• Home
  • News
  • Mendagri Diminta Batalkan Nurhajizah Sebagai Wagub Sumut
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 30 Oktober 2016 21:40:00

Mendagri Diminta Batalkan Nurhajizah Sebagai Wagub Sumut

BAGIKAN:
Ist
Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung saat bertemu Gubernur Sumut T Erry Nuradi beberapa waktu lalu
Jakarta(Pelita Batak): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta tidak mengesahkan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) karena masih menyisakan berbagai persoalan politik yang berpotensi akan mrngganggu jalannya pembangunan di Sumut.
 
"Kami minta Mendagri tidak mesahkan Nurhalizah menjadi Wagub. Proses  pencalonan hingga pemilihan dipaksakan dan meninggalkan permasalahan. Ini dapat mengganggu stabilitas politik diinternal DPRD Sumut yang sebagian menilai proses pemilihan tidak berjalan sesuai aturan," kata Ketua Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu), Dody Ispriandy, kepada wartawan di Jakarta, Minggu 30 Oktober 2016.
 
Dody mengatakan, seharusnya semua pihak mematuhi  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu 18 Oktober 2016 yang memerintahkan menunda jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) pada 24 Oktber 2016 sampai ada keputusan hukum tetap.
 
Putusan PTUN Jakarta dalam surat Penetapan No.219/G/2016/PTUN-JKT tersebut ditandatangani oleh Panitera PTUN Jakarta, Wahidin SH,MM yang mengabulkan gugatan gugatan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPD Sumatera Utara.
 
"Tapi kenyataannya, putudan PTUN Jakarta diabaikan. DPRD Sumut tidak patuh pada putusan PTUN yang sudah diserahkan Ketua DPD PKNU Sumatera Utara DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016", katanya.
 
Kuasa Hukum PKNU Sumut, Dirzy Zaidan SH, MH menyebut selama ini panitia khusus (Pansus) pengisian kursi calon wakil gubernur menjadikan surat Kemendagri No 122.12/5718/OTDA sebagai landasan kerja. "Putusan PTUN Jakarta ini menunda berlakunya surat Kemendagri, ketika surat itu sudah ditunda, maka tidak ada lagi dasar Pansus melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara," kata Dirzy ketika itu.
 
Berdasarkan  putusan PTUN, PKNU Sumut meminta semua pihak mulai dari Pansus Wagusbsu, DPRD Sumut dan Gubernur Sumut untuk mematuhi putusan hukum tersebut dengan menghentikan atau menunda sidang paripurna pemilihan Wagub Sumut yang dijadwalkan tanggal 24 Oktober 2016 dihentikan.
 
Ada 4 point penting yang menjadi putusan PTUN Jakarta. Pertama, mengabulkan permohonan penggugat. Kedua, memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan surat no 122.12/5718/OTDA tertanggal 4 Agustus 2016 perihal mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sumut sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain dikemudian hari.
 
Ketiga, menunda pembebanan biaya perkara yang timbul oleh akibat penetapan penundaan ini sampai dengan putusan akhir. Keempat, memerintahkan kepada PTUN Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa.
 
Perampasan palu oleh politisi PDIP itu, karena dinilainya sidang paripurna tersebut cacat hukum, dan hal lain juga diindikasinya ada "suap" dalam pemilihan wakil gubernur yang akan dilaporkannya pada, Senin 31 Oktober 2016.
 
"Untuk itu, Mendagri harus bijak menanggapi suasana yang terjadi di Medan. Putusan PTNU untuk menunda pelaksanaan pemilihan wagub dan adanya indikasi suap itu harus diselesaikan KPK demi kemajuan Sumut. Jadi Mendagri tidak perlu mesahkan Nurhajijah sebagai wagub Sumut,' ujar Dody.
 
Tak perduli dengan putusa  PTUN, DPRD Sumut tetap menyelenggarakan pemilihan pemilihan wagub Sumut untuk periode 2013-2018., Senin (24/10), dengan calon HM Idris Lutfi yang diusulkan PKS dan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung yang dicalonkan Partai Hanura.
 
Dalam pemilihan tersebut, Nurhajizah Marpaung dinyatakan sebagai pemenang setelah meraih 68 suara dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir.(R1)
  BeritaTerkait
  • Presiden Lantik Nurhajizah Marpaung Jadi Wakil Gubernur Sumut

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah Brigjen TNI (Purn) Hj Nurhajizah Marpaung sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara(Wagubsu) untuk sisa periode 20

  • Ini Tiga Ranperda yang Diteken Pemprov dan DPRD Sumut serta Manfaatnya

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menandatangani Keputusan Bersama tentang Persetujuan Terhadap Tiga Rancangan Perda Provinsi S

  • Wagub Nurhajizah Marpaung: Remaja Harus Jadi Pelopor Gerakan Memakmurkan Masjid

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Wakil Gubernur Sumut Brigjen TNI Purn Dr Nurhajizah Marpaung SH MH mengharapkan para pemuda dan remaja menjadi pelopor menggerakan masyarakat ke Masjid. Hal ini dikatakan Wagub

  • DPRD Pematangsiantar Diminta Segera Paripurna Pengusulan Wali Kota Defenitif

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi melantik Hefriansyah sebagai Wakil Wali Kota Pematang Siantar di aula Martabe antor Gubsu di Medan, Rabu (22/02/2017).

  • Kadin Undang Investor Korea Jajagi Potensi Investasi di Sumut

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) Ivan Iskandar Batubara menerima kunjungan rombongan investor dan ahli air asal Korea di RM Jimbaran, Jl. Pattim

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb