• Home
  • News
  • Saksi Tergugat Akui Permasalahan Lahan belum Clear and Clean, Didalam Dokumen Desa Sigapiton Masuk Objek HP BPODT
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 18 Januari 2020 21:57:00

Lanjutan Sidang Sengketa HPL BPODT

Saksi Tergugat Akui Permasalahan Lahan belum Clear and Clean, Didalam Dokumen Desa Sigapiton Masuk Objek HP BPODT

BAGIKAN:
IST|PelitaBatak
Medan (Pelita Batak):
Suasana sidang gugatan atas dua bidang sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 279 hektar atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba oleh masyarakat Sigapiton dari Keturunan Ompu Ondol Butarbutar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Kamis (16/1/2020) berlangsung cukup alot.

Sidang kali ini dengan agenda  pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir selaku pihak tergugat dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sebagai pihak tergugat intervensi menghadirkan lima orang saksi. Tiga diantaranya merupakan penjabat, yakni  BPN Toba Samosir, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kepala Seksi Pemetaan BPKH Wilayah Sumut.

Sebelum pemeriksaan, Ketua Majelis Hakim bersama dua hakim anggota sempat mempertanyakan kapasitas dua orang saksi yang diajukan oleh BPODT selaku tergugat intervensi sebagai saksi ahli dalam perkara objek sengketa HPL tersebut.

"Saudara (Tergugat) tadi mengajukan dua orang sebagai saksi ahli yang hadir saat ini. Keahlian apa yang dapat saudara-saudara saksi sampaikan disini? Kalau menyangkut peraturan dan perundang- undangan saudara cukup mengajukannya dalam bukti surat. Jadi, disini bukan menjadi saksi ahli, melainkan saksi pakta yang dapat menerangkan apa yang diketahui, dilihat dan peranannya dalam objek gugatan ini," ujar Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis.

Awalnya kuasa hukum tergugat BPN Tobasa menanyakan kepada saksi pakta pertama. Amri Ginting selaku Koordinator pengukuran BPN terkait proses tahapan penerbitan HPL 01 dan 02 atas nama BPODT di zona pariwisata Sibisa. "Apakah saudara saksi memahami proses terhadap objek gugatan? Lalu pertanyaan disempurnakan hakim agar mudah dipahami. Amri mengaku memahami sebagian prosesnya. Dia menjelaskan mendapat tugas dari atasannya untuk melakukan pengukuran ke lapangan sehubungan adanya surat permohonan dari Dirut BPODT.

"Saya ditugaskan oleh atasan saya Pak. Waktu saya dan anggota turun ke lokasi bersama tim BPODT untuk pemasangan patok, awalnya belum ada protes dari masyarakat. Namun, setelah pengukuran ketiga, saya menerima laporan dari anggota ada dua kelompok warga melakukan penghadangan dan melarang tim untuk memasang patok di atas objek pengukuran, salah satunya yakni dari kelompok marga Butarbutar Sigapiton dan warga Motung. Sehingga proses pengukuran kami hentikan sementara dan membuat laporan sama atasan saya," jelas Amri.

Lebih lanjut, saksi juga menjelaskan saat tim melakukan pengukuran dan pemasangan patok di atas lahan yang menjadi objek sengketa tidak ada melibatkan Kepala Desa. Setelah pengukuran sempat terhenti karena adanya protes dari masyarakat mengatasnamakan kelompok marga Butarbutar Sigapiton, lalu diadakan pertemuan di Kantor Kementerian Jakarta. Setelah ada pertemuan bersama perwakilan masyarakat yang keberatan atas pematokan lahan di kantor Kementerian di Jakarta, lalu kemudian dilanjutkan pengukuran oleh tim.   

"Dalam pengukuran dan pemasangan patok terakhir saya tidak ikut lagi ke lapangan. Saya kebetulan tugas ke Jakarta. Balik dari Jakarta saya dengar pemasangan patok dan pengukuran telah selesai, dan saya menandatangi peta bidangnya dua bagian kemudian diterbitkan sertipikat atas nama pemohon," jelasnya.

Saksi fakta kedua, M. Akbar dari BPKH Wilayah Sumut menjelaskan bahwa dirinya merupakan salah satu anggota tim dalam sekaitan dengan adanya surat permohonan atas nama Gubernur Sumut dan Tim terpadu KLHK tentang usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan lokasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba seluas 500 hektar untuk dikonversi menjadi Hutan Produksi ke Areal Penggunaan Lain (APL).

Sesuai surat permohonan dari Gubernur Sumut adapun letak lokasi zona pengembangan BPODT di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang berada di tiga  desa, yakni Desa Sigapiton, Desa Pardamean Sibisa dan Desa Motung. Adapun hasil rekomendasi tim yang dituangkan dalam bentuk laporan, tim terpadu yang merekomendasikan pelepasan kawasan hutan dari usulan awal 500 ha menjadi 386,50 ha jadi  APL. 

"Saat tim melakukan penelitian atas lahan yang dimohonkan sesuai surat dari Gubernur Sumut, sebagian besar luas lahan merupakan perladangan kering. Selama kegiatan penelitian tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur tenaga ahli dari Dishut Sumut, BPKH, KLHK yang diketuai dari LIPI tidak  kendala terhadap warga disana. Masyarakat juga turut berpartisipasi. Namun, ketika itu ada klaim dari Marga Butarbutar terkait pengembalian tanah adatnya. Kondisi di lapangan sudah ada berdiri beberapa rumah dan perladangan warga," jelas Akbar, seraya mengatakan tidak ada mengundang para kepala desa sekitar lokasi.

Sementara itu, menurut keterangan saksi ketiga yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn awalnya menjelaskan bahwa dalam proses penerbitan dua bidang sertipikat HPL BPODT tidak ada masalah. Dirnya ketika proses penerbitan HP 01 dan 02 HP an. BPODT menjabat selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumut.

Namun, setelah Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Immanuel Hokkop Tua, S.H., M.H. dan Husein Hutagalung mempertanyakan apa tujuan kehadiran saksi turut ke Jakarta bersama perwakilan masyarakat zona pengembangan lahan BPODT Sibisa, Sri Puspita akhirnya mengakui masih ada permasalahan diatas lahan. Undangan rapat di Kantor Kemenkomar pada bulan September 2018 lalu bersama Menkomaritim yang juga dihadiri Menteri ATR BPN Sofyan Djalil ternyata untuk membahas permasalahan tuntutan tanah adat masyarakat termasuk Keturunan Ompu Ondol Butarbutar selaku pihak para penggugat dalam perkara ini.

"Ia benar, sebelum terbitnya HPL BODT sekitar bulan September 2018 saya juga ikut hadiri rapat ke Jakarta mewakili atasan saya. Seingat saya untuk membahas proses penerbitan sertipikat HPL atas nama BPODT yang mendapat protes dari warga sekitar. Namun, untuk rapat selanjutnya saya tidak hadir lagi. Sebab, Kanwil BPN Sumut ketika itu telah melimpahkan wewenang dalam proses penerbitan HP BPODT ke Kantah Toba Samosir," jelas Sri Puspita Dewi.

Sidang yang dimulai dari pukul 09:45 WIB tersebut berjalan cukup alot dan lancar. Setelah itu sidang dilanjutkan dengan mendengarkan saksi fakta ketiga yakni dari Kepala Desa Pardamean Sibisa. Ketua majelis mempertanyakan kepada saksi apakah dirinya selaku Kepala Desa Pardamean dan Kepala Desa lainnya ikut dilibatkan dalam proses pengukuran lahan  HPL 01 dan 02 atas nama BPODT? "Saya tidak terlibat disitu, Pak,"  jelas Kertina br Situmeang.

Mendengar kesaksian Kepala Desa Pardamean Sibisa tersebut, Ketua Majelis kembali mempertegas pertanyaannya dengan raut wajah serius. Saudara kan selaku Kepala Desa, masak sih anda tidak mengetahui di desa yang anda pimpin ada kegiatan pengukuran. Sesuai keterangan dari BPN Tobasa ada selama empat kali proses pengukuran hingga penerbitan Sertipikat HPL 01 dan 02 atas nama BPODT. Coba dulu saudara ingat-ingat, ujar ketua majelis menyela.

"Saya memang pernah diberitahu sama Bapak Almarhun Silalahi semasa hidupnya selaku kepala BPN Tobasa. Tapi, saya berhalangan ketika itu, jadi saya tidak pernah ikut sekalipun ke lapangan  untuk pengukuran bersama tim BPN dan BODT. Yang saya ikuti saat penghitungan jumalh tanaman di dalam areal patok-patok itu," jelasnya.

Kemudian pada saat Tim ukur dan pemasangan patok di atas lahan dari Tim BPN dan BODT, apakah ada gak warga dari Pardamean Sibisa atau warga Desa lain yang keberatan ketika itu, lanjut hakim. "Warga saya tidak ada yang keberatan Pak. Tapi, warga dari Sigapiton ada yang keberatan saat itu, yaitu dari keturunan Ompu Ondol itulah, Pak," ungkap Kertina.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setelah adanya protes warga Sigapiton terhadap kegiatan pemasangan dan pengkuran lahan zona pengembangan pariwisata yang dilakukan tim BPN dan BPODT tersebut, ada undangan rapat dua kali dari BPODT di Kantor Menko Maritim di Jakarta, untuk membahas permasalahan klaim lahan. "Waktu rapat ke Jakarta di Kantor Menko Maritim saya ikut hadir bersama perwakilan masyarakat tiga desa, yaitu dari perwakilan warga Pardamean Sibisa, Sigapiton dan Motung dan termasuk dari wakil marga Butarbutar, Pak," jelasnya.

Siapa yang dijumpai di situ, apa jumpa sama Pak Menteri, tanya hakim. "Ia, kami jumpa sama Menteri-menteri. Waktu rapat itu yang dibahas soal permasalahan tanah untuk tempat wisata itulah, Pak. Pak Luhut saat itu sempat marah dihadapan kami, karena pembangunan jadi terhambat. Tapi, beliau bilang kalau masyarakat dipihak yang benar saya akan dukung kalian," ungkap Kertina, seraya mengatakan belum ada solusi atas tuntutan yang disampaikan masyarakat.

Lalu, saksi selaku Kepala Desa yang mengaku tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pematokan di zona HPL BPODT. Kemudian pihak BPN Toba Samosir dan BPODT mendatanginya ke kantor Desa dengan membawa berkas untuk meminta tanda tangan penerbitan sertipikat HPL BPODT. Dirinya mengaku menandatangi berkas-berkas yang disodorkan BPN hingga terbit dua sertipikat HPL BPODT yang diklaim secara sepihak berada di Desa Pardamean Sibisa. Dirinya juga mengaku belum pernah melihat dua sertipikat HPL BPODT hingga akhirnya muncul gugatan dari warga Sigapiton ke PTUN.

Saksi lain, Pahala Sirait menjelaskan bahwa dirinya pernah mengolah lahan tersebut untuk pertanian sejak tahun 1992 sampai 1995 dan tidak dilarang oleh kehutanan, menurutnya lokasi tersebut adalah milik dinas kehutanan. Usai mendengar seluruh keterangan saksi dari Tergugat, Majelis hakim menutup sidang dan menyatakan akan dilanjutkan dua minggu lagi  dengan agenda pengajuan bukti tambahan surat yang terakhir bagi pihak penggugat dan tergugat.  

Diketahui sebelumnya, sengketa terhadap dua bidang lahan berstatus hak pengelolaan (HPL) atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) digugat warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Gugatan dilayangkan oleh Mangatas Togi Butarbutar, dkk yang mengaku sebagai generasi ke-enam Ompu Ondol Butarbutar selaku pemilik dan pewaris hak ulayat. Belakangan tanah tersebut dicaplok tanpa ada musyawarah serta mufakat dari pemerintah C.q BPODT. Pada hal riwayat status tanah tersebut merupakan eks penyerahan dari Marga Butarbutar keturunan Ompu Ondol Butarbutar kepada Dinas kehutanan untuk perluasan lahan reboisasi/penghijauan.

Gugatan tersebut mereka tujukan kepada pihak Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir yang menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan nomor 01 tertanggal 20 Desember 2018 berdasarkan surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dengan luas lahan 1.050.836 meter persegi. Kemudian menerbitkan sertipikat nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 surat ukur no. 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dengan luas 1.739.092 meter persegi. Lalu, permohonan sikap BPODT pada putusan sela majelis hakim PTUN Medan selaku pemilik dua sertipikat HPL tersebut dikabulkan menjadi pihak tergugat intervensi.(*)
  BeritaTerkait
  • Russel Butarbutar, SH, ST, MH, MM : Penerbitan Sertifikat HPL BPODT Abaikan Prosedur dan Salah Objek

    2 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pasca dilaksanakannya pemeriksaan lapangan terkait sengketa lahan di zona pariwisata Kaldera Danau Toba antara masyarakat dari Keturunan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton selaku pen

  • Komisi A DPRD Sumut Gelar RDP Bersama Bupati Tobasa, Direksi BODT, Dishut Provsu Bersama Masyarakat Adat Marga Butarbutar Sigapiton

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan seluas 500 hektar antara masyarakat adat Desa Sigapiton, Sibisa dan Motung sekitarnya dengan Badan Pelaksana Otorita Par

  • Tempel Surat Edaran di Rumah Warga, Pomparan Oppu Ondol Butar Butar Kecewa Sikap BPODT

    9 bulan lalu

    Sigapiton (Pelita Batak):Masyarakat Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) resah dengan tindakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Bahkan, pihak

  • Berlangsung Alot, Bupati Tobasa Hadiri Mediasi Warga Sigampiton

    5 bulan lalu

    Lumban Julu (Pelita Batak):Pertemuan masyarakat Sigapiton dan pemerintah Kabupaten Toba Samosir berlangsung alot dan memakan waktu lama berlangsung di Aula Kecamatan Lumban Julu Minggu,15/09/2019.Pert

  • Sidang Gugatan Sertifikat HPL BPODT: Kuasa Hukum Penggugat Mentahkan Jawaban BPN Tobasa Selaku Tergugat

    4 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak): Sidang gugatan yang dilakukan warga atas dua bidang lahan berstatus sertifikat Hak Pengelolaan milik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) kembali digelar di PTUN Medan, Ka

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb