• Home
  • News
  • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia Ini, Usulkan PERPPU Penundaan Pilkada di Masa Covid-19
KSP Makmur Mandiri
Kamis, 22 Oktober 2020 13:53:00

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia Ini, Usulkan PERPPU Penundaan Pilkada di Masa Covid-19

BAGIKAN:
IST|Pelita Batak
Para Nara Sumber, Para Pejabat Struktural UKI, Panitia dan peserta Webinar Bagaimana Menata Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 (15/10/2020)
Jakarta (Pelita Batak):
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Dr. John Pieris, S.H., MS, yang juga anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR R.I 2020-2024 ini, mengusulkan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) penundaan Pilkada, hingga waktu yang aman bagi masyarakat, terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Pasalnya, masih tingginya angka penularan Covid-19, hingga banyaknya pelanggaran protokol kesehatan oleh para paslon Pilkada dan Timses, dikhawatirkan akan menciptakan kluster baru.

“Melihat masih tingginya risiko penularan Covid-19, hingga banyaknya pelanggaran protokol kesehatan oleh para paslon Pilkada dan Timses dan warga masyarakat pendukung paslon, justru dikhawatirkan akan menciptakan kluster baru penularan Covid-19,” kata John Pieris dalam webinar Fakultas Hukum UKI, Kamis (15/10/2020). 

Webinar FH UKI ini bekerjasama dengan Program Studi (Prodi) Doktor Hukum UKI dan Komite Pemilih Indonesia (TePI), dengan tema “Bagaimana Menata Pilkada di Masa Pandemi Covid-19”. Acara berlangsung dengan aplikasi Zoom Meeting dan YouTube Live Streaming, yang dikendalikan dari ‘central host’ kampus pusat  UKI, Cawang, Jakarta Timur, dan diikuti 300 lebih peserta.

John Pieris mengatakan, bahwa sudah begitu banyak korban Covid selama ini, termasuk para dokter dan paramedis, dan terjadi berbagai pembatasan, sehingga mestinya makin memperkuat alasan penundaan. 
 
“Kita sebagai bangsa dan negara masih menaruh empati dan simpati serta rasa kemanusiaan yang tinggi kepada para korban Covid, termasuk para dokter dan paramedis yang meninggal. Kita juga tahu, bahwa ada upaya Pemerintah mengkonsentrasikan kebijakannya, untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial lebih dahulu. Namun, mengutamakan keselamatan warga negara menjadi lebih penting, daripada pelaksanaan demokrasi itu sendiri,” tandasnya. 

Sebab itu, Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI ini berpendapat, masih banyaknya faktor yang mengkhawatirkan warga, membuat Pilkada Serentak 2020 lebih baik ditunda, dan diundur ke tahun 2021.

“Banyaknya faktor yang mengkhawatirkan bagi warga masyarakat, dimana keselamatan warga negara mestinya yang lebih utama, sehingga Pemerintah perlu meninjau kembali, agar Pilkada Serentak ditunda tahun ini, dan diundur ke tahun 2021,” imbuhnya. 

Hal-hal lain yang juga penting menurut mantan anggota DPD RI dua periode dari dapil Maluku ini adalah, akan timbulnya potensi suap-menyuap serta praktek kecurangan, justru akan memperburuk demokrasi.
 
“Saya yakin itu karena Pilkada Desember 2020, bertepatan dengan krisis ekonomi kesehatan berpotensi memunculkan kecurangan yang terstruktur dan masif. Selain itu, semakin menurunnya partispasi pemilih, akibat kekhawatiran penularan Covid, justru akan meciptakan merosotnya legitimasi terhadap Pimpinan Daerah yang terpilih, dan akan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri,” bebernya. 

Padahal beberapa tahun terakhir ini, Indonesia sudah termasuk dalam lima besar Negara yang menjalankan demokrasi dengan baik.

“Ini juga mestinya menjadi pertimbangan penting bagi Presiden Jokowi, untuk menunda Pilkada. Sebab, dalam kepemimpinannya selama ini, telah mengupayakan Indonesia masuk dalam lima besar Negara di dunia, yang menjalankan demokrasi dengan baik,” pungkasnya. 

Webinar kali ini menghadirkan 4 (empat) nara sumber top yaitu: Dr. Juri Ardiantoro, S.Pd, M.Si, Deputy-4 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Mantan Ketua KPU R.I, Mantan Ketua KPUD DKI Jakarta; Dr. Teras Narang, SH, Senator DPD RI dapil Kalteng; Prof. Dr. John Pieris, S.H., MS, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UKI, Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR R.I 2020-2024; dan Jeirry Sumampouw, STh, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI).

Acara dipandu moderator Diana Napitupulu, SH, MH, MKn, M.Sc, yang juga Dosen dan Kepala Departemen Dasar-dasar Ilmu Hukum FH UKI ini menyampaikan, ada sharing dari Ir. Maurits Mantiri, MM (Calon Walikota Bitung, Sulawesi Utara).

Sementara itu, di awal acara Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH., MBA, memberikan sambutannya, sekaligus membuka webinar secara resmi. Ketua Dewan Pembina Yayasan UKI, Edwin Soeryadjaya memberikan wejangan, serta berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, dan masyarakat dapat kembali normal melakukan aktivitasnya. TAp|DANS

  BeritaTerkait
  • Restorasi dan Reformasi Mar-Adat Pasca Covid 19

    2 bulan lalu

    Oleh : Sampe L. PurbaPendahuluan Terjadinya pandemik CoronaVirus 19 (CoVid 19) yang melanda seluruh dunia, telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi saat ini

  • Jargon Minoritas-Mayoritas Keagamaan Belum Hilang

    4 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2015 – 2020, Baktinendra Prawiro,MSc,MH mengatakan persoalan politik di I

  • Enni Martalena Pasaribu Motivasi Ratusan Siswa SMA Methodist

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Enni Martalena Pasaribu, SH, MH selaku Kordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Sumatera Utara (Sumut)  memberikan motivasi kepada sekitar 500 siswa SMA kelas XII

  • Toga Silitonga Orang Batak Warga Negara Jerman Berbagi Pengalaman di YPDT

    4 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) di Kawasan Danau Toba (KDT) mesti dimulai dengan membangun kesadaran. Hal tersebut adalah rekomendasi yang diungkap dan dikemas dalam Disku

  • Ini Sambutan Ketua Umum PIKI Baktinendra Prawiro, MSc., MH pada Rakernas & KLB

    3 tahun lalu

    Yang saya hormati bapak / ibu anggota Dewan Penasehat PIKI, Dewan Kehormatan PIKI, Dewan Pakar PIKI, yang saya hormati rekan2 pengurus PIKI se-tanah air, baik DPD maupun DPCang saya banggakan rekan2 a

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb