• Home
  • News
  • Presiden Terus Dorong Pertumbuhan IPM Rakyat Papua
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 09 November 2016 10:41:00

Presiden Terus Dorong Pertumbuhan IPM Rakyat Papua

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Presiden Joko Widodo

Jakarta (Pelita Batak) :
Besarnya anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan Papua masih butuh perhatian dari sisi akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Sebagaimana dana yang digulirkan untuk daerah otonomi khusus ini mencapai Rp85,7 triliun yang terdiri dari dana di kementerian, di lembaga, di dana transfer ke daerah ke Provinsi Papua maupun Papua Barat. Anggaran yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal itu saat memberikan pengantar pada pada Rapat Terbatas tentang Review Program Pembangunan Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11/2016). "Saya minta fokus pada upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua," kata Presiden.

Meskipun tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 0,50 poin, menurut Presiden, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua saat ini masih di bawah 60. "Artinya masih pada posisi yang rendah," tegas Presiden.

Presiden juga meminta dilakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antarwilayah, antarkabupaten, antarkota. Ia mengingatkan, percepatan konektivitas ini sangat penting untuk terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua.

Terkait dengan penetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, menurut Presiden, merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan satu harga ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. "Biaya transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah dan harga juga yang bisa diturunkan," sambungnya.

Presiden juga mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan di Papua harus memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, serta memegang teguh adat dan budaya masyarakat Papua.

"Rakyat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek yang penting dalam pembangunan di tanah Papua," tegas Presiden Jokowi.

Bukan Soal Anggaran

Sebelumnya di awal pengarahannya, Presiden Jokowi mengemukakan, permasalahan pembangunan di Papua bukan semata-mata pada besaran dana, bukan pada besaran anggaran, tapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi dengan baik. Sehingga, belanja pembangunan tidak efektif.

Presiden mengaku mendapatkan informasi bahwa 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah dan  mudaj implementasinya. Karena memang daerah-daerah kabupaten di Papua banyak yang sulit dijangkau.

"Ini tidak benar kalau ini kita lakukan terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu segera kita benahi, perlu segera kita perbaiki," tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta setiap kementerian maupun pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, harus fokus dan terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

Rapat Terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menaker Hanif Dhakiri, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (TAp/setkab)

  BeritaTerkait
  • Pertemuan Kapolri dengan Firman Jaya Daeli, Ini yang Dibahas

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bertemu dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di Pansus DPR-RI) yang membahas tentang komitmen dan konsistensi akan reformasi Polri, pemaknaan dan percepatan program Polri, pen

  • Indonesia Raya, Negara Pancasila, dan Polri Yang Profesional, Moderen, dan Terpercaya

    4 tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di DPR-RI) Jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sedang dan terus menunjukkan "Kelas Terhormat Dan Membang

  • Diskusi Terbatas RE Foundation : Dorong Revisi Perpres tentang Dana Perkebunan untuk PAD Daerah

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Sumatera Utara sebagai provinsi no dua di Indonesia untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit, belum bisa berkontribusi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun,

  • Ini Ulasan Firman Jaya Daeli Pada Seminar Sekolah Lemdik-Sespimti Polri

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari aspek sistem ketatanegaraan (Sistem Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Legislasi/Tap MPR RI) pada hakekatnya mengandung dan men

  • Ini isi Lengkap Nota Keberatan Ahok di Pengadilan

    4 tahun lalu

    Jakarta Pelita Batak): Bapak Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati, &

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb