• Home
  • News
  • Russel Butarbutar, SH, ST, MH, MM : Penerbitan Sertifikat HPL BPODT Abaikan Prosedur dan Salah Objek
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 11 Januari 2020 09:49:00

PTUN Medan Gelar Lanjutan Sidang Sengketa HPL BPODT

Russel Butarbutar, SH, ST, MH, MM : Penerbitan Sertifikat HPL BPODT Abaikan Prosedur dan Salah Objek

BAGIKAN:
IST|PelitaBatak
Medan (Pelita Batak):
Pasca dilaksanakannya pemeriksaan lapangan terkait sengketa lahan di zona pariwisata Kaldera Danau Toba antara masyarakat dari Keturunan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton selaku penggugat  melawan pihak BPN Toba Samosir dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) selaku pihak tergugat dan intervensi pada pertengahan Desember 2019 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang diketuai Jimmy Claus Pardede, SH, MH bersama hakim anggota dan panitera pengganti kembali menggelar persidangan pada Kamis (9/1/2020) dengan agenda pemeriksaan para saksi dari pihak penggugat.

Dalam agenda persidangan yang digelar di ruang sidang utama PTUN Medan kali ini selain pihak tergugat BPN Toba Samosir dan BPODT melalui kuasanya juga tampak hadir para penggugat dan beberapa orang saksi serta didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sebelum dilakukan pemeriksaan para saksi tampak berdiri didepan ruang persidangan untuk diambil sumpah olehnya majelis hakim.

Sesuai kesaksian J. Epentus Gultom (52) yang menjabat sebagai Kepala Desa Sigapiton pada saat proses penerbitan sertifikat HP No. 01 dan HP No.02 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ternyata sama sekali tidak diketahuinya.  "Saya menjabat Kepala Desa pada saat itu, namun sama sekali tidak mengetahui  proses dua sertifikat  HPL BPODT yang diterbitkan oleh BPN Toba Samosir pada  tanggal 20 Desember 2018 itu, saya tidak ada diberitahu Pak Hakim," jelasnya.

Saksi juga menjelaskan dengan tegas  baru mengetahui bahwa BPN Toba Samosir telah menerbitkan dua sertifikat HPL yang lokasinya merupakan bagian dari tanah ulayat keturunan Ompu Ondol Butarbutar yang berada di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata setelah Pemkab Toba Samosir membentuk Tim Terpadu penyelesaian Dampak sosial di atas lahan HPL BPODT pada bulan Agustus 20119 lalu.  Jepentus mengaku bahwa  dirinya juga turut hadir karena diundang sebagai bagian dari anggota tim terpadu. "Mengenai lokasi objek yang disengketakan Para Penggugat, saya  sendiri baru melihat suratnya ketika majelis hakim PTUN Medan turun ke lokasi saat melaksanakan pemeriksaan lapangan pada tanggal 16 Desember 2019 lalu. Padahal lokasi yang telah dibangun tempat wisata Kaldera Toba tersebut adalah masih berada di wilayah administratif Desa Sigapiton dan bukan di Desa Pardamean sebagaimana tertulis dalam dokumen sertipikat yang ditunjukkan oleh BPN," ungkapnya.

Dalam persidangan tersebut saksi juga mengakui bahwa sebelumnya dirinya pernah diundang ke Kementerian Maritim Jakarta bersama para tokoh-tokoh masyarakat dari tiga Desa yakni Desa Sigapiton termasuk perwakilan Marga Butarbutar, Desa Motung dan Pardamean Sibisa untuk membahas terkait adanya tuntutan dari masyarakat sekitar zona BPODT seluas 386,50 hektar. Namun, menurutnya hingga akhir masa jabatnnya sebagai Kepala Desa pada November 2019 lalu belum ada solusi penyelesaiannya, hingga akhirnya muncul gugatan dari Marga Butarbutar ke PTUN.

"Intinya pada saat menghadiri undangan ke Kantor Menkomaritim yang difasilitasi BODT belum kelar masalah lahan 386,50 hektar yang berada di wilayah tiga desa ini Pak Hakim. Saya sama sekali tidak pernah dilibatkan bagaimana prosesnya yang menyangkut lahan Sigapiton yang sejak lama dihuni dan dikuasai warganya  tiba-tiba sudah terbit sertipikat HPL BPODT," jelasnya.

Sementarai itu saksi lain, Marisi br Silalahi (60), menjawab pertanyaan Tim Kuasa Hukum Tergugat dihadapan Majelis Hakim menjelaskan bahwa lokasi lahan yang disengketakan para Penggugat adalah merupakan hak milik adat/ulayat leluhurnya yakni Ompu Ondol Butarbutar. "Semenjak saya masih sekolah SD di Sigapiton hingga tamat kuliah kalau pulang ke Sigapiton, saya sering dibawa oleh orang tua saya ke ladangnya di Dusun Sileang-leang dan ziarah ke makam Oppung kami yang sejak lama dimakamkan diatas lahan tersebut. Dari dulu hingga sekarang keturunan dari leluhur kami Ompu Ondol Butarbutar masih tetap berladang dan mengusahai sebagian lahan itu. Sejak dahulu ada yang tanam padi darat, jahe, jagung, dan kopi untuk memenuhi hidupnya. Namun, karena dahulu agak susah dapatkan sumber mata air lalu turun ke bawah lembah Sigapiton. Dan hingga saat ini sebagian lagi keturunan Op. Ondol Butarbutar ada yang bermukim tinggal dan berladang di atas lahan tersebut," jelas Marisi yang merupakan keturunan dari anak perempuan Ompu Ondol (boru).

Setelah selesai pemeriksaan saksi pihak Penggugat, majelis hakim akhirnya menutup sidang dan selanjutnya akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan para saksi dari pihak tergugat yakni BPN Toba Samosir dan saksi BPODT selaku pihak intervensi.   

Usai persidangan Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Russel Butarbutar, SH, ST, MH, MM didampingi Imanuel Hokkop Tua, SH, MH dan Husein Hutagalung menyatakan bahwa gugatan kliennya sangat berdasar menurut hukum serta didukung deng bukti serta fakta yang kuat. Ia mengatakan setelah majelis hakim melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memeriksa para saksi yakni Kepala Desa Sigapiton dan saksi lain apa yang mereka dalilkan dalam gugatan tidak terbantahkan lagi. "Artinya, setelah Tim Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan lapangan dan hari ini pememeriksaan saksi-saksi dalam proses penerbitan dua bidang sertipikat HPL BPODT yakni Sertipikat No. 01 dan 02, telah terungkap jelas belum clear and clean, menyalahi prosedur dan jelas salah objek. Dalam sertipikat tercatat lokasi HPL BPODT berada di Desa Pardamean Sibisa, sementara paktanya dilapagan mencaplok tanah/adat ulayat keturunan Ompu Ondol Buarbutar seluas kurang lebih 120 hektar di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata," ungkap Russel seraya optimis bahwa perkara tersebut akan diputus oleh majelis hakim berdasarkan bukti-bukti serta fakta dan kebenaran untuk mewujudkan rasa keadilan bagi pihaknya selaku mewakili penggugat.

Diketahui sebelumnya, sengketa terhadap dua bidang lahan berstatus hak pengelolaan (HPL) atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) digugat warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Gugatan dilayangkan oleh Mangatas Togi Butarbutar, Bevin Butarbutar dan Mangadar Butarbutar yang mengaku sebagai keturunan generasi keenam Ompu Ondol Butarbutar selaku pemilik hak ulayat yang belakangan dicaplok tanpa ada musyawarah serta mufakat dari pemerintah cq BPODT. Pada hal riwayat status tanah tersebut merupakan eks penyerahan dari Marga Butarbutar keturunan Ompu Ondol kepada Dinas kehutanan untuk perluasan lahan reboisasi/penghijauan.

Gugatan tersebut mereka tujukan kepada pihak Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir yang menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan nomor 01 tertanggal 20 Desember 2018 berdasarkan surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dengan luas lahan 1.050.836 meter persegi. Kemudian menerbitkan sertipikat nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 surat ukur no. 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dengan luas 1.739.092 meter persegi. Lalu, permohonan sikap BPODT pada putusan sela majelis hakim PTUN Medan selaku pemilik dua sertipikat HPL tersebut dikabulkan menjadi pihak tergugat intervensi. (Rel)
  BeritaTerkait
  • Sidang Gugatan Sertifikat HPL BPODT: Kuasa Hukum Penggugat Mentahkan Jawaban BPN Tobasa Selaku Tergugat

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak): Sidang gugatan yang dilakukan warga atas dua bidang lahan berstatus sertifikat Hak Pengelolaan milik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) kembali digelar di PTUN Medan, Ka

  • Tempel Surat Edaran di Rumah Warga, Pomparan Oppu Ondol Butar Butar Kecewa Sikap BPODT

    10 bulan lalu

    Sigapiton (Pelita Batak):Masyarakat Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) resah dengan tindakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Bahkan, pihak

  • Saksi Tergugat Akui Permasalahan Lahan belum Clear and Clean, Didalam Dokumen Desa Sigapiton Masuk Objek HP BPODT

    3 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Suasana sidang gugatan atas dua bidang sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 279 hektar atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba oleh masyarakat Sigapiton dari Keturun

  • Sertipikat HPL BPODT Digugat Warga Ke PTUN Medan

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Dua bidang lahan berstatus hak pengelolaan (HPL) zona Pariwisata Sibisa atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

  • Hebat.....Putra Batak Rikoh Manogar Siringoringo Jadi Pembuka Jalan Selam Ilmiah

    4 tahun lalu

    SETELAH puluhan tahun berlangsung di Indonesia, kegiatan penyelaman ilmiah mulai mendapat jalan untuk proses standardisasi. Pembukanya adalah Rikoh Manogar Siringoringo, orang Indonesia pertama yan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb