gugus Tugas PP Covid-19 dan Pemko Sidimpuan pada 16 Juni 2020, yang kemudian dijadikan dasar gugatan.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum dan majelis hakim, saksi Khairul Arif mengatakan, konfrensi pers seharusnya digelar pukul 14:00. Namun molor sekira 1 jam , karena menurut informasi tiga narasumber sedang berkoordinasi dengan Kapolres Padangsidimpuan. 

Yakni seputar akan digelarnya konfrensi pers, karena salah seorang dari tiga pasien positif Covid-19 adalah anggota Polri. Selain itu, Kapolres AKBP Juliani Prihartini juga seorang Wakil Ketua pada Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Padangsidimpuan.

Usai berkoordinasi dengan Kapolres Sidimpuan, selanjutnya Kadis Kesehatan Sopian Subri, Kadis Kominfo Islahuddin dan Sekretaris Gugus Tugas PP Covid-19 Ali Ibrahim Dalimunthe menggelar konfrensi pers di aula kantor Wali Kota.

" Mereka bertiga menjadi narasumber dalam konfrensi pers itu. Sedangkan Wali Kota Sidimpuan sejak awal sampai akhir konfrensi pers sama sekali tidak pernah hadir di sana," jelas Khairul Arif.

Sedangkan pertanyaan kuasa hukum, Khairul Arif mengatakan bahwa dalam konfrensi pers itu dijelaskan ada tiga warga Sidimpuan yang positif Covid-19. Narasumber hanya menyebut inisial dan bukan nama lengkap. Dia hanya ingat, satu di antaranya berinisial RL dan anggota Polri.

Usai konfrensi pers, Khairul Arif mengkonfirmasi Kapolres Sidimpuan lewat telepon WA mempertanyakan kebenaran apakah RL anggota Polri, dan dijawab benar. "Ibu Kapolres Sidimpuan membenarkan RL itu anggota Polri dan bertugas di Polres Padangsidimpuan,"Ujar Kahirul Arif.

Pertanyaan ini diulangi dan kembali dipertegas hakim anggota Dwi Sri Mulyati. Saksi Khairul Arif kembali menjelaskan jawaban yang sama. "Ya ibu Kapolres membenarkan RL anggota Polri," jelasnya.

Sebelumnya, saksi Manaon Lubis menjelaskan bahwa dia hadir pada konfrensi pers tersebut. Ditegaskannya, Wali Kota Sidimpuan sebagai tergugat I dalam gugatan ini sama sekali tidak pernah hadir dalam konfrensi pers itu.

Ketika ditanya apakah satu pemberitaan bisa dimuat dengan sumber datanya dari sosial media, Manaon menegaskan boleh. "Jika itu berita kejadian dan menyangkut halayak ramai, maka boleh dan sah-sah saja," tegasnya.

Sebagai pendekatannya, Manaon mencontohkan status twiter Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang sering dijadikan sebagai sumber berita oleh berbagai media. 

Dalam kesaksiannya, Manaon Lubis yang sudah mengantongi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama dan pemilik serta pimpinan surat kabar dan media online itu menjelaskan, pers bekerja untuk orang banyak dan dilindungi UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.

"Seharusnya, setiap keberatan atas satu pemberitaan media, menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Pers. Yakni hak jawab dan hak koreksi, selanjutnya jika belum puas silahkan laporkan ke Dewan Pers. Jika direkomendasikan pidana atau perdata, barulah dilapor atau digugat," jelas Manaon.

Usai mendengar keterangan saksi tergugat, Majelis hakim kemudian menunda sidang sampai Selasa (8/12) dengan agenda konklusi atau kesimpulan.

Di luar ruang persidangan, kuasa hukum tergugat Romi Iskandar Rambe, Rafidah dan Nuh Reza Syahputra menjawab wartawan mengatakan, menurut fakta sidang dan analisa mereka sampai saat ini gugatan penggugat belum bisa dibuktikan.

Sementara Sukri Falah Harahap dari PT. Waspada Medan Indonesia dan waspada.id dimintai keterangannya mengatakan, saat ini kekuatan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers  sedang diuji di Kota Padangsidimpuan.

"Kita wartawan bekerja dilindungi undang undang, dan saya percaya pihak penggugat mengetahui itu. Hari ini kami yang digugat, besok besok bisa jadi media kawan-kawan yang digugat atau dialporkan. Mari kita sikapi ini sesuai pendapat dan pemaknaan masing-masing," jelasnya.(STR)
  BeritaTerkait
  • Gugatan Terhadap Walikota Sidimpuan Terkait Informasi Covid 19 Dinilai Prematur Dan Tidak Relevan

    5 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) :Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menggelar sidang gugatan perdata SL terhadap Walikota Padangsidimpuan (Tergugat I), Kadis Kesehatan (Tergugat II) dan Kadis Kominfo&nb

  • Sebut Walikota Sidimpuan Isolasi Mandiri, Kuasa Hukum Siap Laporkan Sejumlah Media Online Dan Akun Ke Polisi

    8 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) :Kuasa Hukum Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan menempuh jalur hukum terkait pemberitaan beberapa media online dan status media sosial beberapa orang yang menyebut dir

  • Gugatan Saripah Hanum Lubis Terhadap Walikota Sidimpuan Cs Kandas

    3 bulan lalu

    Padangsidimpuan (Pelita Batak) :Gugatan perdata warga Padangsidimpuan Saripah Hanum Lubis terhadap Walikota Padangsidimpuan Irsan Effendi Nasution (Tergugat I), Kadis Kesehatan Sopian Subri Nasution (

  • Keterangan Ahli Kuatkan Gugatan YPDT Tentang Cacat Substansi Izin Usaha KJA PT Aquafarm Nusantara

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Sidang lanjutan Gugatan YPDT melawan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sebagai tergugat, dan PT Aquafarm Nusantara (disingkat Aquafarm) sebagai tergugat II intervensi, kem

  • Saksi Tergugat Akui Permasalahan Lahan belum Clear and Clean, Didalam Dokumen Desa Sigapiton Masuk Objek HP BPODT

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Suasana sidang gugatan atas dua bidang sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 279 hektar atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba oleh masyarakat Sigapiton dari Keturun

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb