• Home
  • News
  • Ini Perpres Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat LPSK yang Terbaru
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 03 Agustus 2016 10:51:00

Ini Perpres Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat LPSK yang Terbaru

BAGIKAN:

Jakarta (Pelita Batak)

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada tanggal 12 Juni 2016.

Penandatanganan ini dasari pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16D ayat 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Dalam Perpres itu disebutkan, Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua LPSK, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memiliki integritas moral yang tinggi, reputasi yang baik, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela; d. sehat jasmani dan rohani; e. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bagi pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak hormat bagi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 2 (dua) tahun; h. berpendidikan paling rendah pascasarjana/S2 (strata dua); i. memiliki keahlian atau pengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan j. tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota dan pejabat struktural LPSK.

Sementara Untuk mengangkat Dewan Penasihat, Ketua LPSK membentuk Panitia Seleksi. "Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang dari unsur LPSK; b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah; dan c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat," bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres tersebut.

Selanjutnya, Panitia Seleksi dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal LPSK mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota Dewan Penasihat.

"Panitia Seleksi mengumumkan calon anggota Dewan Penasihat hasil seleksi kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada LPSK," bunyi Pasal 6 ayat (3) Perpres tersebut.

Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 10 (sepuluh) calon anggota Dewan Penasihat kepada Ketua LPSK. Selanjutnya, Pimpinan LPSK memilih paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Penasihat.

Menurut Perpres ini, anggota Dewan Penasihat LPSK diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. masa tugas berakhir; c. mengundurkan diri; d. sehat jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; e. melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kode etik; dan f. dinyatakan sebagai terdakwa.

"Pemberhentian anggota Dewan Penasihat ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK," bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanan Peraturan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 13 Juli 2016 itu. (TAP/Setkab)

  BeritaTerkait
  • Ini Dia 130 Perda yang Telah Dicabut di Sumatera Utara

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak): Pemerintah memberi perhatian serius terhadap peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya dan yang menghambat investasi. Telah dihapus 3.143 perda.

  • Ini isi Lengkap Nota Keberatan Ahok di Pengadilan

    4 tahun lalu

    Jakarta Pelita Batak): Bapak Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati, &

  • Ini Payung Hukum dan Susunan Dewan Sumber Air Nasional

    4 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Dengan pertimbangan untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan , pemerintah memandang perlu membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasion

  • Anggota DPRD 2019-2024 Dilantik, Ini Doa dan Harapan Pak Wali

    11 bulan lalu

    Medan (Pelita Batak):Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Medan Masa Jabatan 2019-2024 berlangsung penuh khidmat di Gedung DPRD Medan, Senin (16/9). Ketua

  • RUPS LB Bank Sumut, Jeffry Jabat Direktur Bisinis dan Syariah

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi selaku pemagang saham pengendali memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Sumut yang menetapkan HT Mah

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb