• Home
  • News
  • LBH Medan: Polisi harus Netral Persoalan Lahan eks HGU PTPN II
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 03 Juni 2021 19:29:00

LBH Medan: Polisi harus Netral Persoalan Lahan eks HGU PTPN II

BAGIKAN:
Ist|pelitabatak
LBH Medan: Polisi harus Netral Persoalan Lahan eks HGU PTPN II

Medan (Pelita Batak):

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta kepada pihak Kepolisian atau Kapolres Pelabuhan Belawan netral dan berhati hati mengabulkan permohonan pihak PTPN II perihal pengamanan pengosongan dan pemagaran khususnya areal perumahan pensiunan karyawan PTPN II yang berpuluhan tahun ditempati pensiunan yang diyakini eks HGU PTPN II berlokasi di Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebab persoalan ini adalah persoalan yang mengandung unsur keperdataan dan saat ini sudah di adukan ke Komisi A DPRD Provisi Sumatera Utara dan akan di adakan rapat dengar pendapat (RDP) dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Sumber Daya Alam (SDA) LBH Medan, M. Alinafiah Matondang, SH.,M.Hum, Kamis (01/6/2021) kepada sejumlah wartawan atas dasar pemberitaan di salah satu media online yang berjudul bahwa "Terkait Kisruh di Lahan PTPN II, Kapolres Belawan : Kita ingin Mediasi Bukan Mengitimidasi" dan juga mengatakan "... kalau memang pensiunan itu merasa itu tanah mereka silakan gugat secara hukum,..".

"Dalam hal ini Kapolres terkesan berat sebelah, oleh sebab pensiunan yang menguasai lahan dan hanya mendapat uang pensiun seratus ribu lebih saja digiring untuk menggugat perusahaan plat merah yang memiliki banyak sumber daya tersebut yang seharusnya kapolres lebih melindungi pihak pensiunan sebagai pihak yang lemah karena pihak pensiunan saat ini masih menguasai lokasi tanah dan perumahan, nah seharusnya Kapolres dalam hal ini lebih kepada mengajurkan kepada PTPN II lah yang menggugat pihak pensiunan bukanlah pensiunan yang menggugat pihak PTPN II," jelasnya Ali.

Ditambahkan Ali lagi, bahwa berdasarkan berita kita yang terakhir, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mengakomodir tuntutan pensiunan yang dalam waktu dekat akan direncanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan lahan eks HGU yang saat ini di tempati oleh pensiunan.

"Jadi harapannya dalam hal ini pihak kepolisian netral dan tidak terlibat dalam persoalan ini, sebab pertama karena ini persoalan ini adalah keperdataan kemudian permasalahan ini kita sudah adukan kepada Komisi A DPRD Sumatera Utara," ungkap Ali lagi.

Ali juga mejelaskan bahwa LBH Medan, Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang lalu telah menyurati Direktur Utama PTPN II dengan nomor 118/LBH/PP/V/2021 untuk menanggapi surat dari Kuasa hukum PTPN II ini dengan tembusan ke pihak Polres Pelabuhan Belawan dan menjelaskan bahwa kliennya diberikan izin dalam menempati rumah dinas tersebut sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan tidak diberikannya Santunan Hari Tua (SHT) atau pensiun berhak mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas dari perusahaan.

"Bukan hanya itu saja, bahwa sesuai hasil kerja Panitia B Plus atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, terdapat areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang (eks HGU) seluas 5.873 hektar yang diperuntukannya terdiri dari salah satunya permohonan pensiunan seluas 558, 35 hektar, dan hal ini dapat dibuktikan salah satunya sesuai dengan informasi publik yang terdapat pada website interatif BPN (https://bhumi.atrbpn.go.id.-red)," sebut Ali untuk menjelaskan kepada wartawan.

Kembali lagi Ali menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahawa di dalam surat yang dilayangkan kepada Direktur Utama PTPN II bahwa diketahui peta situasi sebagaimana berita acara peninjauan Lapangan dan pengambilan Titik Koordinat pada tanggal 31 Maret 2021 lalu, diterbitkan oleh BPN Deli Serdang adalah merupakan Bidang Tanah Kosong (bukan HGU) seluas 68809.85 meter persegi. (**)

  BeritaTerkait
  • Kanwil Kementerian ATR/BPN Sumut Diminta Tidak Membiarkan Mafia Tanah Berkuasa

    5 tahun lalu

    Deliserdang (Pelita Batak) :Budaya kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak menjadi Kementerian idealnya harus berubah total. Jangan lagi seperti dulu yang kerap dibawah tekanan baik dari Pemerintah daerah maupun kepentingan mafia pengguna jaringan okn

  • Soal HGU di Sumut, Ini Kata Iskandar Sitorus untuk Presiden Joko Widodo

    5 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Berbagai persoalan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Sumatera Utara, semakin terasa membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemicunya antara lain karena sejak aw

  • Ini Harapan untuk Bambang Priono Sebagai Kepala BPN Sumut yang Baru

    5 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Gubenur Sumatera Utara (Gubsu) Ir H Tengku Erry Nuradi, M.Si mengharapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara yang baru dapat mendorong penyelesaian berbagai konflik pertanahan di Sumatera utara. Dian

  • Wara Sinuhaji M.Hum : Penetapan TSK Ahok, Bukti Jokowi Tak Intervensi

    5 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Penetapan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama oleh tim penyidik Polri dinilai sebagai bukti kalau Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) netral dan tidak ikut campur dalam penegakan

  • Empat Menteri dan Jaksa Agung Teken MoU Percepatan Pembangunan Infrastruktur Serta Penataan Aset BUMN di Sumut

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PU PR Basoeki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Jaksa Agung HM Prase

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb