• Home
  • News
  • Presiden Jokowi Dorong Tiga Hal pada KTT ke-10 D-8
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 08 April 2021 23:21:00

Presiden Jokowi Dorong Tiga Hal pada KTT ke-10 D-8

BAGIKAN:
Ist|pelitabatak
Jakarta (Pelita Batak):
Satu tahun lebih dunia masih menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Semua negara tanpa terkecuali terkena dampaknya. Namun, Presiden Joko Widodo melihat krisis global akibat pandemi justru bisa menjadi batu loncatan bagi semua negara anggota D-8 untuk terus maju.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 D-8. KTT sendiri digelar di Dhaka, Bangladesh dan diikuti oleh delapan kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota.

"Kita punya potensi dan kekuatan untuk maju. Dengan total populasi 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi yang hampir mencapai USD4 triliun, D-8 harus menjadi bagian penting agar dunia bisa keluar dari pandemi, agar dunia bisa kembali pulih," ujar Presiden Jokowi dari Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi pun menyampaikan tiga hal di mana negara-negara anggota D-8 dapat ikut berkontribusi dalam upaya mengatasi pandemi. Pertama, D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin. 

"Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Namun, saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral," tegasnya.

Menurut Presiden Jokowi, di saat pandemi, vaksin Covid-19 adalah barang publik global. Dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua. Artinya, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi vaksin. 

"Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi," ungkapnya.

"Beberapa dari kita, termasuk Indonesia, tengah mengembangkan produksi vaksin sendiri. D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," tambahnya.

Kedua, D-8 harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi USD1,5 triliun, Presiden Jokowi meyakini D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global. 

"Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisir, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Ketiga, D-8 harus mengembangkan teknologi digital. Menurut Presiden Jokowi, digitalisasi, _artificial intelligence_, _computing power_, _big data_, _data analytics_ telah melahirkan terobosan-terobosan baru dan merupakan ekonomi masa depan.

Untuk itu, D-8 didorong untuk memanfaatkan teknologi tersebut demi menyejahterakan rakyat setiap negara anggota. D-8 memiliki potensi yang besar, keunggulan demografi penduduk muda D-8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

"Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri _start-up_ harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri _start-up_ berbasis syariah dapat dikembangkan," paparnya.

"Tahun ini kita memasuki tahun ke-24. Tidak ada pilihan lain bagi kita negara D-8 selain bekerja bersama. Dengan kebersamaan, saya meyakini D-8 akan bergerak maju dan sejahtera bersama," ucap Presiden mengakhiri pidatonya.(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
  BeritaTerkait
  • Ini Parpol yang Bisa Usung Calon KDH di Pilkada

    5 tahun lalu

    Dalam UU ini diatur antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Inilah Pokok-Pokok UU Pengampunan Pajak yang Disahkan Presiden

    5 tahun lalu

    Dalam UU itu ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana dia

  • Presiden Jokowi Ajak Anak Muda Hasilkan Terobosan Aplikasi Digital

    5 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Presiden Jokowi mengemukakan, berkat perkembangan teknologi digital kita sekarang hidup di dunia yang terasa tanpa sekat dan tanpa batasan fisik. Banyak negara-negara yang w

  • Presiden Jokowi Bubarkan Basarnas, Digantikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

    5 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 Se

  • Mungkinkah Menistakan Agama?

    4 tahun lalu

    Demonstrasi dalam rangka membela Tuhan makin banyak. Hal ini membuat saya bertanya, "Mungkinkah membela agama?". Pertanyaan selanjutnya, "Sebegitu lemahkah Tuhan dan Agama sehingga memerlukan pembelaan dari umatnya?"

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb