• Home
  • News
  • GMKI Sumut-Nad : Pemprov Harus Seriusi Lingkungan Kawasan Danau Toba, Jangan Hanya Menang Slogan PATEN Saja
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 22 Februari 2017 17:45:00

GMKI Sumut-Nad : Pemprov Harus Seriusi Lingkungan Kawasan Danau Toba, Jangan Hanya Menang Slogan PATEN Saja

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak

Medan (Pelita Batak) :
Danau Toba Bersih adalah salah satu bukti untuk mengembangkan Pembangunan Pariwisata, dalam hal ini danau Toba harus bersih dari segala limbah pabrik maupun limbah perusahaan. Bagaimana pun pemerintah Sumatera Utara harus  betul-betul memahami Kelestarian dan Keseimbangan Alam maupun Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Demikian pernyataan sikap GMKI Sumut-NAd yang disampaikan Swangro Lumbanbatu, ST, Koordinator Wilayah I, Selasa (21/2/2017). Dikatakan, sangat jelas dalam UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Maka, pemerintah Sumatera Utara tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan Kebersihan Danau Toba. "Pemerintah Sumatera Utara jangan hanya menang dengan slogan PATEN, tetapi nyatanya sangat jauh dari kinerja dan harapan. Gubernur Tengku Erry Nuradi Sumatera Utara harus juga mampu menekan dan mengingatkan seluruh Bupati yang ada di 7 Kawasan Danau toba agar betul-betul kerja dalam menjaga kebersihan dan Kadar Air Danau Toba. Apalagi terkhusus untuk Bupati JR. Saragih Kabupaten Simalungun karena daerah simalungun ditemukan berita tentang danau toba di temukan lintah. Seharusnya Gubernur Sumatera Utara harus mampu mengajak dan member arahan keseluruh Bupati yang ada di kawasna Danau Toba," jelasnya.

Beberapa hari ini, lanjutnya, media Online dan Cetak di Medan memberikan tentang ancaman lintah di kawasan danau Toba yang sangat mengecewakan masyarakat. "Kita juga jadi bingung dan menjadi simpang siur berita mana yang benar dan transparan. Mohon jangan melaga-laga kami masyarakat sumatera utara ini, kita juga sebenarnya tidak anti dengan kinerja pemerintah dan pembangunan di Sumatera Utara ini, tetapi pemerintah harus betul-betul transparanlah," katanya.

GMKI Sumut-NAD juga siap mengkaji dan memberi saran yang obyektif untuk pembangunan Sumater Utara. Apa kah memang sudah betul-betul kadar air danau toba sudah sesuai dengan Standar Air Bersih.

Selanjutnya, Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara harus mampu membuktikan Data yang sesungguhnya kepada masyarakat, jangan hanya menang Baliho dan diplomasi saja. Apakah Juga Gubernur Sumater Utara lupa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Danau Toba.

Ditegaskan, pemerintah Sumatera Utara harus terdepan mengkaji ulang persoalan izin perusahaan yang mecemari kawasan danau toba untuk direkomendasikan ke Pusat. Bahwa Air Danau Toba sudah tercemar dari perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan danau toba. "Tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan ini lah yang merusak kadar air dan lingkungan kawasan danau toba, PT. Inti Indorayon Utama kini PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT. Allegrindo Nusantara, PT. Simalem Resort, PT. Japfa, PT. Aquafarm. Kalau hanya merusak Danau toba, lebih bagus perusahaan ini ditutup," tegasnya.(TAp/rel)

  BeritaTerkait
  • GMKI Sebut Bupati Samosir Gagal Paham Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Penyertaan dua perusahaan yang diduga telah melakukan perusakan lingkungan di kawasan Danau Toba dan Tapanuli dalam Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir XIII Tahun 2017 dis

  • Pemprov Sumut dan Angkasa Pura Tidak Serius dengan Pembangunan Bandara Silangit

    3 tahun lalu

    Siborongborong (Pelita Batak) :"Kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai pilot project 10 Objek Wisata Prioritas perlu kita apresiasi dan dukung. Presiden meminta dilakuka

  • Wapres Buka Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016

    4 tahun lalu

    Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perbedaan suku, adat istiadat dan agama justeru membuat Indonesia kuat. Perbedaan tersebut juga merupakan kekayaan khazanah bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain.

  • GMKI Wilayah I: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Lebih Serius Kerja Tangani Lingkungan Hidup

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Sejak 45 tahun lalu, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 199

  • Pemprov Sumut Dinilai Tak Punya Komitmen Soal Nasib Kaldera Toba

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Pemprov Sumut termasuk Gubsu HT Erry Nuradi dinilai tidak memiliki komitmen yang jelas soal nasib Geopark Kaldera Toba, terkait pengajuan kembali menjadi anggota Taman Bumi (Global Geopark Network) GGN UNESCO.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb