• Home
  • News
  • LBH Pajak dan Cukai Tentang Tax Amnesty, Tuding Kekeliruan Sistemik
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 22 Juli 2016 11:15:00

Sosialisasikan Pengampunan Pajak

LBH Pajak dan Cukai Tentang Tax Amnesty, Tuding Kekeliruan Sistemik

BAGIKAN:

Medan (Pelita Batak)

Sejak awal menjadi wacana, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pajak dan Cukai, terus menyuarakan penentangan terhadap pemerintah dan DPR, terkait rencana penerapan tax amnesty (pengampunan pajak).

Bahkan di sela-sela sosialisasi yang dilakukan Presiden RI Ir Joko Widodo di Medan, Kamis (21/7/2017), Ketua Pendiri LBH Pajak dan Cukai, Iskandar Sitorus yang turut hadir, kembali menyuarakan penolakan yang dianggapnya sebagai sebuah kekeliruan sistemik.

"Kami tetap menentang  pemberian pengampunan terhadap orang jahat yang selama ini tidak patuh pajak walau sudah dibungkus dengan UU Tax Amnesty. Kami menghormati seluruh wajib pajak (WP) di negara ini berdiri tetap membayar pajak. Masa kita tidak hargai mereka. Malah negara menghormati orang jahat? Ini kekeliruan sistemik,” tegasnya.

Baca : Pengusaha Sumut Diajak Terlibat Membangun Industri Perikanan

Mereka juga mengkritisi mengenai persoalan rencana Jokowi yang turut membentuk satgas yang dianggapnya sebagai kebijakan yang 'keblinger'.

"Kok sampai segitunya rencana akan membentuk Satgas Tax Amnesti. Apa aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mandul? Pokok ujian pada pemberian maaf bagi pengemplang pajak ukurannya bagi publik seperti ini, maukah negara melalui pemerintah cq Menkeu dan DJP mengumumkan secara terbuka nama individu atau badan hukum pemohon tax amnesty itu? Jika dilakukan, mungkin akan bisa mengeliminir antipati rakyat terhadap tax amnesty. Karena, harus ada 'beban' moral bagi pengemplang pajak walau negara sudah memberi maaf," ujar Iskandar.

Untuk itu, Iskandar menunggu keberanian Presiden Jokowi untuk melakukan hal itu. "Jika tidak, maka rakyat akan tetap antipati khususnya WP yang selama ini taat pajak," pungkasnya.

Diketahui, dalam kegiatan sosialisasi Tax Amnesty di Hotel Santika Dyandra Hotel, Medan, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengawasi secara langsung pemberlakuan Tax Amnesty agar berjalan sesuai harapan dan tidak disalahgunakan.

Dalam urusan ini, Jokowi  juga akan membentuk satgas khusus untuk melakukan pengawasan tersebut.

"Satgas tersebut akan melaporkan langsung kepada dirinya meski Kementerian Keuangan juga membuat tim untuk mengawasi pemberlakuan amnesti pajak," kata Jokowi.

Jokowi sangat berkeinginan pelaksanaan Amnesti Pajak tersebut berhasil, sehingga kementerian terkait diminta untuk "all out" guna menjelaskan bahwa UU yang baru disahkan itu untuk kepentingan besar bangsa Indonesia.

Mengenai adanya gugatan terhadap UU Amnesti Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi tidak mempermasalahkannya.

Menurutnya, itu bagian dari proses demokrasi."UU apa sih yang tidak digugat ke MK," jelas Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku serius terhadap Amnesti Pajak karena menyadari manfaatnya yang besar bagi perekonomian dan kemajuan bangsa Indonesia.

"Pemerintah yakin akan terjadi penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing setelah banyak dana masuk dengan pemberlakuan amnesti pajak tersebut. Kondisi itu juga akan memperkuat cadangan devisa yang pasti akan bertambah, terutama dengan masuknya dana milik pengusaha Indonesia yang berada di luar negeri," ujarnya.

Dalam satu bulan terakhir ketika program Amnesti Pajak akan dijalankan, sudah masuk dana sekitar 6 miliar dolar AS yang membuktikan adanya sinyal positif.

Indikasi lain positifnya manfaat Amnesti Pajak tersebut dapat terlihat dari pergerakan di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus naik.

Jokowi berharap, kalangan pengusaha dan wajib pajak di Tanah Air diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan Amnesti Pajak tersebut yang diperkirakan tidak akan diperpanjang atau diberlakukan lagi.

"Ini adalah kesempatan terakhir. Setelah ini, mungkin tidak akan ada amnesti pajak lagi," jelasnya.

Hadir dalam acara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman Hadad, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gubernur Sumut T Erry Nuradi. (TAp/Rel)

  BeritaTerkait
  • Inilah Pokok-Pokok UU Pengampunan Pajak yang Disahkan Presiden

    5 tahun lalu

    Dalam UU itu ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana dia

  • Sektor Pariwisata Sumut Potensi Besar, Perlu Dikemas

    5 tahun lalu

    "Dua bulan lalu waktu kita ke Danau Toba, saya perintahkan menteri BUMN supaya ada penerbangan langsung semingga 3 kali ke Bandara Silangit. Begitu flight, semua ramai kesana. Ini tinggal keberanian kita saja untuk memulai,"

  • Pemerintah Diharapkan Dapat Libatkan Pelaku Industri Jasa Keuangan dan Perbankan Daerah

    5 tahun lalu

    "Dengan dilibatkannya industri jasa keuangan dan perbankan di daerah, maka bisnis mereka akan menjadi lebih baik, dan kemampuan mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal akan menjadi lebih baik,"

  • Pengusaha: "Pak Masih Hitung-hitung"

    5 tahun lalu

    Kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam UU Tax Amnesty sudah menuai hasil. Pasalnya, terhitung di 1 Agustus 2016, dari pesertanya yang sudah daftar 344 orang dengan nilai yang di-declare baru Rp3,7 triliun. Presiden Joko Widodo optimis, pada ming

  • OJK Panggil Bank-Bank Singapura Terkait Amnesti Pajak

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) :<br></br> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil bank-bank yang memiliki afiliasi dengan Singapura untuk dimintai klarifikasi mengenai informasi tentang laporan yang menyebutkan bahwa perbankan di Singapura melaporkan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb