• Home
  • News
  • PIKI Sumut Dorong Pemerintah dan Aparat Negara Cegah Gerakan Intoleran
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 13 Mei 2017 01:27:00

PIKI Sumut Dorong Pemerintah dan Aparat Negara Cegah Gerakan Intoleran

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Ketua DPD PIKI Sumut John Eron L. Gaol, SE dan Team Hukum DPD PIKI-SU Lamsiang Sitompul, SH, MH didampingi oleh para penasehat saat memberikan keterangan pers di Golden Yen MBC Medan

Medan (Pelita Batak) :
DPD PIKI Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencegah gerakan–gerakan intoleran yang cenderung sangat masif dan berkembang dewasa ini dilakukan oleh berbagai oknum dan ormas.

Bahkan rencana pemerintah mengkaji ulang para ormas yang anti Pancasila dan anti kebhinnekaan akan dibubarkan sangat disetuji oleh DPD PIKI Sumut.

"Artinya, PIKI Sumut intinya sangat setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah gerakan intoleran dan anti kebhinnekaan," tegas John Eron Lumbangaol, SE Ketua DPD PIKI Sumut dalam siaran persnya didampingi oleh Team Hukum dari DPD PIKI Sumut Lamsiang Sitompul, SH, MH, Wakil Sekretaris Jonson Rajagukguk, S. Sos, SE, M.AP, Frans Harahap, SH, dan para penasehat DPD PIKI Sumut seperti Dr. Edward Simanjuntak, M.Si, Drs. Gandi Tambunan, M.Si, dan Drs. Washington Tambunan di Restoran Golden Yesn Komplek MBC, Rabu, (10/05/2017).

Ketua DPD PIKI Sumut John Eron Lumbangaol, SE dalam pernyatannya mengatakan sikap DPD PIKI Sumut sudah sangat jelas bahwa DPD PIKI mendukung pemerintah mengambil tindakan yang tegas kepada setiap gerakan intoleran dan radikal yang ingin merubah ideologi negara.
"Pancasila dan NKRI itu harga mati. Nilai luhur ideologi Pancasila kita itu sudah final dan ini ideologi yang sangat agung sebagai karya nyata para pendiri bangsa ini, maka kewajiban DPD PIKI Sumut untuk mengawal Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai harga mati. Kita sangat sayangkan berbagai gerakan intoleran yang sangat masif akhir-akhir ini karena gerakan ini sangat mengganggu toleransi beragama," ujarnya.

Semua pihak harus menyadari bahwa pluralisme bangsa ini adalah realitas sosial yang tidak bisa kita hindari. Saya tidak pernah meminta saya lahir sebagai orang Batak dan Kristen, tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka kewajiban kita bersama adalah menghargai perbedaan dan itu harus kita jadikan sebagai anugerah dan kekuatan untuk membangun bangsa ini sebagai bangsa yang beradab.

"Maka tanggung jawab kita bersama, menjaga NKRI ini dengan segala keberagaman yang dimilikinya," tegas John Eron Lumbangaol, SE yang merupakan mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut beberapa periode ini lagi.

Sementara Lamsiang Sitompul, SH, MH yang merupakan salah satu pengacara kondang di Kota Medan mengatakan, secara hukum tindakan pemerintah tegas kepada Ormas yang anti Kebhinnekaan dan Anti Pancasila sudah sangat tepat.

Artinya, demi masa depan bersama dan menjaga NKRI serta ideologi Pancasila yang sudah final, kita harus mendukung tindakan pemerintah ini dengan rencana membubarkan ormas radikal.

Ormas Radikal yang sering membuat gerakan –gerakan intoleran dan ideologinya tidak jelas saatnya didata dan dibuat tindakan yang tegas. Kita tidak menginginkan adanya gerakan terselubung maupun terang-terangan yang ingin merongrong NKRI dan Ideologi Pancasila kita ini.

Terkait setelah Ahok diputus bersalah dalam kasus penistaan Agama, lamsiang Sitompul, SH, MH dengan tegas mengatakan kasus-kasus yang lain juga harus diproses karena semua warga negara sama di depan hukum (equality before the law).

"Kasus yang mirip Ahok dengan melakukan penistaan agama lain juga perlu di proses secara hukum. Kita harapkan dengan vonis Ahok ini, akan jadi pintu masuk melakukan proses hukum penodaan dan penistaan agama yang lain. Hukum harus diperlakukan sama," tegas Lamsiang Sitompul, SH, MH.

Lamsing juga mengatakan, dalam waktu dekat DPD PIKI-SU akan melakukan diskusi kebangsaan di Sumut untuk mencegah gerakan intoleran di Sumut dengan mengundang narasumber tokoh –tokoh pluralisme bangsa seperti Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, Dr. Todung Mulya Lubis, KH. Dr. Sid Aqil Siraj, Ketua Umum PGI Pusat, WALUBI, PERISADA HINDU, untuk duduk bersama demi menjaga keutuhan NKRI, dan itu merupakan tanggung jawab DPD PIKI. (TAp|rel)
 
 

  BeritaTerkait
  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • DPD PIKI Sumut Akan Laksanakan Dialog Kebangsaan

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :DPD PIKI Provinsi Sumut akan melaksanakan dialog kebangsaan dengan topik, 'Rejuvenasi Kebangsaan Dari Sumatera Utara Untuk NKRI' dengan menghadirkan pembicara Letjen TN

  • Hentikan Isu SARA Dalam Pilkada dan Pilgubsu 2018, Akhiri Gerakan Intoleran, dan Dukung Pemekaran Sumut

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Hentikan Isu SARA dalam kampanye pilkada dan pilgubsu 2017, semua bentuk gerakan intoleran (ekstrimis) harus diakhiri, dukung pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi berbagai P

  • Seluruh Pemangku Kepentingan Diminta Jamin Keamanan dan Kenyamanan Berinvestasi di Sumut

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi meminta kepada seluruh stakeholder agar mendukung investasi di Sumatera Utara yang merupakan motor penggerak perekonomian.

  • Diskusi Terbatas RE Foundation : Dorong Revisi Perpres tentang Dana Perkebunan untuk PAD Daerah

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Sumatera Utara sebagai provinsi no dua di Indonesia untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit, belum bisa berkontribusi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun,

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb