• Home
  • News
  • Pertamina Tak Terbuka, Realisasi PBBKB untuk Sumut Belum Maksimal
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 23 Desember 2016 18:52:00

Pertamina Tak Terbuka, Realisasi PBBKB untuk Sumut Belum Maksimal

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Narasumber dan peserta diskusi foto bersama

Medan (Pelita Batak) :
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sumut Sarmadan Hasibuan mengaku, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sumut terindikasi tidak maksimal.  Meski realisasi hingga November yang lalu mencapai 94 persen, belum menggambarkan potensi yang sesungguhnya. PT Pertamina MOR I Sumbagut dituding tidak transparan dalam memberikan data tentang jumlah penjualan bahan bakar yang dipasarkan di Sumut.

Pertamina diminta terbuka mengenai hal itu. Sebab, konsumsi bahan bakar berpengaruh langsung pada penerimaan daerah dari sektor PBBKB.

"Dari hasil studi banding ke Pertamina MOR III, kita menemukan fakta bahwa Pertamina MOR III memberikan data secara terperinci. Kami telah meminta ke Pertamina, namun mereka tak pernah memberikan. Kita tidak tahu kenapa," kata Sarmadan yang menjadi narasumber dalam Dialog dengan tema 'PBBKB, Ada Apa?' di Wong Solo, Medan, Jumat (23/12/2016).

Pihak PT Pertamina MOR I Sumbagut tidak hadir dalam diskusi. Padahal panitia telah mengundangnya. Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan penjelasan dalam dialog yang disponsori Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut ini.

Dialog dihadiri oleh akademisi, aktivis, mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Mantan Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan ini mengatakan, dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sering terjadi inkonsistensi. Artinya, target yang ditentukan di bawah realisasi. "Alasan yang sering kita dengar adalah penurunan karena ada fluktuasi harga yang dua kali terjadi pada 2016," ujarnya.

Hingga November 2016, kata Sarmadan, realisasi PAD dari PBBKB mencapai angka Rp 714.925.723.250. Jumlah ini merupakan 94 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Padahal, jumlah target tersebut belum menurut Sarmadhan belum sesuai dengan kondisi sesungguhnya, menurut perkiraannya. "Kita harapkan keterbukaan dari Pertamina, agar kita dapat menjelaskan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, Dispenda Sumut juga telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong Pertamina terbuka. Hal ini karena PBBKB adalah hak Sumut.

Pengamat anggaran, Sirajudin Gayo menjelaskan, pertumbuhan pajak daerah di Sumut berada di bawah Nasional. Begitu juga dengan indeks fiskal Sumut pada di peringkat 27 dari 34 provinsi. "Artinya kemampuan daerah untuk membangun rendah. Salah satu faktornya adalah belanja pegawai tidak seimbang. Solusinya adalah meningkatkan PAD dan PBB-KB ini adalah hak Sumut," ucapnya.

Menurutnya, masyarakat dapat menggugat Pertamina menyangkut keterbukaan informasi publik. Apalagi, adanya indikasi penurunan realisasi PAD yang tidak wajar.

Pengamat anggaran dari FITRA Sumut Rurita Ningrum menilai, perlu ada inovasi dari stakeholder untuk mendongkrak PAD yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, sebagai BUMN yang mengusung semangat transparansi, sepatutnya Pertamina tidak menutup-nutupi data terkait perolehan pajak PBBKB. "Begitu antusiasnya pemerintah provinsi melalui Dinas Pendapatan meminta data tersebut, namun karena alasan persaingan usaha data itu tidak bisa dibuka," jelasnya.

Gubernur DPW LSM LIRA Sumut Febry Dalimunthe mengatakan, dialog yang digelar sebagai upaya sumbangsih LIRA terhadap pembangunan Sumut. "Dialog seperti ini akan kita gelar secara berkala," katanya. (TAp)

  BeritaTerkait
  • Indonesia Raya, Negara Pancasila, dan Polri Yang Profesional, Moderen, dan Terpercaya

    3 tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di DPR-RI) Jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sedang dan terus menunjukkan "Kelas Terhormat Dan Membang

  • Konsolidasi Kepemimpinan Polri dan Makna Reformasi Polri Terhadap Nawacita

    2 tahun lalu

    Oleh : Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Dan Anggota Komisi Politik & Hukum DPR-RI)Institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Prof. Tito Karnavian, MA, Ph.D sudah sem

  • Gubernur Serahkan LKPD 2016 Kepada BPK RI

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Kepala Perw

  • Paripurna DPRD Sumut Sahkan Enam Perda

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengesahkan enam rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda)

  • Supaya Optimal, Dana Desa di Sumut Diawasi Vicon Bersama Dua Menteri dan Kapolri, Gubernur dan Kapolda

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw berkomitmen untuk mengawasi secara bersama penggunaan dana desa yang kini suda

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb