• Home
  • News
  • Diskusi Terbatas RE Foundation : Dorong Revisi Perpres tentang Dana Perkebunan untuk PAD Daerah
KSP Makmur Mandiri
Selasa, 01 November 2016 16:04:00

Diskusi Terbatas RE Foundation : Dorong Revisi Perpres tentang Dana Perkebunan untuk PAD Daerah

BAGIKAN:
TAp|PelitaBatak
Para peserta diskusi berfoto bersama Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati dan Kepala Dinas Pendapatan Sumut Sarmadan Hasibuan usai diskusi terfokus di kantor RE Foundation, Senin (31/10/2016).

Medan (Pelita Batak) :
Sumatera Utara sebagai provinsi no dua di Indonesia untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit, belum bisa berkontribusi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 tahun 2016 sebagai perubahan atas Perpres No 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, belum ada peruntukannya untuk keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah provinsi Sumut dan seluruh stakeholder diminta untuk terus mendorong revisi Perpres tersebut untuk menempatkan kepentingan keuangan daerah di dalamnya.

Demikian kesimpulan yang menjadi rekomendasi diskusi terfokus dengan topik "Dana Bagi Hasil Perkebunan menjadi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut" yang diselenggarakan RE Foundation, Senin (31/10/2016). Sebagaimana disampaikan Dr RE Nainggolan MM selaku moderator dalam diskusi tersebut, dari sejumlah masukan dan pendapat peserta diskusi setelah mendengar pemaparan dari Kepala Dinas Pendapatan Provsu Sarmadan Hasibuan dan Kepala Dinas Perkebunan Provsu Ir. Herawati N, MMA.

"Kita simpulkan dalam pertemuan ini, bahwa Peraturan Presiden tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu direvisi, agar kiranya pemerintah daerah yang selama ini justru terbeban dengan kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya bisa mendapatkan dana tersebut sebagai PAD," ujar mantan Sekda Provsu ini usai menjadi moderator pada diskusi yang dihadari John Eron Lumbangaol, Afifuddin Lubis, Panusunan Pasaribu, Nurdin Lubis, Edward Simanjuntak, Turunan Gulo MP, Manimpan Purba, Ronald Naibaho, Jadi Pane, Jonni Naibaho, Washington Tambunan, Bukti Lumbanraja, Toga Abizaid N, dari Dispenda Sumtu Victor Lumbanraja dan Riswan.

Sebab Perpres tersebut mengatur peruntukan dana yang dihimpun hanya untuk kepentingan pengembangan perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Sementara Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabuaten dan kota yang terdapat perkebunan kelapa sawit, harus bersusah payah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemelirahaan infrastruktur jalan.

Sehingga, revisi terhadap Perpres tersebut dinilai perlu sehingga peruntukan dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun juga diperuntukkan untuk daerah.

Panusunan Pasaribu menyampaikan, untuk mendapatkan dana perkebunan tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan kegigihan dari pemerintah provinsi, untuk melakukan pressure politics agar bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sebab, ditambahkan Edward Simanjuntak, devisa negara dari produk kelapa sawit tidak sedikit dan produk itu disumbang oleh perkebunan yang tersebar di Sumatera Utara.

"Sumut memang harus memperjuangkan dana yang dihimpun dari perkebunan kelapa sawait tersebut, hal ini bisa berdampak kepada kekuatan anggaran di provinsi bahkan kabupaten dan kota," ujar John Eron Lumbangaol yang juga Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumatera Utara ini.

Demikian halnya disampaikan Turunan Gulo, dengan berbagai fakta tersebut revisi terhadap Perpres tersebut sangat diperlukan. Sebab, jika dilakukan yudisial riview akan memakan waktu yang lama dan proses yang panjang. Namun menurut Turunan, perlu dilakukan pengkajian kebutuhan daerah sehingga saat diajukan revisi akan lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Juga perlu didorong bagi para tokoh dan perwakilan Sumut di Jakarta khususnya para anggota DPR RI agar membentuk kaukus untuk memperjuangkan dana perkebunan tersebut. Kaukus ini akan berjuang secara terus menerus hingga tujuan itu tercapai.

Sebelumnya dalam paparannya, Kepala Dinas Pendapatan Sumut Sarmadan Hasibuan mengatakan bahwa dalam tujuh tahun terakhir pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumut terus meningkat menurut buku statistik perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, tidak diikuti oleh dampaknya untuk pendapatan asli daerah khususnya di Sumut karena sejumlah peraturan yang mengaturnya. Perjuangan untuk mendapatkan dana bagi hasil perkebunan pun, telah dilakukan sejak puluhan tahun terakhir, namun hingga saat ini belum dianulir.

Demikian halnya disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Sumut Ir Herawati N, MMA, luas lahan perkebunan di Sumut yaitu 2.141.240,56 ha. Diantaranya perkebunan rakyat 1.127.93,99 ha, PTPN 375.404,07 ha, perkebunan swasta nasional 435.518,90 ha dan perkebunan swasta asing 202.403,60 ha dengan total produksi 5.544.746,12 ton. Pada tahun 2014 dengan nilai ekspor CPO U$282 juta dan PKO U$ 38 juta.

"Begitu besarnya potensi tersebut namun Pemprov Sumut tidak mendapat DBH karena adanya UU No 33 tahun 2004 yang tidak mencantumkan subsektor perkebunan sebagai sumber DBH, dan hanya mengatur pembagian DBH bersumber dari pajak dan SDA," jelasnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, sejak 1991 Pemprovsu telah melakukan berbagai upaya yaitu surat Gubsu kepada Mendagri dan Menkeu tanggal 6 JUli 1991 untuk memperoleh PAD dari Komoditi Kelapa Sawit. Surat Gubsu kepada Mendagri dan Menkeu tanggal 21 April 1992 tentang pengusulan kembali untuk peroleh PAD dari Komoditi Kelapa Sawit. Kemudian surat Gubsu kepada Presiden RI tgl 30 Mei 2002 mengusulkan kepada pemerintah untuk Perolehan Laba BUMN Perkebunan dan PPh perusahaan kepada daerah, dan sejumlah surat lainnya. Bahkan bersama 17 provinsi lainnya Pemprov Sumut telah melakukan berbagai upaya sebagaimana dilakukan pada pertemuan di Mataram pada tanggal 23 Mei 2006 yang menghasilan sejumlah rumusan. (TAp)

  BeritaTerkait
  • Menelusuri Liku-liku Jalan di Bonapasogit dan Merajut Semangat Leluhur

    3 tahun lalu

    Pulang ke kampung saya, Sigolang di lereng pebukitan Bukit Barisan di deretan Tapanuli Selatan sangat berkesan. Keberangkatan kali ini, diawali dihari Kamis, tanggal 27 April 2017 dengan bangun san

  • Gubsu Harapkan CPO Fund Untuk Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan

    4 tahun lalu

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan dana pungutan sawit (CPO Fund) dapat dikembalikan kepada industri sawit yang lebih efektif melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan

  • Presiden Terus Dorong Pertumbuhan IPM Rakyat Papua

    3 tahun lalu

    Jakarta (Pelita Batak) : Besarnya anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan Papua masih butuh perhatian dari sisi akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Sebaga

  • Gubsu dan Wagub Jawab Kritik Soal Pembangunan

    2 tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi sangat bernyali dan berani hadir dalam forum diskusi yang "menguliti" kinerjanya dalam memimpin pelaksanaan pembangunan di Sumat

  • DPD RI Dorong Swasembada Daging Sapi Lewat Budidaya Integrasi Sawit-Sapi di Sumut

    tahun lalu

    Medan (Pelita Batak):Konsumsi daging per kapita masyarakat Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdampak kepada kebutuhan akan ketersediaan daging sapi terus meningkat. Untuk itulah, Angg

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb