• Home
  • News
  • Gubsu Ancam Laporkan 6 Aktivis yang Laporkan Dirinya Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi
KSP Makmur Mandiri
Senin, 17 Februari 2020 17:10:00

Gubsu Ancam Laporkan 6 Aktivis yang Laporkan Dirinya Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Kuasa Hukum : Harusnya Berterimakasih
BAGIKAN:
ist|PelitaBatak
Gubernur Edy Rahmayadi
Medan (Pelita Batak):
Merasa nama baiknya dicemarkan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengancam melaporkan balik enam aktivis anti korupsi yang menuding dirinya melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks HGU PTPN II.

"Itu pencemaran nama baik. Saya laporkan melalui Biro Hukum nanti," kata Edy Rahmayadi.

Namun saat ditanya kapan akan melaporkan ke enam aktivis anti korupsi tersebut, Edy mengelak. "Nanti lah, saya baca dulu medsos," kata Edy.

Dirasa perlu untuk pembuktian siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara tersebut. "Biar ditentukan oleh pengadilan siapa yang salah," kata Edy, Senin (17/2/2020).

Menanggapi ancaman Gubsu, kuasa hukum enam aktivis, Hamdani Harahap mengatakan, setiap warga negara berhak melaporkan dugaan korupsi melalui mekanisme pengaduan masyarakat atau dumas ke KPK.

"Sejak KPK berdiri ada mekanisme pengaduan masyarakat ke KPK baru kemudian pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan dan penyidikan.Yang kami lakukan adalah pengaduan masyarakat. Kami juga pernah melaporkan dugaan korupsi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dengan gugatan citizen lawsuit dengan mekanisme yang sama dan terbukti ada kasus korupsinya. Seharusnya Gubernur Edy berterimakasih karena kami melindungi hak warga atas lahan eks HGU PTPN II." kata Hamdani, dalam keterangan pers, Senin 17 Februari 2020. 

Sebelumnya enam aktivis anti korupsi melaporkan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 13 Februari 2020.

Ke - enam aktivis anti korupsi itu adalah warga Sumut yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk.

Salah satu pelapor Saharuddin didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Raja Makayasa usai melaporkan para pejabat tersebut ke dumas KPK, mengatakan, PTPN II tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN II Mohammad Abdul Ghani.

"Lahan eks HGU PTPN II yang tidak diperpanjang seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang di ajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017  adalah 2.016 hektare." kata Saharuddin.

Hamdani Harahap mengatakan, PTPN II tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN II,  apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran ke rekening PTPN II.

"Saya yakin kan bahwa surat perintah pembayaran tanah eks HGU yang dijadikan dasar jual - beli lahan eks HGU PTPN II adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi menguntungkan pribadi para pihak yang kami laporkan senilai kurang lebih Rp 26 triliun, apalagi beberapa pihak sudah melakukan transaksi pembelian." kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, seharusnya skema penyelesaian atau distribusi lahan eks HGU PTPN II bukan berdasarkan jual - beli atau komersialisasi, melainkan mengacu pada SK Gubernur Sumut Tentang Tim B Plus Nomor 593.4/065/K/2000 tgl 11 Februari tahun 2000 Tentang Penyelesaian Eks HGU PTPN II.(TAp|*)
  BeritaTerkait
  • Juanto Sihite Dipolisikan Terkait Dugaan Dana BOS,3,5 Milliar Raib

    3 tahun lalu

    Humbahas(Pelita Batak): Juanto Sihite, mantan Kepala Sekolah di Yayasan SMK Swasta Trisula dilaporkan ke Polres Humbang Hasundutan terkait dugaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  Juanto,

  • Terjerat Korupsi Karena Rp 12,5 Juta?

    2 tahun lalu

    Oleh: Bachtiar SitanggangKEGEMBIRAAN dan rasa syukur masih meliputi perasaan seluruh rakyat Indonesia dengan berhasilnya penyelenggaraan Asian Games ke-18 dengan perolehan 31 medali emas, serta pering

  • Ini Perjalanan Karier Patrialis Akbar yang Kena OTT KPK: Dari Sopir Angkot Hingga Hakim Konstitusi MK

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Hakim Konstitusi MK Patrialis Akbar dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap bersama dua orang lainnya pada Rabu 25

  • Benarkah Hakim Konstitusi MK Patrialis Akbar OTT di Hotel Bersama Perempuan?

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Hakim Konstitusi MK Patrialis Akbar dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap bersama dua orang lainnya pada Rabu 25

  • Ketua KPK Benarkan Ada OTT Terkait Lembaga Penegak Hukum

    3 tahun lalu

    Jakarta(Pelita Batak): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan keterangan resmi soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, KPK tengah mela

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb