• Home
  • News
  • KPK di Medan: Hapus Honor Kegiatan, Segera Berlakukan TPP
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 26 Januari 2017 13:32:00

KPK di Medan: Hapus Honor Kegiatan, Segera Berlakukan TPP

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak

Medan (Pelita Batak) :
Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Adlinsyah Nasution minta agar seluruh honor kegiatan dihapus dan digantikan menjadi tambahan penghasilan pegawai (TPP). Dia berharap hal itu secepatnya dilakukan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan pendampingan untuk merealisasikannya.

Penegasan itu disampaikan langsung Adlinsyah pada hari kedua rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan korupsi Terintegrasi di Balai Kota Medan, Kamis (26/1). Adlinsyah optimis semua daerah, khususnya 14 kabupaten/kota, termasuk Kota Medan yang telah menandatangani kesepakatan bersama terkait Rencana Aksi pencegahan Korupsi Terintegrasi beberapa waktu lalu.

]OTT Hakim MK Patrialis Akbar, Diduga Terkait Gugatan Judicial Review>>>

"Mudah kok membuatnya (penghapusan honor kegiatan menjadi TPP) kalau mau. Sudah setengah pemerintah daerah di Indonesia menggunakan TPP. Selama ini honmor kegiatan nggak jelas siapa yang mendapatkannya, sedangkan TPP sangat jelas. Apalagi pembayaran TPP ini berdasarkan  kinerja dan kehadiran," kata Adlinsyah.

Diakui Adlinsyah masih ada beberapa daerah yang keberatan dengan penghapusan honor kegiatan menjadi TPP. Sebab, ada anomali dari para pejabatnya yang selama ini mendapatkan honor kegiatan  yang cukup besar khawatir  tidak akan mendapatkan kembali honor sebesar itu menyusul diberlakukannya sistem TPP tersebut.

Meski demikian, tegas Adlinsyah, tidak menghalangi untuk diterapkannya penghapusan honor kegiatan menjadi TPP. "Pemberian TPP ini sangat adil, sebab para pegawai akan mendapatkan sesuai dengan jerih payah kinerjanya. Untuk itulah saya minta agar pemberlakuan TPP ini segera dilakukan. Apalagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberlakukannya. Kini kita mendorong Pemko Medan untuk memberlakukan TPP ini," ungkapnya.

Bagi kabupaten/kota yang masih kesulitan untuk memberlakukan TPP ini, Adlinsyah menegaskan siap untuk memberikan pendampingan. "Mari kita duduk bersama, baik itu  Bupati, Wali Kota, Sekda dan Bagian Hukum.  Saya punya contoh daerah yang telah menerapkan TPP, tinggal mencontohnya. Ada satu daerah, cuma seminggu saja pembahasannya sudah bisa menerapkan TPP," terangnya.

Usai pemberlakuan TPP, lanjut Adlinsyah, daerah yang bersangkutan meneruskannya dengan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Geburnur (Pergub). Dikatakannya, peraturan itu untuk mengatur tata cara pemberian TPP, termasuk pemotongan terkait dengan tidak dipatuhinya peraturan yang diterbitkan tersebut. "Jadi saya rasa tidak sulit untuk melaksanakan TPP tersebut!" tegasnya.

Selain TPP, Adlinsyah dalam rapat monitoring dan evaluasi yang dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasutuion MSi, Ketua Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumut, M Fitriyus, Technical GIZ, M Safri Lubis, Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap beserta Sekda Ir M Yusuf Siagian, Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc dan Pj Wali Kota Pematang Siantar, Antoni Siahaan juga menyoroti masalah masih dibuatnya penganggaran secara gelondongan.

Adlisnyah menegaskan, penganggaran secara gelondongan itu tidak dibenarkan lagi. Untuk membuat anggaran, semisalnya pembuatan parit harus mencantumkan biayanya secara terperinci dan harus berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) maupuan Analisa Standar Bahan (ASB).

Pria yang akrab disapa Coki ini mencontohkan penganggaran yang dilakukan Pemko Surabaya. Dijelaskannya, ibukota Jawa Timur itu menggunakan telah menggunakan SSH, HPSK serta ASB, sehingga anggaran yang dicantumkan benar-benar terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. "Mulai saat ini anggaran yang dibuat harus terperinci, tidak ada lagi yang gelondongan," tegasnya.

Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi didam;pingi Kepala Inspektorat Kota Medan, Farid Wajedi sangat berterima kasih atas masukan maupun arahan yang disampaikan tim dari KPK yang dipimpin Adlinsyah dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi. "Pemko Medan berkomitmen penuh untuk mendukung pencegahan korupsi terinteghrasi sekaligus membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi ke depannya," kata Akhyar. (TAp)

 

  BeritaTerkait
  • Fraksi PKS Soroti Sejumlah Perubahan Anggaran pada P-APBD 2017

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mempertanyakan sejumlah perubahan pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun A

  • Akhyar: Semua Wajib Pakai Masker

    11 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Wajib menggunakan masker bagi setiap warga yang berada di Kota Medan kembali ditekankan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi. Sebab, pasca diberlakukanny

  • Polestabes Medan Ditunjuk Jadi Satker Zona Integritas Bebas KKN

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Kapolrestabes Medan Kombes Pol H Sandi Nugroho, SIK,SH,MHum bertindak sebagai Inspektur Upacara Penandatanganan Deklarasi Fakta Integritas dan Pencananangan Pembangunan Zona Inte

  • Mentan Optimis Sumut Kembali Lima Besar Produksi Padi

    5 tahun lalu

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mengejar target produksi pertanian padi, jagung dan kedelai (Pajale) di tahun 2016. Dengan demikian, Sumut dapat kembali menempati urutan lima besar nasional sebagai

  • Warga Jalan Rakyat & Jalan Pelita Minta Wali Kota segera Tertibkan PKL

    5 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Warga Jalan Rakyat dan Jalan Pelita, Kelurahan Sidodame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan mengaku sangat resah atas keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan. Selain menyebabkan penyempitan ruas jalan sehi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb