• Home
  • News
  • GMKI : Pemerintah Harus Lebih Kerja Keras Membangun Sumatera Utara
KSP Makmur Mandiri
Rabu, 29 Maret 2017 12:43:00

GMKI : Pemerintah Harus Lebih Kerja Keras Membangun Sumatera Utara

BAGIKAN:
Ist|PelitaBatak
Sahat Martin Philip Sinurat Ketua Umum PP GMKI dan Swangro Lumbanbatu Koordinator Wilayah I PP GMKI

Medan (Pelita Batak) :
Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke Sumut di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (25/03/2017)menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga. Menurut Presiden, ini adalah bentuk nyata komitmen melakukan Reformasi Agraria demi menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Jumlah penerima sertifikat dari Kabupaten Mandailing Natal adalah 200 orang, Kota Padang Sidempuan 80 orang, Kota Tanjung Balai 60, Langkat 150, Tapanuli Utara 65 orang, Binjai 15 orang, Nias 9 orang, dan Serdang Bedagai 75 orang. Sementara dari Kabupaten Samosir 3 orang penerima, Tapanuli Tengah 29 penerima, Kota Sibolga 34, Kota Tebing Tinggi 5 orang, Humbang Hasundutan 21, Tapanuli Selatan 64, Nias Selatan 2 orang, Asahan 100 orang, Kota Medan 19 orang, Pematang Siantar 25 orang, Simalungun 65 orang, Toba Samosir 17 orang, Labuhan Batu 55 orang, dan lainnya

 



"Saya menilai sebagai reformasi agraria yang salah satunya melalui pemberian sertifikat tanah merupakan langkah yang sangat ditunggu masyarakat, namun ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan sehingga program ini bisa benar2 bermanfaat bagi rakyat dan bukan membawa mudarat," kata sahat Martin Philip Sinurat sebagai Ketua Umum PP GMKI.

Pertama, pemerintah harus juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tentang bagaimana menggunakan sertifikat tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Misalnya melalui agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat, serta pembinaan dan pelatihan UMKM ataupun keahlian. Karena dikuatirkan, jika masyarakat tidak mempunyai kompetensi, maka rakyat tersebut akan menjual tanahnya agar segera mendapatkan dana cepat.

Kedua, bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hak kepemilikan tanah masyarakat, terkhusus masyarakat adat. Beberapa persoalan agraria, salah satunya yang dialami masyarakat adat di Desa Janjimauli menunjukkan pemerintah daerah masih bersikap semena-mena dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing.

"Pembangunan Kawasan Danau Toba juga membutuhkan keseriusan pemerintah Sumatera Utara dalam membuat kebijakan dan program yang tidak hanya memberi akses kepada pemilik modal, tapi juga jaminan dan kemudahan bagi rakyat setempat terkhusus masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Swangro Lumbanbatu Koordinator Wilayah I PP GMKI.

Dikatakan Swangro, pemerintah daerah harus memberikan pemahaman dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat di sumatera utara khususnya kawasana danau toba untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan program pemerintah pusat dalam pengembangan Kawasan Danau Toba. Pemerintah pusat harus terus mengingatkan pemerintah sumatera utara agar harus juga memastikan pembangunan KDT tidak kemudian menyebabkan ditinggalkan kearifan lokal dan membiarkan rakyat menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Lebih lanjut, Swangro, pemerintah pusat dan daerah harus tetap mengkaji ulang izin perusahaan yang mencemari danau toba bila perlu ditutup baik PT. TPL, PT AQUAFARM, PT ALGRINDO, RESORT SIMALEM agar danau toba dari apapun bahkan PT INALUM perlu juga kita lihat apa kah betul betul berguna di sumatera utara, jangan juga hanya nanti mengeringkan air danau toba. Bahkan belakangan ini air danau toba semakin lama semakin habis. Kita tidak tidak peduli itu BUMN, tetapi kalau hanya untuk merusaka dan mengeringkan danau toba untuk apa, lebih baik di kaji ulang.(TAp)

  BeritaTerkait
  • Effendi Simbolon Silaturahmi ke Kelompok Cipayung Plus Sumut

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Muara Sakti Simbolon bersilaturahmi dengan para pimpinan kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Kamis (31/8/2017).Effendi Simbolo

  • GMKI Wilayah I Sumut-NAD Aksi Solidaritas untuk Korban Banjir Padangsidempuan

    4 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) : Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I Sumut-NAD menggelar aksi solidaritas untuk membantu korban bencana banjir di Padangsidempuan. Aksi solidaritas dilakuka

  • GMKI Wilayah I: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Lebih Serius Kerja Tangani Lingkungan Hidup

    3 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak) :Sejak 45 tahun lalu, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 199

  • Bupati Humbahas:Jambore Kader PKK Harus Dapat Membawa Perubahan Bagi Masyarakat

    3 tahun lalu

    Doloksanggul(Pelita Batak): Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE diwakili Plt Asisten Administrasi dan Kesra Drs AP Marbun membuka kegiatan jambore kader PKK tahun 2017 yang diselenggarakan di Aula H

  • Ketika DJAROT "Menjual" Pengalaman dan Track Record

    2 tahun lalu

    Oleh: Antoni Antra PardosiStrategi memojokkan Djarot Saiful Hidayat sebagai "kandidat import"  pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 belum kendor. Cap kurang menguasai teritorial

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb