• Home
  • News
  • Layangkan Surat Pemanggilan Heboh, Kejati Sumut Pasang Iklan di Koran
KSP Makmur Mandiri
Minggu, 12 Juli 2020 23:17:00

Layangkan Surat Pemanggilan Heboh, Kejati Sumut Pasang Iklan di Koran

BAGIKAN:
IST|Pelita Batak
Medan (Pelita Batak):
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memasang iklan pemanggilan ketiga terhadap  pegawai BRI Kabanjahe, Yoan Putra di salah satu media cetak terbitan lokal, Rabu 8 Juli 2020 pada halamam 12 yang ditandatangani Asisten Pidana Khusus Agus Sahat Sampeh Tua Lumbangaol.

Iklan tersebut memuat surat pemanggilan ketiga yang ditujukan kepada Yoan Putra, pegawai BRI Cabang Kabanjahe dalam penyidikan dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) 2017-2018 di BRI Cabang Kabanjahe berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/N.2/Fd.1/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Iklan surat pemanggilan ketiga itu mengharapkan Yoan Putra untuk hadir pada Hari Senin 13 Juli 2020 di Kantor Kejati Sumut guna dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Cabang Kabanjahe Tahun 2017-2018 yang sedang ditangani Bagian Pidana Khusus Kejati Sumut.

Kejati Sumut Lebay dan Langgar KUHAP
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku kaget atas pemasangan iklan di salah satu  media cetak terbitan lokal Medan untuk memanggil saksi yang dilakukan Kejati Sumut.

Habib yang juga mantan aktivis 98 ini menilai Kejati Sumut terlalu berlebihan alias lebay dalam proses penyidikan kasus-kasus dugaan korupsi sehingga harus mempublikasikannya  ke media, apalagi hanya memanggil seorang saksi. "Saya pikir itu terlalu lebay dan hanya membuat kegaduan," kecam anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini kepada wartawan dalam pesan Whatsapp, Minggu (12/7).

Menurutnya, surat pemanggilan itu tidak harus dimuat di media. Cukup dikirimkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP maupun alamat kantor saksi tersebut. 

Bahkan, Habib mempertegas saat ini pemerintah sudah menerbitkan  E-KTP, yang seharusnya memudahkan Kejati Sumut melacak keberadaan saksi yang hendak di panggilnya itu. Kalau dipaggil tidak datang, kan  ada upaya paksa," tegas Habib.

Politisi millennial ini menilai dengan publikasi pemanggilan di media juga berpotensi menimbulkan kerugian perdata bagi saksi tersebut. Padahal dia belum tentu terlibat apa pun. "Dan bahaya juga untuk keselamatan saksi," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman ini mempertegas bahwa jaksa menjalankan kinerjanya berpedoman di KUHAP. "Laksanakan saja apa yang diatur KUHAP. Gak perlu pasang iklan dan lain-lain. Buat gaduh aja neh," tegas Habib.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak  menanggapi bahwa pada prinsipnya sesuai KUHAP saksi dipanggil untuk pemeriksaan penyidikan dengan waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 hari surat panggilan sudah diterima saksi sebelum tanggal pemeriksaan. 
"Bila saksi sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika tidak hadir juga, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa terhadap  saksi tersebut," kata Barita dalam percakapan whatsapp dengan  wartawan, Sabtu (11/7).

Dia mencermati kasus pemberitahuan pemanggilan melalui surat kabar tersebut,  maka sebenarnya hal ini merupakan teknis penanganan perkara yang merupakan ranah  penyidik Kejaksaan. Namun demikian pemanggilan saksi melalui media tidak dilarang dalam KUHAP dan tentunya Penyidik Kejaksaan memiliki pertimbangan mengapa menggunakan media utk melakukan pemanggilan.

"Barangkali tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian penyidikan ini, mengingat Surat Perintah Penyidikan sejak tanggal 20 Februari 2019 dan kalo melihat dari judulnya adalah Pemberitahuan Panggilan Ke III (ketiga), sudah dapat dipastikan bahwa sebenarnya telah dilakukan upaya pemanggilan secara patut oleh Kejaksaan terhadap  saksi tersebut, namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga sampai dilakukan pemanggilan melalui media," nilai Barita.

Kemungkinan saksi juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, karena kalo diketahui maka dapat dipastikan Kejaksaan akan menerbitkan surat perintah membawa terhadap saksi  apabila sudah dipanggil secara patut tidak hadir. "Ini komen saya  dek bro lebih lanjut kalau soal teknis bisa ditanyakan ke Kejati Sumut," tutup Barita dalam pesan WA nya. (Tim)
  BeritaTerkait
  • Heboh Surat Pemanggilan di Iklankan, Kejati Sumut Dituding Tak Paham KUHAP

    3 minggu lalu

    Medan (Pelita Batak):Surat panggilan melalui iklan di media cetak terbitan lokal Medan  terhadap saksi kasus dugaan korupsi yang di buat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beberapa waktu lalu memant

  • Gubernur Terima Penghargaan Appreciation Award 2017

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi menerima penghargaan 'Appreciation Award 2017' dari Harian Waspada dalam acara Penganugerahan Tokoh-tokoh Waspada dal

  • Bawaslu: Beritakan Eramas, Koran Ini Langgar Aturan Kampanye

    2 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak): Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Aulia Andri, mengatakan salah satu surat kabar di Medan melanggar aturan kampanye Pilkada 2018. Andri menyampai

  • Situasi Covid 19, Kejati Sumut Justru Panggil dan Periksa Banyak Orang

    4 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Penggiat anti korupsi Ferry Nofirman Tanjung mengaku kecewa dengan sistem kerja di Kejati Sumut, khsusnya di situasi Covid 19 saat ini. Kejati Sumut justru semakin gencar memanggi

  • Bambang Sugeng Rukmono Kajati Sumut Yang Baru

    4 tahun lalu

    JAKARTA (Pelita Batak):   Korps Adyaksa kembali melakukan rotasi besar-besaran. Kali Jaksa Agung merotasi 148 pejabat eselon II dan III digeser posisinya, berdasarkan Surat Keputusan J

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb