• Home
  • News
  • PTUN-Medan Tidak Terima Gugatan Warga Sigampiton Terkait Lahan Otorita Danau Toba, Putusan Dinilai Abaikan Banyak Hal
KSP Makmur Mandiri
Senin, 18 Mei 2020 22:42:00

PTUN-Medan Tidak Terima Gugatan Warga Sigampiton Terkait Lahan Otorita Danau Toba, Putusan Dinilai Abaikan Banyak Hal

BAGIKAN:
IST|Pelita Batak
Russel Butarbutar, SH.,ST., MH.,MM
Medan (Pelita Batak):
Pada tanggal 27 Februari 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah membacakan putusan nomor 244/G/2019/PTUN-MDN antara Keturunan Marga Butarbutar (Ompu Ondol Butarbutar) Desa Sigapiton yang diwakili oleh Mangatas Togi Butarbutar dkk vs. Badan Pertanahan Nasional Toba (BPN Toba) dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Dalam putusan tersebut gugatan Mangatas Togi Butarbutar dkk Tidak Diterima.

Putusan dinilai tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut, Pertama, putusan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Kedua, Pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Sigapiton dan Dinas Kehutanan Sumut telah mengakui kedudukan hukum penggugat melalui bukti yang diajukan Penggugat maupun melalui keterangan saksi Kepala Desa Sigapiton.

"Bahwa kewenangan untuk menilai kedudukan hukum merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan kewenangan Majelis Hakim, sehingga Putusan tersebut telah melanggar Hukum Acara khususnya Pasal 62 ayat 1 UU PTUN," kata Tim Penasehat Hukum Russel Butarbutar, SH.,ST., MH.,MM, Immanuel Hokkop Tua, SH., MH, Husein Hutagalung, SH, Suharto Butarbutar, SH, Michael Paulus Siregar, SH dan Para Advokat pada Kantor Hukum Immanuel Hokkop Tua, SH., MH & Rekan melalui siaran pers tertulis yang diterima Pelita Batak, Senin (18/5/2020).

Menurutnya, putusan melanggar salah satu asas yang paling fundamental yaitu asas hakim aktif (dominus litis) dimana Majelis Hakim seharusnya memberikan nasehat kepada Penggugat mengenai kedudukan hukum Penggugat di awal persidangan.

Selanjutnya, katanya, putusan tidak mencerminkan asas penyelenggaran kekuasaan kehakiman yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena pemeriksaan sudah memakan waktu selama 174 hari dan telah memasuki pokok perkara, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan syarat formil gugatan yang seharusnya dilakukan di pemeriksaan pendahuluan.

"Oleh karena hal-hal tersebut di atas, penasehat hukum menilai putusan tersebut sangat janggal dan tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.

Bahwa untuk melawan putusan tersebut maka Penasehat Hukum telah mengajukan upaya hukum banding tanggal 9 Maret 2020 dan telah menyerahkan memori banding pada tanggal 7 April 2020.

Bahwa dengan upaya hukum banding tersebut maka perkara terhadap objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan 01 dan 02 atas nama BPODT belum berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu kami Penasehat Hukum meminta pihak BPODT tidak melakukan aktivitas di atas tanah sengketa yang belum berkekuatan hukum.

Penasehat Hukum juga menyampaikan bahwa masyarakat Keturunan Marga Butarbutar di Desa Sigapiton masih memiliki hak atas tanah yang diajukan upaya hukum sampai putusan berkekuatan hukum tetap.(TAp|*)
  BeritaTerkait
  • Russel Butarbutar, SH, ST, MH, MM : Penerbitan Sertifikat HPL BPODT Abaikan Prosedur dan Salah Objek

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Pasca dilaksanakannya pemeriksaan lapangan terkait sengketa lahan di zona pariwisata Kaldera Danau Toba antara masyarakat dari Keturunan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton selaku pen

  • Sidang Gugatan Sertifikat HPL BPODT: Kuasa Hukum Penggugat Mentahkan Jawaban BPN Tobasa Selaku Tergugat

    7 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak): Sidang gugatan yang dilakukan warga atas dua bidang lahan berstatus sertifikat Hak Pengelolaan milik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) kembali digelar di PTUN Medan, Ka

  • Saksi Tergugat Akui Permasalahan Lahan belum Clear and Clean, Didalam Dokumen Desa Sigapiton Masuk Objek HP BPODT

    5 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Suasana sidang gugatan atas dua bidang sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 279 hektar atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba oleh masyarakat Sigapiton dari Keturun

  • Sertipikat HPL BPODT Digugat Warga Ke PTUN Medan

    8 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Dua bidang lahan berstatus hak pengelolaan (HPL) zona Pariwisata Sibisa atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

  • Melalui Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan Menuju Humbang Hasundutan Hebat dan Bermentalitas Unggul

    11 bulan lalu

    PendahuluanKITA patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini Kabupaten Humbanghasundutan usianya mencapai 16 Tahun setelah terbentuk menjadi daerah pemekaran otonomi daerah baru salah satunya di I

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb