Pelita Batak Online

  • Home
  • News
  • Presiden: Tak Boleh Ada Penyandang Disabilitas yang Tertinggal dari Berbagai Program Pemerintah
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 04 Desember 2020 01:41:00

Presiden: Tak Boleh Ada Penyandang Disabilitas yang Tertinggal dari Berbagai Program Pemerintah

BAGIKAN:
Print
IST|Pelita Batak
Ir H Joko Widodo
Jakarta (Pelita Batak):
Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tahun ini harus menjadi momentum penegasan kepedulian dan solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas. 

Dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar pada Kamis, 3 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

"Banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang telah saya tanda tangani di tahun 2019. Ada PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 3 Desember 2020.

Di tahun 2020 ini, terdapat empat PP yang juga ditandatangani Presiden, yakni PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Selain itu, dua Peraturan Presiden (Perpres) juga telah ditandatangani Presiden, yaitu Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perpres Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

"Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat diperlukan saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi," kata Presiden.

Oleh sebab itu, tugas semua pihak ke depannya ialah memastikan bahwa semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Perpres Nomor 68 tahun 2020 memiliki peran yang sangat strategis.

Presiden memberikan tanggung jawab sekaligus harapan besar bagi komisi tersebut untuk mempercepat pelaksanaan visi besar Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Semua pihak mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung hal tersebut.

"Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah," tandasnya. (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
  BeritaTerkait

  • Bupati Humbahas: PKH Mengurangi dan Memutus Rantai Kemiskinan

     3 tahun lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH b

  • HKSN di Tanjung Balai, Anggota DPD, Wali Kota dan Mewakili Mensos Puji Gubernur Sumut

     3 tahun lalu

    Tanjung Balai (Pelita Batak):Sejumlah kalangan dan tokoh masyarakat mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 20

  • Gubsu Edy : Perayaan Harus Menarik dan Sukses

     2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendukung perayaan Natal Nasional di Sumut, khususnya di Kota Medan. Perayaan harus dibuat menarik dan sukses, apalagi akan dihadiri

  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Institusi Polri, Indonesia Maju, Dan Persatuan Nasional

     satu minggu lalu

    PRESIDEN RI Jokowi mengusulkan Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada DPR-RI. Pengusulan ini untuk mendapat Persetujuan DPR-RI sebagai

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

     4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

    •   komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb